Mau Turunkan Stunting? Sekda: Tingkatkan Pengetahuan Ibu dan Remaja

KalbarOnline, Pontianak – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson kembali mengingatkan bahwa pemerintah provinsi tengah serius menurunkan angka prevalensi stunting daerah, dari 27,8 persen pada 2022 menjadi 24 persen di tahun 2023. Sehingga pada tahun 2024, angka prevalensi stunting ini bisa dibenamkan lagi di bawah 20 persen.

Sejalan dengan itu, Harisson pun berharap, agar target di atas bisa didukung penuh oleh jajaran pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Salah satunya dengan memaksimalkan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah dibentuk di masing-masing kabupaten dan kota itu.

“Saya minta Dinas Kesehatan dan KB kabupaten/kota memacu capaian orientasi TPK,” jelas Harisson diwawancarai usai menerima perwakilan Inspektorat Wilayah I, Maria Vianney Chinggih Widanarto dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar, Selasa (04/04/2023).

Baca Juga :  Pemprov Kalbar Serius Genjot Penuntasan Jalan Provinsi di Daerah, Harisson: Jalan Mantap Nyaris 80 Persen

Harisson lalu menekankan, kalau orientasi tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan pengetahuan bagi bidan, kader PKK dan kader KB yang tergabung dalam TPK. Sehingga pada gilirannya, pengetahuan itu bisa diteruskan kepada para ibu dan remaja.

“Dengan meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga terhadap pola asuh dan gizi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri dan balita sangat penting dalam upaya menekan stunting,” kata Harisson.

“Pemda kabupaten/kota seharusnya bisa memberikan perhatian, sehingga TPK bisa cepat kita latih dan bekerja di tengah masyarakat,” tambahnya.

Harisson juga menggarisbawahi, bahwa TPK memiliki peran penting terutama sebagai ujung tombak pengentasan stunting di Provinsi Kalbar. TPK bertugas bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

Baca Juga :  Pangdam XII: Sesuai Arahan Presiden, TNI Harus Jaga Sinergitas dengan Polri

“Masalah stunting ini sudah menjadi masalah nasional sehingga perlu komitmen yang kuat untuk bersama-sama menanggulanginya,” terangnya.

Masih soal TPK, Harisson menyebut, berdasarkan data di Pemprov Kalbar terdapat 12.609 TPK yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Namun hingga kini menurutnya, baru sekitar 11 persen yang telah selesai dilakukan orientasi.

Di tempat yang sama, Maria Vianney Chinggih Widanarto mendorong agar capaian orientasi TPK di Provinsi Kalbar bisa terus meningkat dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Kita dorong agar capaian orientasi TPK di Provinsi Kalbar bisa semakin meningkat,” singkatnya. (Jau)

Comment