Jaga Inflasi Stay di Angka 0,5 Persen, Sutarmidji Pimpin Langsung High Level Meeting TPID Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji memimpin langsung Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (11/04/2023).

Tujuan pertemuan itu hanya satu, yakni bagaimana caranya agar inflasi jangan sampai merangkak naik di atas 0,5 persen setiap bulannya. Oleh karenanya, high level meeting itu pun membahas sejumlah strategi yang akan dijalankan kedepannya.

“Target saya bulan April ini jangan sampai inflasi itu (naik) di atas 0,5 (persen),” jelas Sutarmidji dalam keterangan persnya di sela-sela kegiatan.

Ikut hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Nur Asyura Anggini Sari, Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, Direskrimsus Polda Kalbar, AKBP Sardo MP Sibarani, para kepala daerah kabupaten dan kota se-Kalbar, pimpinan atau perwakilan dari instansi vertikal terkait dan lainnya.

Lebih lanjut Sutarmidji menyatakan, jika sejauh ini, Kalbar relatif telah berhasil dalam menjaga inflasi, terutama dalam 3 bulan terakhir di tahun 2023. Ia berharap, angka inflasi kedepannya bisa tetap stay (tinggal) dan stabil di angka 0,5 persen.

“Januari tahun ini (kenaikan) lebih kecil dari tahun lalu yakni 0,83 (persen), dan (tahun ini) 0,26, lalu Februari tahun lalu 0,26, tahun ini 0,002 hampir tidak terjadi inflasi,” kata gubernur.

“Maret tahun lalu 0,44 (persen), tahun ini 0,08, April tahun lalu 1,15, sehingga (April tahun) ini harus diantisipasi,” tambahnya.

Sutarmidji lalu mengungkapkan, terdapat beberapa komoditas yang harus dijaga agar inflasi daerah ini tetap terkendali, salah satunya yakni minyak goreng. Kendati Kalbar menurut dia merupakan pusat produksi minyak goreng, namun kenaikan harga minyak goreng tetap terjadi saat ini di sejumlah wilayah.

“Hanya beberapa daerah yang (harga) minyak gorengnya agak naik, padahal kita (Kalbar) termasuk besar produksinya (minyak goreng), nanti mungkin Pak Direskrimsus (Polda Kalbar) bisa lihat apa masalahnya,” ucap Sutarmidji.

Selain minyak goreng, yang harus terus menerus dipantau ialah harga beras. Di mana saat ini, diakui Sutarmidji pula, telah terjadi kenaikan harga pada komoditas beras, seperti di Kabupaten Bengkayang.

“Bengkayang ini kan padahal dekat dengan sentra produksi (beras) di Sambas. Kenapa bisa (naik)?” katanya.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Kalbar itu pun meminta kepada Bulog untuk segera menyalurkan program bantuan pangan tahun 2023 ini. Yang mana seperti diketahui, Kalbar mendapat jatah 360.371 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan masing-masing KPM mendapat 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan.

“Itu cepat digelontorkan, supaya bisa menekan inflasi,” katanya.

Upaya lain juga akan terus dilakukan oleh Pemprov Kalbar guna menekan harga beras ini, salah satunya dengan menjual beras murah yang telah disubsidi. Penjualan beras ini dilakukan Pemprov Kalbar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha.

“Harga pasarnya sudah Rp 12 ribu, kami jual Rp 9.500, karena Bulog juga harga tertingginya segitu. Supaya bisa mengendalikan inflasi. Karena arahan presiden itu jangan sampai beras itu naik (terlalu tinggi),” katanya.

Sementara untuk komoditas lainnya, seperti gula pasir, terigu serta cabai dengan berbagai jenis, menurut Sutarmidji tidak ada masalah. Tak hanya cenderung stabil, beberapa dari komoditas tersebut bahkan menunjukkan adanya tren penurunan harga.

“Tapi ada juga komponen inflasi yang kita (pemprov) tidak bisa intervensi, seperti tiket pesawat, harga gas (elpiji), harga BBM, tarif cukai rokok, itu kita tidak bisa. Padahal itu termasuk penyumbang inflasi (juga),” jelasnya.

Bicara target inflasi di angka 0,5 persen, Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Nur Asyura Anggini menyarankan agar operasi pasar dan gerakan pangan murah tetap harus dilakukan kedepannya. Pihaknya, kata Nur, pun siap mendukung gerakan tersebut.

“Apabila ada perangkat daerah, atau pemerintah kabupaten/kota akan melaksanakan operasi pasar, dan gerakan pangan murah, tentu BI mendukung pelaksanaannya,” tuturnya.

Nur berpendapat, memang harus ada upaya ekstra yang mesti dilakukan semua pihak, terutama yang tergabung dalam TPID. Terlebih saat memasuki atau mendekati momen lebaran, kecenderungan naiknya inflasi akan semakin lebar.

“Seperti ayam ras, sawi hijau, ini tentunya operasi pasar mengarah ke komoditas tersebut,” ujarnya.

Ia berharap dengan kerja keras bersama, kenaikan inflasi daerah di bulan-bulan mendatang tidak akan terjadi.

“Kecenderungannya kan sudah kelihatan, secara grafik (inflasi) turun sejak Januari, Februari dan Maret, ini harus terus kita jaga. Tapi karena ada HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) kita harus waspada, dengan komoditas yang secara historis naik saat HBKN,” kata Nur. (Jau)