Pemprov Kalbar Usulkan 20 Proyek Prioritas 2024 ke Pemerintah Pusat, dari PLBN Baru Hingga Penyediaan Jaringan Listrik

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengusulkan sedikitnya 20 proyek prioritas kepada pemerintah pusat untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Proyek tersebut berdasarkan permasalahan dan kebutuhan di Kalbar yang sebelumnya telah diusulkan dalam rakortekrenbang.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar tahun 2024, Rabu (12/04/2023).

“Ini usulan provinsi pada Musrenbang 2024. Ini usulan kita untuk pusat,” kata Sutarmidji.

Salah satu yang diusulkan Pemprov Kalbar adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik yang terletak di Kabupaten Sintang.

“Ini harus infrastrukturnya (baik). Kemarin ini juga ada masalah, kenapa tidak dari Sintang langsung ke Kelik, tapi harus lewat Sanggau. Saya bilang (ke Pemda Sintang), saya pelajari dulu, nanti baru saya sampaikan ke pusat. Kenapa harus lewat Sanggau,” kata Sutarmidji.

Kemudian usulan lainnya yakni pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 liter per detik (LPD) dan pembangunan booster serta jaringan distribusi utama. Soal usulan pembangunan IPA 200 liter per detik ini, Sutarmidji meminta Bappeda untuk mengajukan usulan baru menjadi 300 liter per detik.

“Karena 200 dengan 300 itu beda cost (biaya)-nya cuma 15 persen. Makanya saya tidak setuju ketika ada satu kabupaten yang mau bangun IPA hanya 50 liter per detik. Itu mubazir,” jelasnya.

Selain itu, terdapat usulan penyediaan jaringan listrik di 57 desa. Sutarmidji mengakui terdapat kendala yang bersifat prosedural dalam hal pembangunan jaringan listrik ini. Di mana untuk penyediaan listrik bagi daerah yang masuk dalam kawasan hutan lindung memerlukan izin sampai ke kementerian.

“Itu di Kementerian LHK yang agak repot mereka, karena tiang listrik dipasang saja harus izin Menteri. Inikan repot, padahal tidak nebang kayu dan tidak ada kayunya juga disitu. Cuma mancang tiang listrik masa harus sampai ke kementerian. Saya bilang (PLN) pasang-pasang saja, kalau menteri (mau) cabut, biar saja cabut,” kata Sutarmidji.

Sutarmidji pun berharap agar kementerian dan lembaga terkait tak terlalu bicara prosedur untuk hal yang bersifat kebutuhan.

“Saya sih pokoknya dengar apa omongan presiden. Jangan terlalu bicara prosedur, kalau manfaatnya itu memang dibutuhkan rakyat dan manfaatnya lebih besar,” kata Sutarmidji.

“Sekarang memang hutan lindung, hanya untuk melewatkan tiang listrik harus sampai izin di kementerian. Itu keluhan PLN. Itukan hal yang sepele. Asal jangan dia nebang kayu. Yang melanggar kan nebang kayu. Masang tiang kan tidak ada aturan melanggarnya. Saya bilang ke PLN, pasang saja, saya tanggung jawab,” jelas Sutarmidji lagi.

Karena itu, Sutarmidji berharap agar Bappenas dapat mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait pembangunan di daerah.

“Itu urusan Bappenas-lah koordinasinya,” pungkas Sutarmidji.

Usulan-usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan Pemprov Kalbar kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang nantinya akan dibahas di musrenbang tingkat regional.

Berikut ini daftar 20 proyek strategis yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi Kalbar:

1. Penataan Kota Pusaka Sambas
2. Pengendalian Banjir Kota Pontianak
3. Pembangunan IPA PDAM Desa Tanjung Lay Kav 100 ltr/detik, panjang 75 meter
4. Pembangunan PLBN Sei Kelik
5. Pelebaran Menambah Lajur jalan Sultan Hamid 2
6. Akses jalan Menuju Bandara Singkawang
7. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 LPD dan Pembangunan Booster serta jaringan Distribusi Utama
8. Pembangunan Jalan Tebas – Merbau
9. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai
10. Pelebaran jalan dalam Kota Ngabang
11. Pembangunan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah Sukadana
12. Pembangunan drainase untuk rencana penanganan genangan pada Kawasan Alun-Alun Pasar Sentral
13. Pembangunan SPAM Regional Pendukung Kota Singkawang dan Bandara Singkawang
14. Penataan Kawasan Pasar Sungai Kakap
15. Pembangunan Pasar Rakyat Desa Simpang Tiga
16. Pembangunan jalan 2 jalur dalam Kota Sekadau (Ruas jalan Sekadau – Tebelian)
17. Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku
18. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
19. Penyediaan Jaringan Listrik di 57 Desa
20. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Alur DAS Kapuas

Semua Usulan Akan Disampaikan

Dalam kesempatan yang sama, Bogat Widyatmoko selaku Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementrian PPN-Bappenas RI menyampaikan, Musrenbang RKPD 2024 ini sejatinya merupakan langkah strategis dalam rangka memastikan keberlanjutan pembangunan, terutama di Kalbar.

“Musrenbang ini berjalan sangat bagus kami dari Bappenas sangat berterima kasih dengan keterlibatan semua pihak. Terkait usulan, sesuai mekanisme yang ada, akan kami sampaikan semua usulan yang ada di musrenbang ke otoritas yang berwenang,” sampaikanya.

Senada dengan itu, mewakili Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, bahwa forum musrenbang ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan pembanguanan, untuk merekatkan program pembangunan–mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat.

“Sehingga penyelenggaraan pembangunan satu paket, pusat provinsi dan kabupaten kota, urusan pusat, provinsi dan kabupaten kota, ini pola pemerintahan yang harus terus dilanjutkan, siapapun yang akan mengisi pemerintahan,” kata dia.

Lebih lanjut Zudan menyampaikan, bahwa tahun 2023 – 2024 merupakan tahun politik, sehingga yang paling penting adalah bagaimana semua pihak tetap menjaga kerukunanan, guna mendukung kelancaran pembangunan. Disampaikannya, dalam pesta demokrasi, memilih pemimpin haruslah dalam nuansa penuh suka cita dan semuanya harus rukun.

“Terkait perbatasan saya dengan Pak Gubernur telah bersepakat untuk melakukan peningkatan, BNPP akan mengkoordinatori secara intensif 27 kementerian dan lembaga di Kalbar,” kata Zudan.

“Akan ada PLBN baru di Jagoi Babang, kawasan perbatasan akan mendapatkan perhatian lebih, tahun ini ada sekitar 900 miliar rupiah yang akan dibawa ke wilayah lokpri,” tambahnya.

Sebelumnya, Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar tahun 2024 turut dihadiri Sekda Provinsi Kalbar, Harisson, Anggota DPRI RI dapil Kalimantan Barat, bupati/wali kota se-Kalbar dan para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan tamu undangan lainnya. (Jau)