Sutarmidji Minta Menteri Bisa Bedakan Kapan Sebagai Pembantu Presiden dan Kapan Sebagai Politisi

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengharapkan adanya sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menjalankan roda pembangunan. Ia sangat tidak menginginkan, jika hanya karena tujuan politis, maka kepentingan negara menjadi berbelok.

“Kita berharap sinergitas yang lebih sesuai dengan aturan yang ada, jangan aturannya A, karena kepentingan politis lalu belok-belok,” kata Sutarmidji diwawancara KalbarOnline seusai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2024, Rabu (12/04/2023) kemarin.

Ia pun berharap kepada menteri-menteri yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo agar benar-benar menjalankan fungsi koordinatifnya bersama daerah. Setidaknya, kalau mau masuk ke suatu provinsi harus ada pemberitahuan kepada kepala daerah setempat.

“Contoh misalnya, biasanya ada beberapa menteri kalau datang ke Kalbar tidak memberitahu kita, dia hanya (berkunjung) dengan mitra kerjanya. Itukan tidak boleh. Harusnya kita diberitahu,” katanya.

Karena menurut Sutarmidji, yang tahu seluk beluk masalah provinsi adalah pemerintah provinsi itu sendiri. Bagaimana mungkin mau menyelesaikan urusan suatu provinsi namun dengan tanpa mau berkoordinasi dengan yang “empunya rumah”.

“Data yang punya kita, lalu yang mengetahui masalah (adalah) kita. Akhirnya yang jadi bidang tugas (menteri bersangkutan) tak nyambung dengan provinsi,” beber Sutarmidji.

“Kalau saya ikuti arahan presiden. Itu yang kita pakai. Karena menteri harus mengimplementasikan dan menjabarkan arahan presiden. Tapi masalah-masalah seperti ini sudah saya sampaikan semua,” katanya.

Oleh karenanya, Sutarmidji juga mengharapkan kepada menteri-menteri yang tergabung dari kalangan partai politik (parpol) harus bisa membedakan, kapan ia bekerja untuk partainya dan kapan ia bekerja sebagai pembantu presiden.

“Menteri yang tergabung dalam partai politik silahkan saja, tapi (harus bedakan) kapan dia berpakaian sebagai anggota partai dan kapan dia sebagai pelaksana, itu harus dibedakan,” camnya.

Karena kalau semua kepentingan itu dicampur-adukkan, maka segala program yang telah disusun dalam prioritas nasional maupun daerah bisa kacau balau.

“Kalau semua waktunya sebagai pelaksana tugas atau birokrat itu lalu menggunakan baju partai, maka tidak akan tercapai pembangunan negara. Karena gubernur kan beda-beda (partainya), nanti kalau menteri dari partai ini (hanya mau berhubungan) dengan ini, kan kacau tuh,” jelas Sutarmidji.

“(Harus bedakan) pertarungan politik kapan, membangun kapan, harus dibedakan, agar pembangunan tercapai,” timpalnya lagi. (Jau)