41 Desa di Sintang Bakal Teraliri Listrik Tahun Ini, Sutarmidji Harap Pemerintah Pusat Bisa Kasih Lebih

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang memfasilitasi pertemuan antara kepala desa dengan pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Kalbar di Aula Garuda, Kantor Gubernur, Senin (08/05/2023).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sutarmidji itu dihadiri ratusan kepala desa se-Kabupaten Sintang yang desanya belum teraliri listrik. Pertemuan itu fokus membahas berbagai hal terkait upaya percepatan peningkatan rasio elektrifikasi di desa-desa.

Gubernur Sutarmidji mengungkapkan, tahun ini akan ada sekitar 305 titik permukiman se-Kalbar yang bakal teraliri listrik. Dari jumlah tersebut, khusus untuk Kabupaten Sintang rencanannya ada 41 titik yang bakal dikerjakan oleh pihak PT PLN.

“Sekarang ini tidak lagi bicara (titik) desa, tetapi (titik) permukiman, itu lebih bagus. Di Sintang ini malah ada yang jaraknya hanya ratusan meter saja dusun-nya (dari daerah yang berlistrik tapi) tidak ada listrik,” ujarnya kepada awak media, usai pertemuan.

@kalbaronline Gubernur Sutarmidji mengungkapkan, tahun ini akan ada sekitar 305 titik permukiman se-Kalbar yang bakal teraliri listrik. Dari jumlah tersebut, khusus untuk Kabupaten Sintang rencanannya ada 41 titik yang bakal dikerjakan oleh pihak PT PLN. — Ikuti Fanspage Facebook, Twitter, dan YouTube kami di KalbarOnline.com. — #kalbaronline #tahudarikalbaronline #kalbaronlinedotcom ♬ suara asli – kalbaronline

Sutarmidji turut berpesan kepada desa-desa yang bakal dialiri listrik agar memberikan kemudahan bagi PT PLN dalam memasang jaringan di wilayah masing-masing. Selain itu, ketika sudah masuk listrik, ia harap desa-desa tersebut bisa naik status menjadi lebih baik.

“Saya minta juga desa di situ (ketika sudah ada listrik) yang tertinggal jadi desa berkembang, yang maju bisa jadi desa mandiri, karena komponen penilaiannya pasti akan bertambah dengan masuknya listrik,” harapnya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu berharap, masalah listrik di Kalbar bisa cepat teratasi. Sehingga rasio elektrifikasi Kalbar bisa mencapai 100 persen.

“Kami (Pemprov) sudah berupaya maksimal, masih ada 25 persen (se-Kalbar) sebetulnya yang belum terlistriki, tahun ini ada 305 titik (pemasangan baru). Nanti saya akan bicara dengan Komisi VII DPR RI Pak Maman, lalu Pak Syarif sebagai Badan Anggaran DPR RI untuk membantu anggara PLN, terutama di ESDM supaya ada tambahan (anggaran), perlu sekitar Rp 700 miliar (se-Kalbar),” paparnya.

Meski demikian, jika anggaran tersebut terpenuhi dan semua daerah sudah bisa teraliri listrik dari PT PLN, menurutnya tetap masih akan tersisa 10 persen sampai 15 persen lagi daerah yang belum terlistriki. Terutama daerah-daerah yang memang tidak bisa dijangkau lewat akses darat, seperti daerah yang terpisah sungai, pulau dan lainnya.

“Nanti (yang tidak bisa masuk jaringan PLN) kami carikan solusinya lewat PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan lainnya, supaya ada percepatan. Jangan hanya jalan saja yang dilihat (prioritas), tapi listrik itu lebih vital lagi bagi masyarakat,” katanya.

Dengan adanya jaringan listrik yang andal, Midji yakin daya saing daerah ini akan jauh meningkat. Hingga kemudian bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Karena bagaimana kita mau bersaing untuk produksi, dan lainnya kalau listrik tidak ada, saya berharap Kalbar jadi perhatian (pusat),” ucapnya.

Sebetulnya lanjut dia, dirinya sangat berharap adanya instruksi presiden tentang percepatan penyediaan tenaga listrik di daerah. Sayangnya kata Midji, daerah yang menjadi prioritas saat ini hanya Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kenapa kita (Kalbar) tidak masuk? Masa dianggap kita sudah teraliri listrik semua, sementara masih banyak masalah yang kita hadapi tentang listrik ini, saya berharap ini bisa secepatnya selesai yang (listriknya hanya) 12 jam, juga bisa jadi 24 jam,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni menjelaskan, dari 391 desa di Kabupaten Sintang, berdasarkan data Bappeda, ada 169 desa yang belum teraliri listrik.

“Kalau kita lihat data, diantara semua kabupaten/kota yang ada di Kalbar, kita ini baru 53 persen yang sudah ada listrik, jadi masih jauh sekali dari yang masyarakat harapkan. Kita lakukan ini memang untuk memfasilitasi dari 169 desa yang belum mendapat listrik itu tadi,” katanya.

Roni menyampaikan, selama ini di desa yang belum teraliri listrik mereka menggunakan dana desa yang ada. Ada yang menggunakan PLTS, PLTD, PLTMH, namun biaya tersebut sangat mahal dan menyebabkan pembangunan yang lain jadi terganggu.

“Tadi ada salah satu solusi yaitu dengan hybrid, dan itu harus segera dilaksanakan, karena ini agak miris dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, kami masih mendekati 50 persen desa yang masih belum teraliri listrik,” tukas Roni. (Wahyu)