Peluncuran Sistem Teripang, Sekda Kalbar: Percepat Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Daerah

KalbarOnline, Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson meluncurkan Sistem Integrasi Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pembangunan (Sistem Teripang) yang digagas oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Damianus Kans Pangaraya.

Sistem ini dibangun untuk mengintegrasikan sistem informasi pembangunan daerah dan penganggaran  yang bertujuan untuk pengendalian pembangunan daerah dengan berbasis pengendalian anggaran daerah.

Terdapat 3 OPD yang menjalankan pengendalian anggaran tersebut di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yakni BKAD, Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar.

Sistem ini dibangun memuat serangkaian data yang terintegrasi, terdapat serangkaian, salah satu data yang digunakan adalah data SIPD dari Kemendagri, Simakda dan Simdalrenbang.

Dalam pidatonya, Harisson menyebutkan, bahwa sebenarnya Pemprov Kalbar sudah memperoleh pencapaian yang baik dari segi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2022. Ini dibuktikan dengan diperolehnya 3 penghargaan terkait realisasi APBD dari Kemendagri, yakni peringkat 3 kategori peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022, Peringkat 4 kategori realisasi Pendapatan Daerah TA 2022, serta peringkat 4 kategori realisasi Belanja Daerah TA 2022 berdasarkan penilaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Sebenarnya sudah baik dari segi pengelolaan dan pelaksanaan APBD, namun masih ada kecenderungan realisasi triwulan 1, 2 dan 3 yang kadang kala masih belum signifikan,” katanya.

Oleh karenanya, Harisson memandang sistem ini penting agar realisasi pelaksanaan APBD dapat sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Sistem yang telah disusun oleh Kepala Biro Adpem ini baik, tak lain untuk mengefektifkan apa yang sudah ada di dalam Simakda dan Simdalrenbang. Ini untuk mengintegrasikan agar dapat lebih optimal,” ungkap Harisson.

Ia juga berharap dengan diterapkannya Sistem Teripang ini, dapat mengantisipasi kendala-kendala serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD pada Pemprov Kalbar.

“Bapak Gubernur menyambut baik sistem integrasi yang dirancang ini, berharap agar sistem ini dapat benar-benar berjalan bukan hanya mempercepat namun juga dapat meningkatkan output–outcome bagi pemprov sendiri dan menjadi contoh di luar Kalbar,” kata Harisson.

“Diharapkan pula hambatan-hambatan yang sudah terdeteksi pada suatu kegiatan, dapat segera dibuatkan kebijakan yang kita usulkan kepada Bapak Gubernur, agar segera dieliminir sehingga dapat terjadi percepatan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Plh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Afrijal Dahrin menyambut baik launching yang dilakukan. Ia menilai hal itu tentu sudah sejalan dengan program strategi nasional.

“Bahwa saat ini memang, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak bisa kita hindari, ada beberapa item-item yang sudah lazim, salah satu pengintegrasian beberapa aplikasi atau data khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, dirinya berpesan untuk memperhatikan beberapa poin penting dalam pengembangan SPBE yang ada di Kalbar, tak terkecuali Sistem Teripang ini.

“Dalam skema pengembangan SIPD, ciri utamanya adalah integrasi, mengintegrasikan dari informasi perencanaan pembangunan daerah, kemudian terkait keuangan daerah, kedua hal ini menjadi sentral dalam pengembangan SIPD,” sampainya.

“Semua ini berdasarkan usulan dari lini terkecil, musrenbangdes atau kelurahan hingga support pokok pikiran dari Legislatif,” tambah Afrijal.

Lebih lanjut ia menyebut, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam mengoptimalkan sistem informasi yang ada, yaitu bahwa aplikasi harus memenuhi standar terbuka seperti TPA, memungkinkan terintegrasi dan berbagi pakai data, menerapkan arsitektur terbuka, memungkinkan aplikasi data bisa terukur dan lebih efisien, menerapkan standar keamanan, membangun platform data, membangun regulasi mendorong kolaborasi antar OPD untuk mencapai tujuan bersama.

Mengakhiri pidatonya, Afrijal membuka ruang kepada Pemprov Kalbar untuk berdiskusi dan terus mengembangkan sistem informasi yang diterapkan ini agar menjadi lebih baik kedepannya.

“Selamat kepada Provinsi Kalbar, semoga bermanfaat untuk semua. Kami sangat terbuka apabila nanti juga proses integrasi ini sampai kepada sistem informasi pemerintah daerah lainnya,” katanya.

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini, turut dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (Jau)