Saling Sundut Sutarmidji-Lasarus Soal Infrastruktur, Maman: Lebih Baik Bersinergi, Buktinya Listrik Desa Bisa

KalbarOnline, Pontianak – Kendati kepastian calon masih sekitar 5 bulan lagi, namun resonansi gegap gempita pemilihan kepala daerah di Kalbar terasa lebih awal dengan adanya perdebatan pembuka antara Lasarus dan Sutarmidji.

Isu yang digiring keduanya pun kian menebal seiring tambalan-tambalan statement yang bergulir. Orang-orang di kedua kubu merasa tersundut, apalagi netizen yang memang rawan tersulut.

Di selanya, ada Maman Abdurrahman, Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kalimantan Barat yang ikut larut dalam percakapan.

Maman yang dimintai tanggapannya terkait hiruk pikuk di media massa dan beranda maya, meminta masyarakat untuk objektif dalam menilai pembangunan yang ada saat ini. 

Dalam konteks daerah provinsi misalnya, Maman mengatakan, harus ada ukuran pembanding terlebih dahulu sebelum menilai apakah pembangunan di Kalbar mengalami kemajuan atau tidak.

“Kalau kita mau mengatakan sesuatu itu berhasil atau tidak, harus ada pembanding (antara) yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kenapa saya bilang yang sebelumnya dengan yang sekarang? Kalau mengukur dari yang sebelumnya, sekarang tentunya lebih baik,” ujarnya, Minggu (14/05/2023).

Maman juga meminta masyarakat fair dalam melihat suatu perkembangan. Menurutnya, kita juga tidak bisa membandingkan kemajuan Kalbar dengan provinsi lain yang mungkin wilayahnya relatif lebih kecil dengan persentase APBD yang berbeda.

“Tetapi mungkin kalau dikomparasi dengan daerah-daerah lain tentunya menjadi berbeda. Jadi kita harus lihat itu dulu dalam dua pendekatan perbandingan. Kalau mau membandingkan infrastruktur hari ini di Kalbar, harus dibandingkan dengan yang (pemerintahan) sebelumnya,” katanya.

“Kalau melihat, mengukur (Kalbar hari ini, red), itu sudah cukup baik. Tapi tentunya ada sebuah harapan yang besar dari masyarakat agar bisa lebih baik lagi,” sambung Maman.

Namun walaupun mau dikomparasikan dengan daerah lain, tentunya kata Maman, haruslah terdapat indikator penentunya, karena indikator tersebut bisa bermacam-macam.

“Karena begini, kalau kita melihat pembangunan infrastruktur itu ada 3 hal, yaitu ada wewenang kabupaten, wewenang provinsi dan wewenang pusat,” katanya.

Lebih Baik Bersinergi

Di luar itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar itu berharap, ketimbang membanding-bandingkan pembangunan yang ada, seluruh lapisan pemerintah daerah harus terus membangun sinergitas bersama, dengan kewenangan masing-masing.

“Yang terpenting hari ini, saya sarankan agar antara bupati/walikota, gubernur/wakil gubernurnya harus bersinergi. Kenapa saya bilang bersinergi? Karena masing-masing punya peran dan wewenangnya,” ujarnya.

Karena tentunya, lanjut Maman, bupati dan walikota tidak akan mampu menjangkau persoalan lebih besar karena keterbatasan anggaran, begitu juga provinsi tentu punya keterbatasan anggaran untuk bisa mengcover seluruh wilayahnya di 14 kabupaten/kota.

“Sama halnya juga dengan DPR RI, dari segi otoritas dia bisa menjangkau lebih luas, namun dari segi eksekusinya kan ada di daerah, makanya dibutuhkan sinergitas, koordinasi, kebersamaan,” terang Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Listrik Desa

Sebagai gambaran, Komisi VII DPR RI yang diduduki Maman saat ini mempunyai ruang lingkup tugas di beberapa bidang, antara lain energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup. Sementara kewenangan jalan yang tengah diributkan saat ini berada pada ruang lingkup tugas Komisi V DPR RI.

“Sebagai satu contoh, misalnya pembangunan listrik desa, kita 4 tahun lalu, saya ingat sekali total ada kurang lebih 470-an desa yang belum terpasang listrik. Saya bicara desa se-kalbar. Sekarang itu tinggal kurang lebih 170-an desa. Artinya ada sebuah lompatan yang sangat luar biasa cepat terjadi selama kurang lebih 4 tahun ini. Jadi ada sekitar 300-an desa yang sudah kita beresin. Masih ada 170-an desa lagi,” papar Maman.

Untuk mengcover seluruh cakupan elektrifikasi yang ada, pihaknya pun akan terus mendorong di tingkat pusat agar seluruh desa di Kalbar teraliri listrik.

“Tahun ini kita dorong anggaran dari Komisi VII ke pemerintah pusat kurang lebih Rp 380 miliar, yang ekuivalen (setara) dengan kurang lebih 70-80 desa. Jadi anggaran Rp 380 miliar itu bisa mengalokasikan untuk pembangunan listrik desa kurang lebih 70-80 desa. Artinya tahun depan kita masih ada kurang lebih 90an desa lagi,” ujarnya.

Maman menyampaikan, hal itu bisa dicapai lantaran adanya kerja keras bersama, baik pemerintah di daerah maupun keterwakilan daerah di tingkat pusat.

“Pertanyaan saya begini, kenapa pengurusan listrik desa bisa cepat, tapi infrastruktur agak lambat? Karena saya melihat bahwa saya tidak menganggap keberhasilan saya mendorong listrik desa ini hanya keberhasilan saya. Saya harus tegaskan ini,” jelasnya.

“Keberhasilan kita mendorong terjadinya percepatan listrik desa itu adalah keberhasilan seluruh aparatur terkait di Kalbar,” tegas Maman lagi.

Adapun aparatur terkait yang dimaksudkannya itu, ialah baik itu peran aktif bupati/walikota, peran aktif gubernur/wakil gubernur dan peran aktif dirinya sebagai Anggota DPR RI asal Kalbar dan seterusnya.

“Makanya saya selalu bilang, kalau ada yang mengklaim bahwa listrik desa ini adalah peran dia, si A, si B, si C, silakan. memang semuanya berjuang kok, (bahkan ada) peran kepala desa, peran pak camat dan sebagainya. Ini yang mau saya sampaikan (sinergitas),” kata dia.

Jangan Merasa Hebat Sendiri

Masih menurut Maman Abdurrahman, jika pihak-pihak serius ingin membangun Kalbar, maka tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Begitupun dengan capaian yang diraih, tentu merupakan hasil usaha bersama.

“Tak bisa merasa berhasil sendiri. Tak bisa merasa bahwa dia yang paling hebat, ‘aku’ yang paling hebat. Tak bisa. Kalau kita mau membangun Kalbar, terjadinya sebuah percepatan, lompatan di Kalbar, kita harus berani mengatakan bahwa semua ini usaha kita semua,” camnya.

Sebaliknya, sejauh pengamatannya, salah satu faktor percepatan pembangunan kurang berjalan mulus di Kalbar lantaran kurang maksimalnya sinergitas yang dilakukan.

“Saya melihatnya begitu. Semua, baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten. kenapa? Karena masing-masing merasa dia yang paling berjuang,” katanya.

Namun jika ditanya apakah pemerintah provinsi saat ini kurang melakukan peran dalam hal koordinasi dan komunikasi ke pemerintah pusat, Maman menilai sudah cukup baik. Namun memang, sinergitas atau kekompakan yang dibangun kuat, tentu akan memberikan daya yang besar agar pemerintah pusat lebih memberikan perhatiannya.

“Makanya tadi saya bilang. Kalau kita mau membandingkan apa yang sudah dilakukan gubernur hari ini, dibandingkan dengan yang kemarin sudah luar biasa, sudah terjadi percepatan,” katanya.

“Tetapi kita kan mau mengharapkan yang lebih, kalau mau mengharapkan yang lebih, butuh sinkronisasi dan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten,” tegas Maman.

Kebersamaan atau sinergitas yang dibangun pun bukan dimaksudkan untuk adanya tumpang tindih kewenangan. Namun kebersamaan itu dilakukan dengan batas kewenangan dan tupoksi masing-masing, sehingga usulan-usulan pembangunan yang diajukan dapat solid secara berjenjang.

“Kalau ditanya ke saya, peran kepala daerah provinsi sudah luar biasa. Yang harus disampaikan ke semua orang bahwa kita ini yang di DPR RI punya sedikit juga wewenang dan otoritas dalam konteks anggaran secara besar. Kita (DPR) harus berani juga berkoordinasi, berkontribusi pada seluruh daerah. Dan janganlah kita merasa bahwa kita yang paling hebat, dia yang paling hebat. Kita tak hebat?” katanya retorik.

Artinya lanjut Maman, semua hebat ketika sinergitas terbangun dengan kuat. Tanpa itu, maka percepatan pembangunan akan sulit tercapai.

“Saya kasih contoh hari ini, listrik desa, beres nih. Dan saya juga tak pernah bilang bahwa saya yang paling berjuang di situ. Saya bilang dari awal, listrik desa bisa jadi percepatan karena perjuangan kepala desa, pak camat, bupati/walikota, gubernur/wakil gubernur dan perjuangan kita anggota DPR dan juga perjuangan teman-teman dewan provinsi dan kabupaten,” ulangnya lagi.

“Catat! Kalau mau berhasil harus berani mengatakan itu. Jangan merasa bahwa dia yang paling berperan di Kalbar ini,” tukas Maman menambahkan.

Komisi V Ikut Bicara Listrik Desa

Kendati tak masuk dalam pembagian tupoksi di komisi, namun Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus turut ambil bagian dalam mengupayakan program Indonesia terang di Kalbar.

Dikutip dari akun Facebook-nya, Lasarus menyampaikan bahwa dirinya telah merespon usulan sejumlah desa di Sintang dan mendorong adanya percepatan elektrifikasi di sana.

“Menindaklanjuti usulan 6 desa tentang jaringan PLN pada agenda serah terima BSPS tanggal 16 April 2023, saya menghubungi Dirut PLN, Bapak Dermawan Prasojo guna meminta keterangan. Selanjutnya saya berkomunikasi lebih teknis dengan General Manager PLN UID Kalbar, Bapak Mochamad Soffin Hadi,” kata Lasarus.

Dari pertemuan itu, dirinya bersama pihak PLN menyepakati agar dilakukan zoom meeting pada tanggal 6 Mei 2023 untuk menjelaskan rencana kerja PLN UID Kalbar tahun 2023 – 2024. 

“Dijelaskan pada zoom meeting yang diikuti sekitar 80 kepala desa di Sintang tersebut, bahwa tahun 2023 PLN UID Kalbar telah memutuskan 41 desa akan dipasang jaringan baru PLN (seperti yang terlampir dalam data di atas),” katanya.

Lasarus pun meminta, agar PLN IUD Kalbar dapat mempercepat jadwal pemasangan dan melaporkan kepada pihaknya di Komisi V DPR RI apa saja yang menjadi kendala pemasangan ke wilayah yang belum masuk dalam rencana tahun 2023.

“Bapak GM PLN UID Kalbar meminta agar saya membantu menyampaikan kepada pemerintah kendala program Indonesia terang di Kalbar. Ia menjelaskan seperti kondisi jalan yang rusak parah, atau tidak adanya akses darat merupakan tantangan-tantangan berat bagi PLN,” ujar Lasarus.

Ia mengungkapkan, kalau PLN dalam hal ini juga terkendala oleh terbatasnya pendanaan, misalnya untuk pengadaan tiang untuk desa-desa yang jauh dari titik akhir akses PLN. Oleh karenanya menurut Lasarus, perlu adanya support pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat.

“Kembali ke Jakarta dalam waktu dekat saya akan segera menemui Dirut PLN Pusat dan menteri BUMN, juga mengkomunikasikannya dengan rekan di Komisi VII DPR RI guna mempercepat tuntasnya program Indonesia terang,” katanya.

“Selamat juga kepada 41 desa yang akan segera dialiri jaringan listrik negara. Saya himbau kepada masyarakat agar mempermudah administrasi masuknya PLN,” tutup Lasarus.

Saling Sindir

Diberitakan sebelumnya, seusai berbalas pantun di media massa, dua tokoh politik berkaliber di Kalbar, Lasarus dan Sutarmidji berlanjut saling sindir di media sosial, Facebook.

Dilihat pada Selasa (16/05/2023) malam, keduanya membelah jagad maya dengan sejumlah isu penting seputar kebijakan dan kewenangan terkait pembangunan di Provinsi Seribu Sungai ini. Beberapa telah disinggung, namun sebagian lainnya merupakan informasi relatif baru bagi publik.

Postingan awal dimulai dari Lasarus di akun pribadinya, bernama Lasarus, kemudian disusul oleh Sutarmidji di akun pribadinya bernama Bang Midji.

Dalam postingan berjudul “Kelamaan Tidur Ngigau dan Meracau”, Lasarus yang juga menjabat selaku Ketua Komisi V DPR RI itu menyampaikan, jika dirinya tidak bereaksi dan meminta keadilan terhadap fenomena kerusakan jalan di Provinsi Lampung tempo hari, seusai kunjungan Presiden RI, Joko Widodo, dirinya mengaku mungkin tidak akan “bersuara kencang” seperti sekarang-sekarang ini.

“Saya sesungguhnya lebih senang bekerja dan berkarya dalam hening, tanpa diumbar-umbar. Saya sebagai salah satu inisiator munculnya Inpres Tentang Jalan merasa perlu bersikap ketika Inpres itu telah presiden gunakan untuk menolong infrastruktur Lampung yang menjadi tanggung jawab daerah,” kata Lasarus.

“Tempo hari saya ingatkan pemerintah (pusat), bahwa tidak hanya Lampung yang kondisi jalannya banyak rusak parah. Provinsi lain termasuk Kalbar juga perlu perhatian pempus (pemerintah pusat),” jelasnya.

Lasarus menerangkan, bahwa secara nasional, kerusakan jalan di Provinsi Kalbar menempati urutan ke 7–dalam hal infrastruktur paling buruk karena sumbangsih besar dari jalan daerah yang amburadul.

Namun setelah mengumbar komentarnya yang cukup pedas terkait kondisi infrastruktur jalan itu, Lasarus merasa ada “orang” yang tersinggung. Diduga kuat, orang yang dimaksud itu adalah Sutarmidji.

“Tapi sepertinya ada yang berdarah tanpa luka,” kata Lasarus.

“Jika ditanya apa yang saya buat selama menjadi Ketua Komisi V DPR RI? Data lebih lengkap akan segera saya rilis. Saya akan minta tim survey independen untuk mendata hasil kerja pempus, dan kemana pemprov membangun dengan dana APBD yang triliunan itu,” sambungnya.

Terima Kasih Pak Maman dan Pak Syarif Abdullah

Usai saling sindir dengan Lasarus di media massa dan media sosial, tak lama Gubernur Kalbar memposting ungkapan terima kasih kepada para wakil rakyat asal Kalbar di Senayan. Secara spesifik tak ada nama Lasarus di situ.

“Terima kasih Pak Syarif Abdullah Alkadrie sebagai Badan Anggaran DPR RI dari Partai Nasdem dan Pak Maman Abdurahman Wakil Ketua Komisi VII dari Partai Golkar yang telah memperjuangkan percepatan pemenuhan listrik di Kalbar,” katanya via akun Facebook Bang Midji.

Sutarmdji mengucap syukur, bahwa tahun ini terdapat 305 titik yang sedang dan akan dipasangi sambungan listriknya.

“Tahun ini Alhamdulillah ada 305 titik yang sedang dan akan dipasang jaringan oleh PLN. Kami tetap perjuangkan kebutuhan masyarakan. Saya juga sudah usulkan melalui beliau berdua untuk ada tambahan di perubahan anggaran,” tutur Sutarmidji.

Dalam wawancaranya secara terpisah kepada awak media, Selasa (16/05/2023), orang nomor satu di Kalbar itu menyebut, kalau masih ada sekitar 20 persen wilayah Kalbar yang belum berlistrik. Dalam penanganannya, jika dulunya menggunakan pola per desa, tahun ini ia menyebut telah diubah menjadi per permukiman.

“Jadi 305 permukiman, bukan 305 desa. (ruang lingkupnya) memang bisa lebih kecil, tapi lebih mengena,” katanya.

Selain itu, Midji–sapaan karibnya mengatakan, ada beberapa daerah yang selama ini hanya bisa menikmati listrik maksimal 12 jam per hari. Salah satunya, ia mencontohkan seperti di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk itu, lanjut dia, sudah dimintakan kepada pihak PLN agar daerah tersebut bisa teraliri listrik selama 24 jam, mulai tahun ini.

“Yang masih 12 jam itu, PLN kami minta segera ubah jadi 24 jam. Karena bagaimana kita (daerah) mau bagus industri, dan sebagainya kalau listrik PLN masih 12 jam. Saya ambil contoh Jongkong saja, itu masih 12 jam, tapi PLN janji tahun ini bisa 24 jam,” terang dia.

Contoh Pak Cornelis..

Intinya, Sutarmidji berharap, semua pihak dapat memperjuangkan kemajuan daerah, sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya masing-masing.

“Yang menjadi ranah pusat silakan anggota dewan di DPR RI,” ujarnya.

Sutarmidji juga mengaku senang dengan sejumlah Anggota DPR RI dapil Kalbar yang kerap berkomunikasi terkait hal-hal yang menjadi kepentingan daerah atau kendala maupun permasalah yang sekiranya bisa diselesaikan di tingkat pusat.

“Saya ya misalnya dengan Pak Cornelis, Pak Cornelis itu biasanya sering tanya ke saya, kira-kira ada yang mau disampaikan (usulan Kalbar) ketika DPR RI rapat kerja di sana terkait misalnya masalah pemerintah daerah, saya sampaikan,” ujarnya.

Sutarmidji menilai, bahwa Cornelis termasuk salah satu Anggota DPR RI asal Kalbar yang aktif bersuara demi kepentingan daerahnya. Cornelis memahami betul sebagian persoalan pembangunan memang harus dituntaskan di tingkat pusat terlebih dahulu, tak hanya anggaran, namun juga termasuk aturan dan sebagainya.

“Contoh (lain) misalnya, usulan PJ kepala daerah, kenapa tidak dibuat payung hukumnya. Nah sekarang sudah ada payung hukumnya dengan surat edaran Mendagri. Kalau dulu-kan tidak ada payung hukum, DPRD mengajukan PJ. Nah saya ngomong ke Pak Cornelis bahwa harus ada payung hukumnya. Nah ketika rapat kerja disampaikan beliau. sekarang sudah ada payung hukumnya. Kan seperti itu harusnya enak,” paparnya.

Maksud Sutarmidji, apapun persoalannya, jika ada koordinasi dan sinergitas yang kuat dari semua pihak, maka akan mudah dan bisa cepat diselesaikan. Baik itu elektrifikasi, infrastruktur jalan dan seterusnya.

“Bukan kita (bermaksud) mau ngambil ini (ranah pusat), harus ada kebersamaanlah. Masing-masing ada porsinya,” jelas Sutarmidji. (Jau)