Pemprov Kalbar Borong 5 Penghargaan Sekaligus Pada Ajang BKN Award 2023

KalbarOnline, Bandung – Pemprov Kalbar berhasil memborong 5 penghargaan sekaligus dalam ajang BKN Award 2023 pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2023 di Bandung, Selasa (30/05/2023).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu mengangkat tema “Talent Management 2030: Smart, Agile, Empathy”.

Adapun kelima penghargaan tersebut, diantaranya yakni peringkat 1 kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, peringkat 1 kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, peringkat 2 kategori Pengembangan Kompetensi, kategori utama untuk kategori Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik dan special mention dengan kategori Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2023 ini kembali memperoleh award dari BKN bahkan hingga 5 kategori. Ini pencapaian yang sangat luar biasa,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Ani Sofian.

“Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah berkat kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak henti-hentinya mendorong kinerja kami agar semakin baik dalam memberikan pelayanan pemerintahan salah satunya di bidang kepegawaian,” sambung Ani Sofian.

Dirinya berharap, pencapaian ini dapat menjadi cambuk motivasi seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik khususnya manajemen pengelolaan ASN.

“Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan prestasi-prestasi lainnya, paling tidak mempertahankan. Salah satunya dalam rangka meningkatkan motivasi ASN, kenaikan pangkat yang selama ini dilakukan 2 periode yaitu bulan April dan Oktober, maka mulai tahun 2024 kenaikan pangkat akan dilakukan 6 periode setiap tahunnya,” kata Ani Sofian.

Ia menyampaikan, BKD Provinsi Kalbar sangat mendukung hal tersebut, dengan sisa waktu 6 bulan pada tahun 2023 ini, pihaknya akan segera melakukan penyesuaian terhadap SOP pelayanan kenaikan pangkat dan sekaligus memantapkan aplikasi serta meminta tambahan jaringan dan peralatan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin yang membuka gelaran Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023 mengatakan, dalam dinamika perkembangan kondisi global tidak hanya konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi yang berubah, tapi pendekatan, teori dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan juga turut berkembang.

“Menyikapi hal ini, berbagai negara pun beradaptasi melakukan penyesuaian struktural mengikuti konteks global yang tengah dihadapi. Jika tidak bergerak cepat, maka kita akan tertinggal dalam derasnya arus perubahan dan ketatnya persaingan antar bangsa,” ujar Ma’ruf yang hadir secara daring dari Istana Wakil Presiden.

Saat ini berbagai organisasi internasional, mengukur tata kelola pemerintahan setiap negara, untuk menunjukkan tingkat kemapanan penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya terkait pelayanan publik dan iklim regulasi yang mampu mendorong daya tarik investasi.

Hasil pengukuran tersebut menjadi krusial, karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berbagai agenda strategis global. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian serius sebagai upaya peningkatan ASN utamanya kualitas kepemimpinan ASN di berbagai level–sebagai salah satu faktor penentu kinerja organisasi pemerintahan.

“Saya ingin rakornas ini dapat menjadi forum strategis, untuk menelurkan gagasan gagasan segar dari para pemangku kepentingan, guna pembangunan ASN ke depan. Terlebih pilihan tema manajemen talenta juga sangat relevan dengan agenda transformasi pembangunan, menuju Indonesia Emas 2045”, terang Wapres Ma’ruf.

Kebijakan manajemen talenta, kata dia, dapat menjadi instrumen efektif, untuk mengolah dan menghasilkan calon-calon pemimpin di berbagai tingkatan organisasi.

“Kita mencita-citakan ASN Indonesia, tidak hanya berdaya saing unggul dan handal, tapi juga cerdas, lincah dan memiliki empati yang menandakan kecerdasan emosional. Talenta talenta terbaik ini juga harus diciptakan secara terukur, dari waktu ke waktu, sehingga keberadaanya berkesinambungan,” tuturnya.

Komitmen untuk mendorong manajemen talenta, merupakan bagian dari agenda strategis nasional, dalam mewujudkan isi reformasi birokrasi pemerintahan kelas dunia di tahun 2024. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis, di berbagai pemangku kepentingan baik di jajaran kementerian lembaga dan pemda.

Dalam kesempatan ini, Wapres Ma’ruf juga menyampaikan beberapa hal penting terkait manajemen pengelolaan ASN, yaitu pertama untuk memperkuat langkah kolaborasi dalam mewujudkan peta jalan kebijakan manajemen talenta nasional.

“Petakan kendala yang dihadapi, dalam 4 tahun ini, baik di level nasional juga daerah serta berbagai instansi yang beragam ekosistemnya,” ujarnya.

Kemudian yang kedua, ia menekankan untuk merumuskan langkah-langkah konkrit yang bersifat terobosan. Utamanya di aspek regulasi yang sekiranya belum selaras dengan penerapan manajemen talenta di semua tingkatan.

Ketiga, ia mengharapkan agar para talenta birokrat yang telah dipetakan dan dibina secara khusus agar dibekali dengan visi dan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan kewenangan serta pola hidup sederhana.

“Dan yang terakhir, manajemen talenta nasional yang memperhatikan peran ASN, sebagai perekat dan pemersatu bangsa menghadapi pemilu 2024, ASN senantiasa menjunjung netralitas dan profesional dalam menunaikan tugas-tugas birokrasi sesuai peran dan tanggung jawabnya”, tutup Wapres Ma’ruf.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menjelaskan, jika kita berbicara mengenai birokrasi yang dinamis, biasanya kita berbicara dalam tiga strata, yang pertama adalah institutional setting (setting kelembagaan), kemudian proses bisnisnya dan terakhir SDM.

“Kita tidak bisa mengganti ‘pemainnya’, tanpa memperbaiki ‘kesebelasan’ dan ‘liga-nya’. Jadi tidak akan berarti apa-apa, kalau kita hanya mengganti manusianya, tapi proses bisnis dan organisasinya masih sama,” terangnya.

Sebagai informasi, BKN yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan instansi daerah melalui BKN Award 2023.

Penghargaan ini diberikan bagi instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

Ini merupakan tahun kesembilan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN. Untuk pemenang BKN Award Tahun 2023 diumumkan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2023.

Selain sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN, pemberian BKN Award bagi pengelola kepegawaian di lingkup instansi pusat dan instansi daerah ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.

Untuk kategori instansi pemerintah yang dinilai meliputi instansi pusat, yakni terdiri dari kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan instansi daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, serta pemerintah kabupaten/kota.

Adapun penilaian BKN Award 2023 ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN dan Pemanfaatan Sistem Informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Penerapan Pemanfaatan Data–Sistem Informasi dan CAT.  Ketiga, kategori special mention, yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. (Jau)