KalbarOnline, Putussibau – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (06/07/2023).
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada Anggota DPRD Kapuas Hulu yang sudah menyampaikan pendapat akhir pada sidang paripurna ini dan telah menyetujui serta menerima Raperda LKPJ menjadi Perda.
Bupati menyampaikan, dengan ditetapkan raperda menjadi perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, berarti Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mempertanggungjawabkan keuangan daerah tahun anggaran 2022 dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan pemerintah daerah dengan prinsip prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.
Untuk selanjutnya, rancangan perda akan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Barat untuk dievaluasi sesuai amanat Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bupati Fransiskus berharap, rancangan ini nantinya segera dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang hasil evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, yang selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri sebelum batas akhir penyampaian yang telah ditetapkan.
“Dalam proses pembahasan, kami sangat menyadari sepenuhnya, tentu masih banyak kekurangan kekurangan, baik dalam tahap penyiapan raperda maupun pembahasan dalam rapat konsultasi, semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi dalam menyiapkan berbagai raperda,” katanya. (Ishaq)
KalbarOnline - Kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan mantan karyawan Ria Ricis kembali disidang…
KalbarOnline, Pontianak - Uang korupsi pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di…
KalbarOnline, Kapuas Hulu - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono menyempatkan…
KalbarOnline - Jalan kaki merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang paling sederhana dan mudah…
KalbarOnline, Kapuas Hulu - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono diminta…
KalbarOnline, Pontianak - Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pasangan Midji-Didi,…