Sutarmidji Ingatkan Pejabat Muda Jangan Sok Jadi Bos

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang terbangun antara pimpinan dan bawahan dalam sebuah badan atau instansi di lingkup pemerintahan daerah.

Ia menilai, kalau kelemahan tersebut memang terkadang jarang untuk disadari, padahal kolaborasi dan koordinasi itulah yang kerap memegang peranan penting bagi kemajuan sebuah organisasi.

“Kadang pengawasan (kepala perangkat daerah) masih lemah, kemudian yang menjadi top pimpinan itu tidak mau sering turun ke bawah melihat lingkup tugas,” kata Sutarmidji.

“Dia kan sudah tahu, harusnya lebih banyak (koordinasi), terus menggali informasi (di bawah), dari informasi itu lakukan evaluasi supaya bisa berinovasi,” sambungnya lagi.

Penekanan itu disampaikan Sutarmidji dalam pidato pelantikan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (03/08/2023).

Selanjutnya, Sutarmidji berpendapat bahwa komunikasi dalam rangka melakukan kolaborasi dan koordinasi itu dapat dimulai dari pimpinan atau kepala badan atau kepala dinasnya. Ia menekankan, agar para pimpinan dinas atau badan itu bisa lebih peduli dengan seluruh staf, bukan sebaliknya, menjaga jarak, karena merasa jabatannya lebih tinggi.

“Intinya (pejabat) yang muda-muda ini, satu saja (pesannya), saudara kalau sudah jadi pucuk pimpinan jangan menganggap sebagai bos, semuanya harus sowan. Kita (selaku pimpinan) yang harus turun, kita yang harus menyapa mereka (bawahan). Ini kalau tidak menghadap, tak ada perintah, tidak pernah tahu apa yang terjadi di lingkungan kerjanya,” kata dia.

Lebih dalam lagi, Sutarmidji menyampaikan, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang lebih banyak mendengar, mau berkoordinasi terutama dengan staf dan pimpinan di bawah. Karena jabatan yang diamanahkan itu seyogyanya dapat diupayakan untuk kemajuan bersama dan organisasi yang pada akhirnya untuk kemajuan daerah secara luas.

“Tidak bisa menunjukkan bahwa (sok lebih tinggi) saya yang penentu di sini, tidak bisa model otoriter. Sekalipun saudara liat model saya mungkin otoriter, tapi saya dalam hal-hal tertentu iya, tapi dalam hal yang perlu koordinasi, apapun dan siapapun saya koordinasi, jadi jangan begitu (mentang-mentang),” katanya.

Lebih lanjut Sutarmidji menyampaikan, bahwa bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi saja tidaklah cukup untuk membawa sebuah organisasi maju dan terdepan, tanpa didukung dengan semangat kekompakan–yang hal itu harus dipantik oleh pemimpinnya.

“Kalau ini dilakukan semuanya (sesuai tupoksi dan kompak), sudah, berjalan dengan baik,” katanya.

Sutarmidji menilai, jika sebenarnya organisasi-organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahannya selama ini sudah baik, hanya saja ia berharap ke depan hal ini dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Semua unit kerja sebenarnya sudah bagus di lingkup provinsi ini, buktinya rangking-rangking atau apresiasi-apresiasi dalam penilaian oleh pusat kita itu rata-rata di lima besar, bahkan ada yang nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, semuanya sudah bagus,” pujinya.

Sebut saja, pada penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) contohnya, Kalbar berhasil menduduki peringkat kedua nasional di bawah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian indeks daya saing daerah berkelanjutan, Kalbar juga di peringkat dua, setelah Provinsi DIY. Lalu Monitoring Center For Prevention (MCP), Kalbar dinilai oleh KPK sebagai terbaik urutan tiga.

Adapun perubahan atau pergeseran yang dilakukan saat ini, lantaran memang adanya teknis kebutuhan organisasi. Seperti diantaranya merupakan hasil rotasi mutasi, promosi dan juga seleksi terbuka. Dimana ada peralihan dari awalnya pejabat eselon 2b menjadi eselon 2a. Kemudian mengisi beberapa jabatan yang kepala perangkat daerahnya pensiun, serta ada yang diganti karena sakit.

“Hanya beberapa, ini kan (karena) ada peralihan dari eselon 2b jadi 2a, biro-biro itu, karena ada pensiun lima orang, itu harus diganti dan beberapa kosong kemudian ada yang sakit, pergeseran itu saja,” terangnya.

Ganti Pemimpin Ganti Gaya Kepemimpinan

Sejalan dengan semangat mempertebal kolaborasi dan koordinasi, Gubernur Sutarmidji juga mengharapkan kepada jajaran organisasi perangkat daerah yang pimpinannya hari ini berganti untuk tidak merubah kinerjanya yang sudah bagus selama ini.

Menurutnya, kalau pun ada perubahan model atau gaya kepemimpinan, itu merupakan hal yang biasa. Namun tetap perubahan itu haruslah membawa ke arah yang lebih baik, bukan justru melemahkan yang sudah baik.

Pada level gubernur sekalipun misalnya, Sutarmidji selalu melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki yang belum baik di era sebelumnya.

“Kalau saya yang sudah bagus di masa Pak Cornelis (gubernur sebelumnya) saya lanjutkan, maka saya tingkatkan, yang belum maka kita sempurnakan. Karena tidak mungkin masa kepemimpinan terbatas itu bisa menyelesaikan semua masalah,” ujarnya kepada wartawan seusai pelantikan.

Maka dari itu, ia pun sangat berharap, segala pondasi yang telah dibangunnya selama ini dapat diteruskan dan disukseskan lagi di masa-masa mendatang, siapapun yang akan menggantikannya nanti.

“Yang sudah bagus, siapapun jadi (gubernur) lakukan, diteruskan, ditingkatkan, dievaluasi,” ujarnya.

Sutarmidji tak jua menutup kemungkinan, jika terdapat suatu program yang dinilai sudah sukses hari ini, tapi karena tantangan untuk 5 tahun ke depan berbeda dan lebih berat, sehingga menuntut harus adanya evaluasi dan penyesuaian.

“Sehingga harus menyesuaikan, tapi bukan mengubah semuanya, itu kalau diubah semuanya, yang sudah bagus diubah, karena ini itu dan sebagainya, kalau itu dilakukan, minimal kita mundur 30 langkah, harusnya maju 30 langkah, tapi mundur 30 langkah. Itu masalah. Saya tak mau itu,” jelas Sutarmidji.

“Saya maunya terus melakukan evaluasi, jawab (tantangan perubahan), karena tantangan tidak seperti masa lalu, sehingga perlu penyesuaian. Tapi tidak mengubah semuanya,” timpalnya.

Murni Karena Kompetensi dan Rekam Jejak

Seremonial pelantikan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar ini turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan Sekda Kalbar, Harisson.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji juga menekankan soal mekanisme pengangkatan para pejabat itu yang dipastikan sudah sesuai dengan prosedur dan transparan. Baik melalui proses seleksi terbuka (open bidding), job fit, serta melihat kompetensi dan rekam jejak (track record) masing-masing.

“Saya, Pak Wagub tidak terlalu banyak mencampuri. Kami tetap berpedoman dari hasil tes dan kompetensi yang ada. Jadi ini untuk mengisi jabatan yang pensiun, ada juga yang sakit, dan sebagainya, sehingga kami lakukan perombakan,” katanya.

Selebihnya, Sutarmidji mengucapkan selamat bekerja kepada para pejabat yang dilantik tersebut.

“Saya ucapkan selamat kepada yang baru dilantik untuk (12) jabatan ini. Saya yakin saudara mampu menjalankan tugas dengan baik,” ucapnya.

Tidak Ada Lagi Kursi Kosong

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Ani Sofian mengatakan, dengan dilantiknya 12 pejabat eselon II ini, maka seluruh jabatan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov sudah terisi. Hanya ada satu yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yakni Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), karena rencananya ada peleburan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai tahun depan.

“Jadi eselon II sudah habis semua (terisi). Litbang itu mau dibubarkan, mau digabung dengan Bappeda, sehingga diantisipasi, maka tidak diisi. Peleburannya biasanya berlaku pada Januari tahun berikutnya. Karena itu, jabatannya (Balitbang) sampai akhir tahun dijabat oleh Plt,” jelasnya.

Ani Sofian merincikan, adapun 12 pejabat eselon II yang dilantik ini, diantaranya untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dijabat oleh Hendra Bachtiar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dijabat oleh Mahmudah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah dijabat oleh Sefpri Kurniadi, Kepala Dinas Sosial dijabat oleh Raminudin dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang dijabat oleh Frans Zeno.

Kemudian Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabat oleh Ahmad Priyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabat Herkulana Mekarryani, Kepala Biro Administrasi Pimpinan dijabat oleh Jimmi Imanuddin, Kepala Biro Umum dijabat oleh Dini Eka Wahyuni serta Kepala Biro Perekonomian dijabat oleh Harry Ronaldi.

Selanjutnya, untuk posisi Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Soedarso dijabat oleh Rene Rienaldy, Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia dijabat oleh Alexander Rombonang. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News