Baik di Segala Kategori Pelayanan Pegawai, Pemprov Kalbar Raih Lima Penghargaan Nasional

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) sukses memboyong lima penghargaan sekaligus dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2023.

Kelima penghargaan itu diantaranya peringkat pertama Implementasi Manajemen Kinerja, Peringkat pertama Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, peringkat kedua Pembangunan Kompetensi, penghargaan kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik dan terakhir penghargaan untuk kategori Special Mention-Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah kepada Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam acara sosialisasi kesejahteraan PPPK se-wilayah kerja Kantor Regional V BKN, di Hotel Aston, Rabu (02/08/2023).

Imas Sukmariah dalam kesempatan itu mengungkapkan, perolehan lima penghargaan BKN Award ini sekaligus membuktikan bahwa Pemprov Kalbar sudah baik di semua kategori.

“Artinya ini membuktikan bahwa Pak Gubernur, Pak Sekda, selaku PPK dan PPB telah melakukan layanan kepegawaian dari mulai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, sesuai dengan norma standar prosedur kepegawaian dan tentu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pujinya.

Imas berharap, Pemprov Kalbar bisa terus mempertahankan prestasinya ini, dengan tetap menjaga seluruh proses layanan kepegawaian yang sesuai aturan dan ketentuan yang ada.

“Ini tidak ada sangkut paut dengan intervensi dari Kanreg V, yang mempunyai wilayah salah satunya Kalbar. Ini betul-betul kriteria ini dibangun oleh kami BKN, dan satu sama lain tidak ada intervensi dari pejabat eselon satu juga di BKN pusat, termasuk saya selaku sekretaris utama,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Sutarmidji memastikan, seluruh kategori penghargaan yang diraih itu bisa diuji dari output kinerja ASN Pemprov Kalbar. Karena menurutnya, hal itu selaras pula dengan prestasi pemprov di penilaian yang lain.

Ia mencontohkan, pada penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) misalnya, di mana Kalbar telah berhasil menduduki peringkat kedua nasional di bawah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian indeks daya saing daerah berkelanjutan yang menempatkan Kalbar di posisi nomor dua setelah Provinsi DIY.

“Lalu ada MCP (Monitoring Center For Prevention), kita (dinilai) oleh KPK urutan tiga (se-Indonesia),” terangnya.

Termasuk pula kesuksesan dalam membangun desa sesuai Indeks Desa Membangn (IDM), dirinya menyebutkan, dari yang awalnya hanya 1 desa mandiri di tahun 2018, kini jumlah desa mandiri di Kalbar meningkat menjadi 877 desa.

“Desa sangat tertinggal yang awalnya ada 677 desa, kini sudah tidak ada lagi. Lalu desa tertinggal yang awalnya ada 928 desa, saat ini hanya tersisa 16 desa. Itu semua menunjukkan bahwa kinerja ASN kita (Pemprov Kalbar) sudah baik. Banyak lagi prestasi-prestasi lain,” bebernya.

Belum lagi jika bicara sisi pendapatan, orang nomor satu di Kalbar itu menyebut, bahwa setiap tahunnya terus terjadi peningkatan. Padahal tidak ada pemberlakuan kenaikan tarif pajak dan tidak ada jenis pajak atau retribusi baru.

“Tapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov bisa meningkat, dari awalnya Rp 1,7 miliar di tahun 2018, di tahun 2023 ini ditarget bisa menyentuh sekitar Rp 3,2 triliun,” ucapnya.

“Artinya tata kelola perpajakan daerah, retribusi daerah, itu semakin transparan dan semakin baik. Itu hasil dari kinerja mereka (ASN) yang kami hargai. Jadi saya pastikan beban-beban pada mereka (ASN) itu, tidak ada beban yang saya berikan di luar yang harus dia kerjakan,” sambung Sutarmidji.

Penghargaan kepada ASN pun lanjut dia, telah diberikan. Seperti tunjangan, perbaikan penghasilan dan lain sebagainya.

“Hak-hak mereka (ASN) kami berikan, tanpa pernah terlambat. Jadi di provinsi itu semua hak pegawai tidak pernah boleh terlambat,” pungkasnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News