Peserta PKN Tingkat II Kemenag RI Acungi Jempol Kinerja Gubernur Sutarmidji Jaga Keharmonisan

KalbarOnline, Pontianak – Senyum hangat Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyambut kedatangan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamis (10/08/2023).

“Maksud dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan informasi dari Gubernur Kalbar tentang sinergitas pemerintah dalam merawat hubungan khususnya di Provinsi Kalbar,” jelas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis.

Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya merupakan dua lokus visitasi PKN ke II di lingkungan Kemenag RI yang diikuti 30 orang Pejabat Tinggi Pratama pada Kemenag RI, baik dari internal Kemenag RI maupun dari luar Kemenag RI, seperti Kemensos RI, Polri dan KPK RI.

Berbagai prestasi yang diraih Provinsi Kalbar juga dijabarkan Kakanwil Kemenag kepada para peserta, antara lain sejak tahun 2018 melalui FKUB telah menerima Harmony Award, selanjutnya Harmony Award untuk Kerukunan Beragama Tahun 2021.

Selain itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama Kalbar diatas rata-rata nasional selama dua tahun berturut-turut (2021 – 2022). Kalbar juga masuk dalam 10 besar Indeks Kerukunan Tertinggi di Indonesia.

“Kemudian, Kota Singkawang menjadi Kota Tertoleransi di Indonesia. Tentunya karena sinergitas dan kendali Bapak Gubernur Kalimantan Barat,” papar Muhajirin Yanis.

Pada arahannya, Gubernur Sutarmidji menjelaskan, bahwa Provinsi Kalbar merupakan provinsi yang sangat menantang, karena masyarakatnya yang heterogen, baik dari agama maupun etnis.

“Di sini jumlah penduduk muslim ada 60,69 %. Kemudian, etnis Dayak 31 %, Bugis-Melayu 42 %, Jawa 6,2 %, Madura 6,8 % dan Tionghoa 8,6 %, dan yang lainnya campuran,” jelasnya di Data Analytics Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Kalbar dibilang menantang karena akar budaya semua etnik tersebut ada di Kalbar.

“Sebagian besar ada di sini, dan jika suatu daerah akar budayanya ada di daerah itu, maka yang sangat heterogen ini harus ekstra hati-hati dalam me-manage-nya. Sehingga, setiap langkah dalam pembangunan harus berpatokan pada kebutuhan bersama,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Bang Midji ini juga memaparkan keberhasilannya dalam membangun desa di Kalimantan Barat. Di mana di awal masa jabatannya, Kalbar hanya memiliki 1 Desa mandiri, 53 Desa maju, 372 desa berkembang, 928 desa tertinggal, dan 677 desa sangat tertinggal.

“Kondisi tersebut penuh dengan ketimpangan dan membawa ketidakharmonisan karena etnis-etnis tertentu memiliki ekonomi yang lebih baik, sementara masyarakat yang lain tidak. Sehingga, itu harus dirubah,” katanya.

“Melalui sinergitas dengan TNI/Polri dan strukturnya dalam membantu masyarakat, tidak ada lagi desa berstatus desa sangat tertinggal di Kalbar tahun 2022,” ujarnya yang disambut dengan tepuk tangan seluruh peserta PKN Tk II Kemenag RI.

Manajemen harmonisasi dimulai dari tingkat desa. Menurutnya, semakin maju sebuah desa, maka akan semakin terbuka desa tersebut terhadap banyak informasi.

“Sehingga bila ada informasi-informasi menyesatkan akan hilang dengan sendirinya. Kemudian, ketika kesejahteraan masyarakat desa baik dan tidak lagi memandang sekat-sekat etnis, agama dan sebagainya, maka itulah kunci harmonisasi,” tegas mantan Dosen Fakultas Hukum Untan ini.

Melanjutkan paparannya, Gubernur Kalbar mengatakan, harmonisasi juga harus dilihat dari pembangunan yang merata, memprioritaskan kebutuhan yang sama, dan menyediakan ruang-ruang untuk masyarakat yang sangat heterogen dalam berinteraksi.

Upaya lain yang dilakukan Pemprov Kalbar dalam membangun keharmonisan terhadap masyarakat yang heterogen, yakni meminta generasi muda untuk tidak lagi mengkotak-kotakkan diri.

Berbagai keberhasilan diraih Gubernur Sutarmidji dengan cara berdiri tegak di hadapan orang yang dipimpinnya.

“Ketika saya bisa berdiri tegak di hadapan mereka yang saya pimpin, maka program apapun yang saya inginkan dan sudah dicanangkan, akan terlaksana. Saya sebagai wakil pemerintah pusat sangat peka untuk mengimplementasikannya. Sebagai politisi, saya tidak pernah membebankan biaya politik apapun pun kepada orang yang saya pimpin,” tegas Sutarmidji.

Dalam closing statement yang disampaikan Suseno, perwakilan Peserta PKN Tingkat II Kemenag RI, ia mengungkapkan bahwa apa yang telah dilakukan Gubernur Kalbar adalah potret atau best practice yang akan diadopsi dan diadaptasi-kan ketika para peserta kembali ke masing-masing lini kerja.

“Best practice yang kami dapatkan adalah tiga pertama tentang leadership yang berkaitan dengan integritas dan energi kepemimpinan, dan dari jawaban yang Bapak Gubernur sampaikan sangat kental dengan passion membangun Kalimantan Barat,” ucapnya.

Kemudian Gubernur Kalbar juga dianggap sebagai digital leadership, di mana mampu memotivasi orang untuk mengawal perubahan dan berhasil mendapatkan peringkat II SPBE dan hal itu contoh keberhasilan kurikulum dari LAN.

“Saya belajar dari Bapak Gubernur yang berkomunikasi dengan empati dan merupakan pemimpin yang melayani,” pujinya.

Kegiatan visitasi ini ditutup dengan pertukaran cinderamata kedua belah pihak dan foto bersama. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News