5 Tahun Kalbar Baru Bersama Sutarmidji-Ria Norsan

KalbarOnline, Pontianak – Dalam 5 tahun Sutarmidji dan Ria Norsan memimpin provinsi ini, berbagai sektor pembangunan telah berhasil disentuh dengan baik.

Terutama di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus pembangunan kepala daerah selama ini.

Sejalan dengan tema yang diusung pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia tahun 2023, Kalbar mampu membuktikan kemajuan dari berbagai bidang yang menjadi fokus pembangunan tersebut.

Kalbar baru yang menjadi jargon Sutarmidji-Ria Norsan, ikut membawa semangat agar ‘terus melaju untuk Indonesia maju’.

Terbukti, secara umum visi misi dan juga rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bisa terlaksana sesuai harapan.

“Secara umum seluruh RPJMD kita (Pemprov) itu terlaksana dengan baik. Kecuali IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Tapi IPM Provinsi kan tergantung kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota gak ini (melakukan lompatan-lompatan) tidak bisa juga kita (provinsi),” kata Sutarmidji.

Meski demikian, orang nomor satu di Kalbar itu menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan yang masih dirasakan masyarakat.

Apalagi dalam lima tahun masa jabatannya bersama Ria Norsan, ia mengatakan, hanya bisa berjalan efektif sekitar tiga tahun, sebab hampir dua tahun Pemprov kalbar harus berjibaku dengan pandemi Covid-19 yang tentunya banyak biaya serta energi yang terkuras untuk hal tersebut.

“Tapi (target pembangunan) yang lain semuanya terlampaui, termasuk desa mandiri, target kita lima tahun 425 desa mandiri, sekarang 877 desa mandiri, dua kali lipat lebih. Jadi secara keseluruhan semua (target) sudah selesai,” ujarnya.

Termasuk dari sisi tata kelola pemerintahan. Walaupun Sutarmidji tak mengklaim Kalbar yang terbaik, tapi dari berbagai aspek penilaian, Provinsi Kalbar selalu masuk dalam lima besar nasional. Sebut saja penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari penilaian terakhir, Kalbar menduduki peringkat tiga nasional.

Kemudian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang juga dinilai oleh KPK, Kalbar menduduki peringkat lima nasional. Bahkan untuk nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kalbar telah berhasil menduduki peringkat dua nasional. Lalu Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Kalbar berada di posisi kedua nasional.

Selanjutnya dari sisi serapan anggaran dan realisasi pendapatan, untuk keduanya Kalbar sukses menduduki peringkat keempat dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Kami (pemprov) tidak klaim yang terbaik, mungkin salah satu yang terbaik. Artinya semuanya berjalan (baik), perencanaan (pembangunan) sudah benar,” kata dia.

Lanjutkan Hal Baik

Diwawancaraia usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), di halaman Kantor Gubernur, Kamis (17/08/2023), Sutarmidji menyampaikan bahwa ia bersama Ria Norsan akan segera mengakhiri masa jabatannya pada pada 5 September 2023 mendatang.

Oleh karenanya ia meninta, bagi siapapun yang menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar nanti agar tetap berpegang pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berdua berpesan (kepada) siapapun Pj Gubernur, jalankan pemerintahan itu sesuai aturan, jangan ada yang coba mengimprovisasi yang tidak jelas, kasian masyarakat Kalbar,” tegasnya.

Kemudian ia meminta kepada Pj Gubernur Kalbar untuk tetap mempertahankan kondusivitas yang telah terbangun selama 5 tahun dirinya bersama Ria Norsan memimpin.

“Kami berharap siapapun menjadi Pj dan gubernur (terpilih) yang akan datang itu sebetulnya tinggal meneruskan apa yang sudah kita capai,” tuturnya.

Selain itu, Sutarmidji juga meminta kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk tetap melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang telah digariskan pemerintah.

“Seperti yang sekarang ini sudah bagus,” tuturnya.

Sutarmidji optimis, bahwa jika kinerja yang sudah bagus ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, maka provinsi ini akan semakin maju kedepannya. Dirinya pun juga memastikan telah menempatkan orang-orang berkompeten yang sesuai dengan bidang dan jabatannya, guna menjamin kerja-kerja pemerintahan dan pelayanan terhadap publik dilakukan secara benar.

“Maka kami (dalam) menempatkan pegawai, sangat percaya pada hasil seleksi, hampir tidak mencampuri, saya bukan basi-basi, tanya saja tim seleksi, kemudian kita lihat, kecuali ada yang protes kenapa begini begitu kita bahas bersama, tapi kalau seleksi saya sudah menempatkan pada itu kepala daerah itu sebagai pengguna jangan mencampuri,” jelasnya.

Capaian di Bidang Pendidikan

Kembali soal capaian. Salah satu sektor yang menjadi konsentrasi Sutarmidji dan Ria Norsan adalah soal pendidikan.

Gubernur Sutarmidji mengatakan, di awal-awal pemerintahannya terbentuk, sebenarnya ia telah merencanakan membangun 100 SMA/SMK baru dalam lima tahun. Namun sampai akhir masa jabatannya, hanya bisa terealisasi sebanyak 54 sekolah saja. Masalahnya, menurut dia, bukan pada ketiadaan biaya untuk membangun gedung, tapi karena jumlah guru dan pengelola sekolah yang terbatas.

“Kita (Kalbar) kekurangan guru, sehingga (hanya terbangun) 54 sekolah. Kemudian solusinya, kita menambah ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah yang besar,” jelasnya.

Midji–sapaan karibnya mencontohkan, seperti di Kota Pontianak, jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, dengan daya tampung SMA/SMK sederajat, baik negeri maupun swasta masih tidak imbang. Jika dihitung masih ada sekitar 600-an pelajar yang tidak bisa tertampung.

“Makanya kita bangun SMA Mujahidin, kita tambah ruang-ruang kelas. Insya Allah untuk Pontianak ke depan sudah mencukupi, tinggal diantisipasi saja kalau misalnya SMP Tsanawiyah berapa, harusnya tambah (ruang kelas),” ujarnya.

Walaupun penambahan ruang kelas bisa jadi solusi, tapi jumlahnya juga terbatas. Sebab sesuai aturan Kemendikbud Ristek, setiap satu sekolah maksimal hanya boleh ada 36 rombongan belajar (rombel). Selain itu, Midji mengatakan dirinya sudah meminta izin Mendikbud Ristek agar dalam satu kelas tidak hanya bisa diisi 36 pelajar, melainkan maksimal bisa 38 pelajar.

“Jadi masing-masing kelas ditambah dua orang. Penambahan dua orang itu, kalau misalnya di Pontianak ada 20 sekolah saja, kemudian ruang kelasnya masing-masing sekolah ada 24 maka (penambahan) itu cukup besar. Bisa menambah daya tampung sekitar 800-an orang, bahkan lebih. Nah itu solusi yang kita lakukan,” paparnya.

Hal serupa lanjut dia juga terjadi di kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten Kubu Raya yang bertetangga dengan Kota Pontianak. Di Kubu Raya ia menyebutkan, kalau lulusan SMP sederajat kini mencapai sekitar 10 ribu, sementara daya tampung SMA sederajat di daerah tersebut hanya sekitar enam ribu.

“(Artinya) ada 4.000-an anak di Kubu Raya yang harus cari sekolah di luar untuk SMA/SMK. Salah satunya di Pontianak. Nah itu (penambahan ruang kelas/pembangunan sekolah baru) harus kita lakukan. Belum lagi di daerah-daerah (lain),” paparnya.

Ke depan, Midji berharap Pj Gubernur harus bisa merealisasikan hal tersebut. Minimal menambah atau membangun ruang-ruang kelas baru untuk sekolah-sekolah di daerah.

“Tapi ada juga sekolah yang rombelnya hanya 24, walaupun (sekolahnya) bagus, tapi tidak ada lahan lagi (untuk menambah ruang kelas). Kita arahnya harus kerjasama dengan (sekolah) swasta-swasta yang memang kuat manajemennya. Seperti Kemala Bhayangkari, Mujahidin dan sebagainya,” jelasnya.

Bukan hanya bangunan sekolah, kondisi meubeler juga menurutnya sempat banyak yang rusak. Akhirnya dalam lima tahun terakhir Midji menyebut, Pemprov sudah melakukan pengadaan sekitar 110 ribu set meubeler.

“Kemudian biaya pendidikan kita baru bisa memberi beasiswa pendidikan gratis (untuk pelajar sekolah negeri). Nah kedepannya itu kita perlu beasiswa untuk 210 ribu anak, itu perlu Rp 250 miliar setiap tahun. Kalau infrastruktur (pendidikan) sudah genah, ini (beasiswa) tidak masalah, APBD mampu. Ini upaya dalam rangka kita mencegah agar jangan sampai ada anak putus sekolah,” terangnya.

Selain upaya-upaya itu, dalam rangka menyikapi masalah ketidakmampuan keluarga menyediakan pakaian sekolah, setiap tahun Pemprov Kalbar juga memberikan bantuan seragam. Jumlahnya mencapai 20 – 30 ribu set pakaian per tahun, khusus untuk pelajar dari keluarga yang tidak mampu.

“Perkiraan kita siswa kurang mampu itu bisa sampai 30 – 40 persen dari total seluruh siswa. Masih banyak di daerah-daerah itu anak-anak yang kaki ayam (makanya ada program bantuan),” katanya.

Midji menegaskan, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), maka dunia pendidikan harus terus menjadi perhatian dan prioritas. Hal itu berlaku bagi siapa pun kepala daerah yang memimpin Kalbar kelak.

“Dunia pendidikan harus kita bangun, tidak bisa tidak. Maka sekolah-sekolah harus dibangun bagus,” ucapnya.

Capaian di Bidang Kesehatan

Progres pembangunan di bidang kesehatan selama masa kepemimpinan Midji-Norsan, dapat dilihat dari perkembangan rumah sakit kebanggaan masyarakat Kalbar, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso.

“Kesehatan kita sudah membangun ruang rawat inap dengan ruang operasi (di gedung RSUD Soedarso yang baru). Itu kita punya 14 ruang operasi, ruang rawat inap itu deua gedung, pelayanan dan sebagainya,” ungkap Midji.

Untuk tahun ini, ia menyebutkan di kawasan RSUD tersebut kembali dibangun beberapa fasilitas. Seperti layanan kateterisasi jantung (cath lab) atau pusat pelayanan jantung terpadu. Kemudian ada pula Gedung Radioterapi yang rencananya bakal diresmikan pada 20 Agustus 2023.

“Kita juga mulai membangun ruang rawat inap untuk anak 100 tempat tidur. Kemudian klinik mata, gigi dan medical check up lengkap,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Midji, di kompleks RSUD Soedarso juga sudah memiliki satu rumah sakit infeksius. Khusus untuk pelayanan penyakit infeksi, termasuk melayani para pasien pindahan dari rumah sakit paru dan lain sebagainya. 

“Untuk rumah sakit infeksius seperti Covid-19, TBC dan sebagainya kita sudah punya, dengan semua ruangannya itu tekanan negatif, sudah memenuhi standar,” ucapnya.

Midji juga menyampaikan rencana membangun rumah singgah untuk keluarga pasien. Terutama mereka yang datang dari luar daerah. Lokasinya akan menggunakan eks kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Jurusan Analis Kesehatan di bagian belakang.

“Ruangnya kita gunakan untuk rumah singgah (keluarga pasien). Mereka tidak perlu jauh, cukup sewa di situ, murah, supaya (keluarga) yang jaga pasien ini (nyaman),” jelasnya.

Ketika semua fasilitas tuntas dibangun, Midji mendorong ke depan tinggal bagaimana rumah sakit milik pemprov itu terus meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti dengan menyekolahkan dokter-dokter untuk mendapat pendidikan spesialis, bahkan subspesialis.

“Inikan (menyekolahkan dokter) investasi untuk ke depan. Makanya dengan pelayanan dan kelengkapan seperti itu, BLUD Soedarso ini pendapatannya sudah bisa mencapai Rp 89 miliar. Tahun ini lebih besar lagi. Target kita pendapatannya tahun ini Rp 175 miliar, sekarang ini per Agustus sudah Rp 182 miliar, 104 persen,” bebernya.

Peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Soedarso, menurutnya menjadi salah satu bukti bahwa RS tersebut cukup diminati. Kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Soedarso dinilai semakin tumbuh.

“Artinya pelayanan sudah semakin baik. Kalaupun ada (komplain) biasalah. Biasa kalau ada sekian persen dari layanan yang tidak memuaskan,” ujarnya.

Dengan demikian, penataan RSUD Soedarso sudah hampir tuntas. Sebenarnya lanjut dia, jika RS milik pemerintah ini dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin RS tersebut bisa menjadi mandiri. Itulah yang diharapkan terjadi di RSUD Soedarso. Sehingga ke depan, Midji berkata, pemprov sudah bisa membantu rumah sakit di daerah, terutama yang masih memerlukan bantuan untuk pengembangan.

“Dunia pendidikan kalau sudah tuntas, tinggal meningkatkan kualitas, kemudian rumah sakit sudah, tinggal infrastruktur jalan,” terangnya.

Capaian di Bidang Infrastruktur

Mengenai pembangunan infrastruktur, Midji kemudian menitikberatkan pada pembangunan jalan. Hal pertama yang harus diketahui menurutnya, pembangunan jalan di Kalbar perlu biaya yang jauh lebih besar dibanding daerah-daerah di Pulau Jawa. Itu karena secara kontur, tanah di Pulau Kalimantan berbeda.

“Di Jawa itu kontur tanahnya, tanah mineral, bahkan berbukit, laterit, jadi keras. Kalau kita nih kadang harus dipasang cerucuk dulu dan ini itu, sehingga mahal. Kalau di Jawa mungkin hanya Rp 6 miliar per kilometer, kita bisa Rp 8 miliar bahkan Rp 9 miliar kalau peninggian, bahkan rawa ada yang ditinggikan 60 sentimeter,” paparnya.

Secara data, dari total 1.534 kilometer panjang jalan provinsi, Midji menjelaskan, di awal dirinya menjabat kondisi mantap hanya sekitar 49 persen atau sekitar 757 kilometer. Lantas sisanya sekitar 757 kilometer dalam kondisi tidak mantap. Sehingga jika dikonversikan dengan biaya pembangunan, sebesar Rp 8 miliar untuk satu kilometer, maka untuk bisa menuntaskannya butuh anggaran mencapai sekitar Rp 6 triliun.

“Dari Rp 6 triliun itu, kemampuan APBD kita untuk membangun jalan itu paling tinggi Rp 400 miliar setahun, artinya perlu 10 – 12 tahun baru selesai. Nah belum selesai, di titik lain sudah rusak lagi. Jadi tidak mungkin,” ungkapnya.

Demi mencari solusi terkait permasalahan tersebut, Pemprov Kalbar pun terus mencari cara bagaimana bisa meningkatkan pendapatan. Hingga akhirnya dalam lima tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kalbar bisa ditingkatkan sekitar 80 persen.

“Kita bisa meningkatkan belanja untuk infrastruktur. Tahun ini Dinas PUPR itu anggarannya kurang lebih Rp 1 triliun. Saya optimis, minimal 78 persen (jalan provinsi) bisa kondisi mantap (di akhir 2023),” harapnya.

Dengan mengetahui kondisi tersebut, ia berharap masyarakat memaklumi. Sebab memang tidak mungkin untuk mencapai 100 persen jalan kondisi mantap dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika ada kebijakan pemerintah pusat, soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Kalbar juga tidak mendapat alokasi seperti yang diharapkan.

“Karena apa? Karena dianggap Kalbar itu kemandirian fiskalnya kuat, (dianggap) bisa menangani (jalan) itu. Kita harusnya membayangkan, dengan persentase jalan mantap yang sudah 70 persen lebih saja, kita dianggap (kuat). Kalau sudah pusat menilai seperti itu, kita mau ngomong apa,” katanya.

Artinya menurut Midji, masih banyak provinsi lain di Indonesia yang kondisinya lebih parah dari Kalbar. Namun ada juga, kata dia, daerah yang tertolong dari perhatian perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di dalamnya. Dan hal itu tidak dirasakan di Kalbar.

“Coba lihat Kalteng itu jalannya bagus-bagus, memangnya yang bangun pemerintah? Bukan. Perkebunan (perusahaan) yang bangunnya. Kalau kita di sini, dia (perkebunan) menggunakan jalan pemerintah, tak ada modal. Makanya HGU 1,5 juta hektare di Kalbar ini tidak ada (gunannya) HGU itu, (harusnya jalan Kalbar) sudah bagus,” tegasnya.

Jika di akhir tahun ini jalan provinsi kondisi mantap bisa mencapai angka 78 persen, Midji menghitung, masih butuh sekitar tiga tahun anggaran lagi untuk menuntaskannya menjadi 100 persen. Dan itu pun harus dilaksanakan dengan cara atau pola-pola khusus, lewat dukungan pemerintah pusat, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

“Pola-pola itu bahkan sudah saya sampaikan ke pusat. Harus begini, begitu (pola khusus). Itu akan mempercepat (pembangunan) infrastruktur. Intinya kami berdua berpesan, siapapun Pj Gubernur, jalankan pemerintahan sesuai aturan, jangan ada yang coba mengimprovisasi yang tidak jelas, kasihan masyarakat Kalbar,” tukasnya.

“Kemudian jaga iklim kondusif, selama lima tahun kami memimpin Kalbar Alhamdulillah, semua berjalan kondusif,” tutup Sutarmidji.

Kepercayaan Masyarakat Paling Penting

Sementara itu, Wagub Kalbar Ria Norsan mengatakan, dalam 5 tahun kepemimpinan bersama Gubernur Sutarmidji, sudah cukup banyak catatan tinta biru yang berhasil ditorehkan. Tinta biru yang dimaksud, menurut dia adalah catatan-catatan baik dan layak untuk dibanggakan.

“Terutama masalah tata kelola pemerintahan kita sudah mendapat penghargaan yang cukup lumayan. Kemudian juga penilaian dari pemerintah pusat bahwa Kalbar ini salah satu provinsi yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang sangat baik,” ungkapnya.

Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi, ia menyebut, Kalbar mampu mempertahankan tren positif serta pertumbuhan PAD yang terus meningkat signifikan setiap tahunnya. Termasuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Yang belum kami bisa wujudkan hanya (DOB) Provinsi Kapuas Raya, ini terkendala karena ada moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Tapi Insya Allah kalau nanti moratorium dicabut, kita lah (Kalbar) yang paling utama untuk pemekaran itu,” jelasnya.

Dari 5 tahun perjalanan memimpin Kalbar, yang paling penting menurutnya adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah bisa tetap terjaga. Hal itulah yang diharapkannya bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat selama ini. 

“Dipercaya oleh masyarakat itu yang paling penting,” pungkasnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News