HKTI Harus Jadi Jembatan Kesejahteraan Petani Indonesia

KalbarOnline, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menghadiri acara pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalbar periode 2023 – 2028, di Hotel Mercure Pontianak, Jumat (18/08/2023).

Pelantikan kepengurusan yang baru tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah janji atau ikrar dari Ketua Umum HKTI, Jenderal TNI Purnawirawan Moledoko kepada Ketua Pengurus Daerah HKTI Kalbar, Edy Suyanto dengan diikuti seluruh pengurus yang dilantik.

Dalam kesempatan itu, Wagub Norsan menceritakan bagaimana dirinya melindungi petani kratom bersama BNN dengan memberikan penjelasan terkait manfaat dari tanaman kratom itu sendiri yang kini merupakan salah satu produk unggulan Kalbar yang mampu dipasarkan hingga ke luar negeri.

“Saya pernah bersama-sama petani kratom ke Bandung dan berhadapan dengan BNN. Saya berikan alasan yang cukup bisa dipahami oleh mereka, hingga pada saat itu kratom tidak jadi dilarang untuk diekspor,” ungkapnya.

Ria Norsan menjelaskan, bahwa banyak petani Kalbar yang menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian, khususnya tanaman kratom ini.

“Ini yang kita pikirkan, boleh Bapak (BNN), dengan catatan jelas medisnya bahwa ini dilarang, kedua, bapak harus memikirkan berapa banyak rakyat kami yang bergantung hidupnya dengan bertani kratom ini,” kata Norsan.

Disaat yang sama, Ketua Umum HKTI, Moeldoko mengajak pemerintah beserta stakeholder bekerjasama dalam meningkatkan kehidupan petani Indonesia.

Dengan itu ia berharap, para pengurus HKTI yang baru bekerja 60 persen, dalam lima tahun ke depan bisa bekerja melampaui 90 persen.

Ia mengatakan, organisasi HKTI adalah wadah organisasi yang berfungsi sebagai penyambung lidah, antara para petani dan para stakeholder sehingga keputusan yang diambil berimbang dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan para petani itu sendiri.

“Jangan sampai kita membiarkan petani hidup sendirian. Sebab petani perlu pendampingan atau jembatan. Karena petani di daerah sulit berkomunikasi dengan pemerintah. Untuk itu HKTI hadir menjadi jembatan,” katanya.

“Kalau kita tidak membangun jaringan maka perlahan akan mati. Maka dari itu saya mengingatkan HKTI harus menjadi organisasi yang bisa berkomunikasi dengan berbagai stakeholder,” tambahnya.

Pria yang kini juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan tersebut mengungkapkan, bahwa perlu peta keseimbangan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

“Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan HKTI. Tolong gunakan organisasi HKTI ini sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kami menyiapkan diri untuk mendampingi para petani, kami menyiapkan diri untuk keberlanjutan daerah masing-masing,” ujar Moeldoko.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kalbar yang terpilih untuk kedua kalinya, Edi Suyanto meyakini, bahwa dengan dukungan dari pengurus yang baru dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab lebih baik dengan menjadi strategic partner pemerintah.

“Kami akan segera me-mapping produk unggulan yang memiliki ciri kekhasan daerah provinsi Kalimantan Barat seperti kratom, sengkubang, dengan tujuan akhir membantu kesejahteraan petani melalui program pelatihan petani, agar menjadi petani yang modern, berkelanjutan dan berdaya saing,” tutur Edi.

Dalam rangkaian acara tersebut, juga dilangsungkan diskusi panel antara petani kratom se-Kalbar bersama HKTI. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan buku perjalanan hidup seorang “Panglima Tani” Moeldoko atau seorang anak dusun yang jadi negarawan.

Turut hadir pada acara tersebut, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar, beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar serta para petani kratom yang tergabung dalam kelompok tani Appuri Kalbar. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News