KalbarOnline, Pontianak – Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto memberikan klarifikasi terkait terjadinya gesekan antara aparat dan massa aksi unjuk rasa (unras) yang melibatkan massa karyawan PT Duta Palma Grup di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada Sabtu (19/08/2023).
“Iya, memang benar bahwa saat Polres Bengkayang mengamankan aksi unjuk rasa di PT Duta Palma Grup telah terjadi gesekan antara Pengendali Massa (Dalmas) Polres Bengkayang dan massa unras, namun demikian kami telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kejadian tersebut yang terdiri dari unsur pengawasan (APIP) yaitu dari Itwasda dan propam,” ungkap Irjen Pol Pipit Rismanto.
Menanggapi beredarnya video tentang penanganan unras oleh polres Bengkayang, kapolda juga menegaskan bahwa video yang tersebar di berbagai platform media sosial, agar disikapi dengan bijak dan tidak langsung menyalahkan salah satu pihak, mengingat potongan-potongan video yang beredar saat ini tidak dapat menjelaskan secara runtut kejadian sebenarnya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi karyawan PT Duta Palma Grup berawal dari mogok kerja yang sudah berlangsung sejak dua pekan lalu, karyawan mengajukan sembilan tuntutan kepada perusahaan terkait hak normatif para buruh perkebunan mulai dari tuntutan upah sesuai UMK, upah lembur hingga pesangon bagi pensiunan dan penyediaan bus angkutan anak sekolah dan air bersih.
Persoalan ini sendiri sebenarnya sudah masuk penanganan Disnakertrans Sambas dan Bengkayang dan telah dilakukan sejumlah mediasi namun belum menemukan titik temu, untuk itu persoalan ini pun akan dibawa ke tingkat provinsi sebagai solusinya.
“Terhadap cuplikan-cuplikan video yang beredar saat ini, tolong jangan dijadikan sebagai dasar untuk memvonis siapa yang salah dan siapa yang benar, sebab saya yakin bahwa pasti semua pihak berharap bahwa permasalahan yang menjadi akar persoalan saat ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan damai,” kata Pipit.
Kapolda pun meminta agar masyarakat dapat percayakan penanganan persoalan ini kepada pihaknya.
“Persoalan ini akan kami bawa ke tingkat provinsi untuk segera dicari solusinya, apalagi menyangkut kesejahteraan masyarakat dalam hal ini karyawan, Insya Allah segera kami selesaikan dengan baik, karena saya yakin masyarakat Kalimantan Barat ingin semua persoalan dapat diselesaikan secara damai dan kembali kondusif,” katanya.
“Namun tolong mari kita sama-sama menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum ada kejelasannya, yang saat ini beredar di media- media sosial,” pungkas Pipit. (Jau)
KalbarOnline - Film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis, 21…
KalbarOnline - Baru-baru ini, Nana Mirdad curhat lewat akun Instagram pribadinya soal pengalaman tidak menyenangkan…
KalbarOnline, Pontianak - Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peralatan medis di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi…
KalbarOnline, Sambas - Dalam rangka optimalisasi lahan (oplah) pertanian di Kalimantan Barat, Menteri Pertanian RI,…
KalbarOnline, Ketapang - Anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat, Rion Sardi melakukan reses…
KalbarOnline, Ketapang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bakal membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani…