Rapat bersama Panglima TNI, Gubernur Kalbar Bocorkan Data Perusahaan “Penyebab” Karhutla

KalbarOnline, Pontianak – Usai meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Anjungan Dalam, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Gubernur Kalbar, Sutarmidji melakukan rapat koordinasi bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Laksamana Yudo Margono, Rabu (23/08/2023) siang.

Rapat yang juga dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalbar itu digelar di Ruang Analisis Data (DAR) Kantor Gubernur Kalbar.

Dalam rakor yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu, Gubernur Kalbar membeberkan berbagai hal terkait permasalahan karhutla di provinsi ini. Termasuk soal data-data lahan perusahaan konsesi yang terbakar sepanjang tahun 2023 kepada panglima.

Meski saat ditanya wartawan, Sutarmidji enggan merinci berapa banyak data perusahaan perkebunan yang dilaporkannya itu, namun ia memastikan semua data-data itu sudah disampaikan ke Panglima TNI.

“Tidak boleh disebut (nama perusahaannya), tapi sudah ada (data yang disampaikan ke panglima),” ujarnya.

Selain data, Sutarmidji juga menyampaikan berbagai temuan di lapangan, termasuk upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang sudah dilaksanakan selama ini.

“Saya hanya menyampaikan data, kemudian temuan-temuan kita selama terjadi kebakaran lahan (kepada Panglima TNI),” katanya.

Selain itu, Sutarmidji juga melaporkan soal kondisi hutan Kalbar yang gundul dan dibiarkan terbakar oleh perusahaan-perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI).

“HTI itu hutannya sudah mereka tebang semua, mereka kan wajib tanam pohon untuk produksi kembali, tapi ternyata tidak, itu salah satunya (penyebab karhutla), dan itu cukup luas. HTI di Kalbar itu 2,4 juta hektare,” terangnya.

Sementara itu, terkait data-data yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Panglima Yudo Margono memastikan akan menindaklanjutinya dan melaporkannya kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat kembali ke Jakarta nanti. Termasuk mengenai adanya perusahaan di Kalbar yang telah disanksi ganti rugi mencapai Rp 900 miliar akibat karhutla, namun sampai saat ini belum dilakukan eksekusi.

“Itu jadi bahan masukan bagi saya untuk saya laporkan kepada Bapak Presiden. Tadi sudah ada datanya tentang itu (perusahaan yang belum dieksekusi) juga,” katanya.

Dalam kunjungannya selama satu hari ini, panglima mengaku telah melihat secara langsung bagaimana masyarakat bersama TNI-Polri melaksanakan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah, dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Termasuk melihat proses Teknik Merekayasa Cuaca (TMC) dari BRIN, BMKG maupun pesawat TNI AU, yang saat ini mulai beroperasi di Kalbar.

Panglima juga menyatakan, pelbagai kendala dan permasalahan yang diungkap di dalam rapat mengenai karhutla di Kalbar, juga akan ditindaklanjuti dengan rapat terbatas nantinya bersama presiden.

“Tentunya ini akan jadi masukan bagi saya sebagai bahan rapat terbatas bersama Pak Presiden dan kementerian/lembaga yang lain, ternyata karhutla ini tidak bisa kita selesaikan secara sepotong-sepotong, harus semuanya, harus bersama-sama,” ujarnya.

Selain itu, dirinya  berharap pihak-pihak perusahaan pemegang konsesi dapat konsisten mengelola lahan yang dikuasai. Jika memang lahan tersebut untuk ditanami sebagai perkebunan atau lainnya, maka harus segera dilaksanakan.

“Setelah dibuka datanya di Data Analytic Room Provinsi Kalbar, tadi sudah ditunjukkan Pak Gubernur, ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka lahan tapi dibiarkan begitu saja, sehingga terbakar, (bisa jadi) terbakar oleh masyarakat, atau dimanfaatkan masyarakat, atau mungkin juga kena dampak angin,” kata dia.

Menurut panglima, baik masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar, serta lahan konsesi milik perusahaan, sama-sama berpotensi menyebabkan karhutla. Keduanya sama-sama menjadi penyumbang kabut asap selama ini.

“Jadi memang permasalahannya kompleks, tidak sekadar karena El Nino, kemudian ada titik api, lalu terbakar, gak begitu. Makanya saya hadir di sini, tentunya sebagai bahan masukan untuk saya laporkan nanti dalam rapat terbatas,” katanya.

“Sehingga nanti kementerian/lembaga terkait juga ikut bersama-sama, entah membuat regulasi, memberikan penekanan kepada pemilik lahan atau sebagainya,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Adi Yani menambahkan, di tahun 2023 ini, luas lahan terbakar di Kalbar sudah mencapai 12.400 hektare. Data tersebut menurutnya berdasarkan data yang diperoleh KLHK, dan sudah menjadi laporan Menteri KLHK ke presiden.

“Dari 12.400 (hektare) itu sebagian ada di lahan gambut dan mineral, serta ada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Tentunya kalau di dalam kawasan hutan kurang lebih 20 persen ini data yang kami peroleh dari direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan hasil pertemuan kami kemarin,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan data hotspot yang ada, Yani menjelaskan memang ada beberapa indikasi karhutla terjadi di konsesi perusahaan. Baik itu perusahaan HTI maupun perkebunan sawit.

“Data dari SiPongi update hotspot 22 Agustus 2023 misalnya, ada 128 hotspot di Kalbar, di Ketapang ada 88 titik, di Kayong Utara 12 titik, di Melawi tujuh titik, di Kubu Raya 21 titik,” ujar Yani.

“Kemudian setelah di-overlay-kan dengan lokasi ini (konsesi), ada empat perusahaan yang terindikasi ada hotspot-nya. Empat perusahaan itu di bidang kehutanan dan perkebunan sawit,” ungkapnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News