Gubernur Sutarmidji Dampingi Kapolri Tinjau Pembangunan Asrama Satbrimob Polda Kalbar

KalbarOnline, Kubu Raya – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson bersama Forkopimda Kalbar mendampingi Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau progres pembangunan Asrama Satbrimob Polda Kalbar, Jalan Adisucipto, Kubu Raya, Sabtu (02/09/2023).

Sesampainya di Markas Brimob Polda Kalbar, Kapolri Listyo Sigit disambut dengan pengalungan syal oleh siswa TK Kemala Bhayangkari Brimob serta tarian Tidayu (Tionghoa, Dayak dan Melayu). Kapolri  juga menerima Jajar Kehormatan (Jarko) dari Personel Satbrimob Polda Kalbar.

Setelah itu, Kapolri dan rombongan meninjau rumah-rumah Personil Satbrimob Polda Kalbar yang telah selesai dibangun.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mendengarkan paparan Kapolda Kalbar tentang penanganan karhutla di wilayah Kalbar. Acara juga dirangkai dengan penyerahan Sertifikat hak milik rumah Personel Polres Landak Polda Kalbar, Sabtu (02/09/2023).

Pada sesi paparan karhutla Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto menjelaskan, bahwa Kalbar memiliki luasan kawasan hutan sebesar 56,95 %,  20,61 % adalah wilayah lautan, 10,64 % adalah wilayah perkebunan, 4,26 % wilayah pertambangan, 7,71% rawa, permukiman dan lainnya.

Untuk total luas lahan di Kalbar, lanjut Pipit, kurang lebih 2,8 Juta hektare, di mana tidak ada satu tempat pun kabupaten/kota yang tidak memiliki lahan gambut.

“Wilayah lahan gambut yang paling luas yang pertama terdapat Kabupaten Kubu Raya, yang kedua, Kabupaten Kapuas Hulu yang ketiga Kabupaten Ketapang. Alhamdulillah beberapa tahun ini, seperti yang sudah dilaporkan oleh Bapak Gubernur Kalbar, walaupun terjadi kebakaran hutan dan lahan namun tidak mengganggu penerbangan,” terangnya.

Kapolda Kalbar menyampaikan, bahwa luas lahan yang terbakar di tahun 2023 mulai bulan Januari sampai dengan Agustus sekitar 12.537 hektare. Kapolda berharap angka ini tidak meningkat signifikan sampai akhir tahun.

“Kita (Forkopimda Kalbar) telah menerapkan prinsip kerja yang responsif, partnership dan solutif. Selanjutnya persentase dari kebakaran hutan dan lahan terdiri dari perkebunan 60 %, wilayah area konsesi perusahaan sekitar 25 %, hutan lindung 10 % dan permukiman 5 %,” katanya.

Kapolda juga menjelaskan, dengan sinergitas bersama Gubernur Kalbar, juga telah diterbitkan Surat Keputusan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Barat, kemudian Bupati Kubu Raya dan Bupati Sanggau juga menerbitkan Surat Status Tanggap Darurat.

Selanjutnya, Kapolda Kalbar mengungkapkan, bahwa menjelang masa berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, sudah banyak langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov Kalbar, diantaranya membantu TNI/Polri dengan menghibahkan anggaran tanggap darurat beberapa operasi penanganan karhutla. Kemudian, Gubernur Kalbar juga meminta didatangkan teknologi modifikasi cuaca, selain itu juga dilaksanakan apel kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla.

“Sebagai tindakan preventif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, selain memanfaatkan tiga pilar dalam sosialisasi ke masyarakat, Kami bersama TNI, Manggala Agni, KLHK, BPBD membuat posko-posko di daratan di dekat titik-titik rawan kebakaran,” katanya.

“Hal itu lebih efektif apabila menggunakan water bombing dengan helikopter, dan tentunya dengan membuat embung-embung air dan memanfaatkan sumber air yang ada,” tambahnya.

Sebelum melakukan video konferensi dengan para kapolres, Kapolri menjelaskan perlunya konsep penanganan karhutla ke depan dan ada langkah-langkah progresif yang terus dikembangkan, dan peralatan juga harus cukup.

“Dan paling utama adalah bagaimana mempersiapkan sumber air serta rekayasa-rekayasa yang dilakukan untuk menghindari pembukaan lahan yang dilakukan dengan pembakaran lahan,” ujarnya.

Saat video conference dengan Kapolres Kabupaten Ketapang, Kapolres Kabupaten Kubu Raya, Kapolres Kabupaten Sanggau dan Kapolres Kabupaten Sambas, Kapolri menanyakan perkembangan karhutla yang terjadi di masing-masing wilayah titik hotspot.

Kapolri menjelaskan, untuk memastikan adanya sumber-sumber air, terutama di titik-titik hotspot, selain itu dengan melakukan modifikasi cuaca juga dapat dilakukan agar daerah-daerah yang rawan terjadinya kebakaran dapat cepat segera diatasi.

Kapolri turut mengimbau untuk wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dekat dengan bandara, apabila terjadi karhutla harus lebih cepat ditanggulangi, karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap penerbangan yang ada.

Kapolri juga menekankan untuk mempersiapkan berbagai peralatan yang dapat membantu dalam proses pemadaman karhutla, baik itu melalui dana hibah atau paket A, dan apabila tidak dapat diatasi oleh wilayah atau pemerintah daerah dapat dilaporkan ke pemerintah pusat untuk dapat diatasi.

“Dari beberapa tahun, kita senantiasa melakukan evaluasi-evaluasi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan hal itu menjadi momok untuk bisa diatasi,” katanya.

“Dan hal itu semua bisa diterapkan apabila kita bisa melakukan evaluasi, perencanaan yang baik dan kita melakukan penelitian-penelitian baik itu masalah Elnino dan untuk itu kita harus selalu siap” kata Kapolri. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News