Para Kada di Kalbar Diminta Konsen Turunkan Stunting

KalbarOnline, Pontianak – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo meminta kepada para kepala daerah (kada), mulai dari penjabat gubernur, bupati dan penjabat wali kota di Kalimantan Barat konsen dalam upaya menurunkan stunting yang kini berada di angka 27,8 persen.

Ia pun akan melaporkan pada menteri dalam negeri dan presiden untuk evaluasi apabila terdapat satu derah yang angka stuntingnya tidak mengalami penurunan.

“Stunting Kalbar di angka 27,8 persen. Saya minta perusahaan bisa menjadi bapak asuh anak stunting. Begitu pula dengan penjabat gubernur, bupati dan wali kota. Jika stunting tak turun akan saya lapor kemendagri dan presiden untuk dievaluasi,” jelas Hasto.

Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalbar, Rabu (06/09/2023).

Lebih lanjut ia menjelaskan, indikator prestasi kinerja keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah salah satunya adalah stunting.

Sekarang angka stunting di Kalbar 27,8 persen. Jika angka stuntingnya nanti tidak sampai di angka 15 persen, maka ini akan menjadi tugas berat. Di mata presiden, lanjut Hasto, pastinya ini akan menjadi perhatian serius.

Ia menilai, di Kalbar sendiri dalam penanganan stunting perlu menyasar ke daerah strategis. Seperti Sambas kata dia, penduduknya banyak, kemudian di beberapa kabupaten/kota di mana angka pernikahan dininya masih tinggi.

“Melawi itu kawin usia mudanya masih banyak. Ini perlu perhatian,” katanya.

Sehingga untuk mengejar 14 persen angka stunting di 2024 perlu kerja keras bagi Kalbar. Agar kasus stunting bisa turun, ia meminta dimintanya agar para pasangan yang akan menikah betul-betul dikondisikan kesiapannya sehingga tidak menghasilkan stunting baru.

Hasto melanjutkan pandangannya kesadaran di Kalbar untuk meng-input data pra nikah rendah. Sebagai contoh selama setengah tahun ini data yang masuk hanya dua ribu padahal pernikahan lebih dari 14 ribu pasangan.

Untuk mencegah agar tidak ada stunting baru maka itu harus dicegah. Jangan sampai kepala daerah semangatnya hanya mengejar anak stunting tapi yang mau hamil tidak dikejar, padahal orang yang menikah itu hampir 80 persen hamil di tahun pertama.

“Stunting ini perlu menjadi perhatian. Jika strateginya tidak cerdas maka akan kedodoran dan stunting baru akan lahir terus karena hanya memperhatikan kasus paparan stunting, namun yang belum lahir tidak dipikirkan. Saya berharap, kalau bisa mencegah lahirnya stunting baru,” pintanya. (Indri)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News