Sutarmidji Optimis Harisson Bakal Jalankan Pemerintahan Transisi Sesuai Aturan

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar masa jabatan 2018-2023 Sutarmidji optimis bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson bakal menjalankan pemerintahan daerah ini sesuai dengan mekanisme aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya rasa karena Pak Sekda selama ini menjalankannya (sesuai aturan), beliau menjadi Pj saya rasa tidak ada yang masalah, jalankan saja pemerintahan itu sesuai dengan aturan, itu saja, kemudian kalau itu memang kebijakan, kemudian harus menggunakan diskresi ya gunakan,” katanya.

Hal itu disampaikan Sutarmidji usai menghadiri acara Serah Terima Memori Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar kepada Pj Gubernur Kalbar yang dirangkaikan dengan Serah Terima Jabatan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Rabu (06/09/2023).

Lebih lanjut Sutarmidji menyarankan, sebagai Pj, Harisson tidak perlu takut untuk mengeksekusi segala sesuatunya, selama keputusan yang diambil tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

“Siapapun kita, berpegang kepada aturan, kalau aturan dijalankan ya sudah tidak ada masalah,” jelasnya.

Selain itu, Sutarmidji menilai, bahwa hal-hal yang sudah baik dilaksanakan selama ini oleh gubernur dan wakil gubernur sebelumnya harus dipertahankan, dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam bidang kesehatan misalnya, Harisson tentu memiliki preferensi sebagai seorang dengan latar belakang dokter.

“Ya harus lebih ditingkatkan, karena Pak Pj Gubernur ini adalah dokter, dia sudah paham betul bagaimana dia dari menangani Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, dinas kesehatan provinsi, kemudian diuji tentang covid, semuanya bisa kita lalui,” katanya.

Tak hanya itu, Pemprov Kalbar, termasuk Harisson di dalamnya, juga dinilai sudah berhasil meningkatkan pelayanan di RSUD dr Soedarso dan pada sektor-sektor kesehatan lainnya, sehingga hal-hal tersebut perlu ditingkatkan.

“Beliau (sebagai dokter dan sekda) lebih tahu semuanya,” kata Sutarmidji.

Hanya saja yang perlu dijaga betul oleh Harisson ke depan, menurut Sutarmidji, ialah soal inflasi dan sukseskan penyelenggaraan pileg, pilpres dan pilkada.

“Itu tugas utama, kalau tata kelola pemerintahan yang lain saya rasa semuanya sudah sesuai jalurnya dan itu dibuktikan dengan penilaian penilain pusat kepada kita,” ujarnya.

Kepada para ASN, Sutarmidji juga berharap dapat menjaga keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih Pemprov Kalbar selama ini dan meminta agar mendukung tugas-tugas Pj Gubernur selama masa transisi berlangsung.

“Jaga keberhasilan-keberhasilan yang kalian dapat, bukan saya, tapi keberhasilan yang diperoleh oleh jajaran ASN Pemprov Kalbar tentang tata kelola pemerintahan, ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan, kalau perlu MCP KPK itu kita bisa di urutan satu atau dua, itu saja pesannya,” terangnya.

Selanjutnya, terkait sektor finansial, Sutarmidji berharap Pemprov Kalbar di bawah Pj dapat mengeksekusi program-program yang secara potensial dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Silpa itu sebenarnya bukan masalahnya tidak bisa belanja, Silpa itu ada dua, ada Silpa yang negatif ada yang positif. Negatif itu kalau tidak bisa mengeksekusi program yang positif,” katanya.

Ia juga berharap, pemerintahan ke depan dapat memahami dan mematuhi mekanisme anggaran yang ada, dengan tetap berupaya bagaimana pendapatan daerah dapat terus meningkat dari tahun ke tahunnya.

“Ini tantangan Pak Harisson, bagaimana meningkatkan PAD kita, kalau PAD meningkat, karena begini, kita membutuhkan kurang lebih Rp 500 hingga Rp 600 miliar untuk pileg-pilpres dan pilkada, kemampuan fiskal kita untuk membiayai infrastruktur itu akan berkurang Rp 600 (miliar),” ujar Sutarmidji.

“Untuk itu, jadi kalau misalnya 2024 sedikit berkurang itu jangan itu tapi ada beberapa yang sebetulnya sudah tuntas dan bisa dialihkan ke tempat lain,” katanya.

ASN Tetap Bekerja Jujur, Disiplin Ikhlas

Senada dengan Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalbar masa jabatan 2018-2023 Ria Norsan tidak merasa khawatir dengan jalannya pemerintahan transisi ini kedepannya, melainkan ia juga optimis Harusson bakal mampu mengawal pembangunan Kalbar menjadi lebih sempurna lagi.

“Selamat mengemban tugas sebagai Pj Gubernur, karena selain pengalamannya, Pak Harisson juga sebagai sekda, sehingga saya tidak khawatir kedepannya,” katanya.

“Terkait melanjutkan program-program kami yang belum terselesaikan, Insya Allah akan diselesaikan dan dilanjutkan oleh Pak Harisson,” sambungnya.

Sementara itu, kepada para ASN Pemprov Kalbar, Norsan berpesan tetaplah berdedikasi, jujur, disiplin dan ikhlas dalam bekerja.

“Kita sudah mengabdikan diri sebagai ASN, maka berpola dan bertingkah lakulah seperti layaknya seorang ASN , dan jangan lupa bekerjalah dengan sebaiknya, yakni jujur, disiplin dan ikhlas,” katanya.

“Kalau kerja jujur, disiplin dan ikhlas Insya Allah menjadi ladang amal di kemudian hari,” pungkas Norsan.

Pastikan Pemerintahan Akan Berjalan Sebagaimana Mestinya

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Kalbar, Harisson berkomitmen untuk memastikan, bahwa pemerintahan transisi yang diembannya akan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Memang tugas utama saya itu, memastikan bahwa pemerintahan ini tetap berjalan, berlangsung, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku tersebut, kata Harisson, maka sebenarnya di dalam sistem pemerintahan itu sudah ada mekanisme pengawasan tersendiri yang harus diperhatikan.

“Ada yang namanya pengawasan internal di setiap perangkat daerah, kemudian ada inspektorat, lalu nanti kalau keluar itu kita ada BPKP, BPK dan lain-lain termasuk pengawasan dari masyarakat,” ujarnya.

Dengan segala perangkat yang dimiliki dan telah terbangun dengan baik itu, maka ia yakin ke depan pemerintahan ini akan tetap berjalan sesuai koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pesta demokrasi atau pemilu tahun 2024, sesuai dengan amanat yang memang telah diberikan, Harisson menyatakan pihaknya siap dan komitmen untuk mensukseskannya, termasuk dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu dari sisi anggarannya.

“Ini adalah tahun pemilu, pileg, kemudian nanti pilkada gubernur, bupati dan wali kota, memang kita harus pemerintah provinsi mensukseskan pemilu ini, dan 2024 ini kita harus mempersiapkan anggaran yang cukup untuk kegiatan pemilu,” katanya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News