Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi, Pj Gubernur Harisson Imbau Pemkab Pemkot Gencar Lakukan Operasi Pasar

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harisson memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga Beras di Kalimantan Barat, secara virtual di Data Analytic Room (DAR), Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (19/09/2023).

Rapat ini dihadiri beberapa kepala daerah kabupaten/kota se-Kalbar serta instansi terkait. Dalam kesempatan itu, Harisson didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Alfian dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ignasius.

Pada rapat tersebut, juga tersampaikan 5 arahan Presiden Republik Indonesia sebagai rekomendasi bagi pengendalian inflasi, yakni:

1. Mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan daerah.
2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
3. Mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah.
4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
5. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Pj Gubernur Harisson turut meminta kepada kabupaten/kota juga untuk menggencarkan operasi pasar.

“Untuk pemerintah kabupaten/kota saya harapkan dapat terus memantau harga-harga kebutuhan pangan di pasar. Jadi sering-sering ke pasar. Tak hanya itu jika distribusi dari beras SPHP terpenuhi, ini akan membuat stok di masyarakat terjaga sehingga akan mampu mengendalikan inflasi atau menurunkan angka inflasi,” katanya.

Harisson menekankan, para pemangku kepentingan publik harus lebih perhatian kepada kondisi yang dialami masyarakat saat ini, khususnya terhadap pengendalian inflasi. Kepada bulog, dirinya mengharapkan untuk mempercepat bantuan pangannya kepada masyarakat.

“Kalau ada masalah-masalah administrasi mengenai data penerima bantuan pangan ini yang masih belum beres agar kabupaten/kota membantu bulog untuk secepatnya membereskan data penerima bantuan. Prinsipnya ketersedian beras di pasar itu harus kita dukung,” tekannya.

Adapun upaya preventif inflasi beras yaitu mempercepat beras SPHP untuk stabilitas pasokan harga beras, identifikasi dan mapping lokasi terdampak karhutla dan pengelompokkan daerah, peningkatan ketersediaan air melalui membangun/memperbaiki embung, parit, sumur, rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta pompanisasi.

“Tak hanya itu, juga perlu dilakukan pemberian dukungan ketersediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan kerja sama antar daerah di Provinsi Kalbar dan luar Kalbar, mendorong digitalisasi mulai dari proses produksi hingga pemasaran untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan perluasan akses pasar,” katanya.

Harisson juga mendorong adanya peningkatan peran Perumda Pangan Kalbar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan terutama beras, diseminasi harga pangan dan barang strategis kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News