Pj Gubernur Kalbar: Sekda dan Perangkat Daerah Ibaratkan “The Men Behind The Gun”

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson secara resmi melantik Mohammad Bari sebagai Pj Sekretaris Daerah Kalbar di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (09/10/2023).

Pelantikan Bari, berdasarkan Surat Mendagri nomor: 100.2.2.6/5292/Sj tanggal 3 Oktober 2023 tentang Persetujuan Pengangkatan Pj Sekda Provinsi Kalbar. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor: 800.1.3.1/36/BKD tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar yang ditetapkan dan ditandatangani Harisson pada 5 Oktober 2023.

Dalam amanatnya, Harisson menekankan agar Pj Sekda Kalbar mampu membantu tugas-tugas gubernur, dan mampu mengkoordinir perangkat daerah dengan baik. Terutama dalam rangka mengambil keputusan serta menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan gubernur.

“Kalau saya perhatikan, Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah itu ibarat ‘the men behind the gun’ (orang dibalik senjata). Sekretaris daerah itu otaknya. Perangkat daerah itu anggota badannya. Jadi kalau ada orang memegang pistol, sekretaris daerah itu otaknya yang sebenarnya mengkoordinasikan seluruh anggota gerak ini untuk nanti bisa menembak dengan tepat,” kata Harisson mengawali sambutannya.

Karena itu, lanjut Harisson, agar sekretaris daerah bisa menembak dengan tepat sasaran dan cermat, perangkat daerahnya sebagai anggota badan harus terus menerus memberikan masukan, memberikan data, memberikan suatu pendapat terhadap berbagai permasalahan di Kalbar ini.

“Tanpa perangkat daerah memberikan masukan data yang tepat. Sekretaris daerah itu tidak bisa dia nanti mengambil keputusan agar perangkat daerah ini menembak dengan tepat. Untuk itu saya harus mengingatkan para perangkat daerah ini harus benar-benar terus memberikan masukan data yang akurat kepada Sekretaris Daerah,” kata Harisson.

Lain halnya dengan posisi gubernur, yang diibaratkan Harisson bukan bagian dari anggota badan dari men behind the gun ini. Gubernur diibaratkan Harisson, levelnya sudah lebih atas. Lebih dekat kepada Tuhan.

“Jadi kalau Gubernur itu memerintahkan sesuatu, kebijakan, itu harus diterjemahkan oleh sekretaris daerah bersama perangkat daerah. Kapan harus menembak dengan tepat, dengan peluru ukuran berapa itu, sekretaris daerah yang tanggung jawab. Jadi perannya sangat strategis sekretaris daerah ini,” tekan Harisson.

Dirinya juga menegaskan, agar jajaran Pemprov Kalbar dapat bekerja secara antisipatif. Terlebih lagi menurutnya, satu tahun ke depan, akan banyak tantangan yang dihadapi.

“Jadi kita harus kerja antisipatif. Tidak boleh reaktif, kecuali memang bencana, yang di luar dugaan. Apa boleh buat,” jelas Harisson.

Oleh karenanya, Harisson meminta Pj Sekda beserta seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan pemprov jangan hanya duduk-duduk di kantor dan tidak memikirkan risiko yang bakal terjadi ke depan.

“Harus selalu (bisa) mengambil langkah-langkah antisipasi akan hal-hal yang bakal dihadapi ke depan. Jangan sampai sudah terjadi sesuatu baru mengambil langkah,” tegasnya.

Terkait penunjukkan Bari sebagai Pj Sekda Kalbar, menurut Harisson telah melalui berbagai pertimbangan. Menurutnya, Bari merupakan pekerja keras yang diyakininya mampu bekerjasama membantunya mengemban amanah sebagai Pj Gubernur.

“Kita lihat beliau ini mempunyai beberapa prestasi kerja yang dapat dibanggakan,” tutupnya.

Sebagai informasi, untuk jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar yang ditinggal Bari nantinya akan diisi oleh Pelaksana Harian.

Diwawancarai usai pelantikan, Mohammad Bari mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Kalbar, Harisson, yang telah mempercayainya sebagai Pj Sekda Kalbar.

Dirinya pun sependapat dengan pernyataan Harisson terkait ‘the men behind the gun’. Sejatinya tugas dan fungsi Sekretaris Daerah harus mengetahui semua secara teknis maupun non teknis. Namun yang tak kalah penting, kata Bari, yakni mendukung program kerja prioritas Pj Gubernur yang telah diamanatkan presiden.

“Kita ketahui Bapak Pj Gubernur memiliki program kerja prioritas di antaranya adalah pengendalian inflasi. Di mana sebelumnya kita berada di 9 daerah tertinggi di Indonesia, Alhamdulillah sekarang kita sudah keluar dari zona merah. Sudah keluar dari 10 daerah tertinggi inflasi,” kata Bari.

Kemudian lanjut Bari, penurunan angka stunting. Dirinya merasa perlu memainkan peran yang ekstra dalam mendukung kerja Pj Gubernur. Hal ini dikarenakan posisi Pj Gubernur tak didampingi oleh seorang wakil gubernur.

“Kalau gubernur sebelumnya kan ada wagubnya. Nah Pj Gubernur inikan tidak ada wakilnya, jadi sekda tentu memainkan peran penting di sini (penurunan stunting),” kata Bari.

Kemudian menyukseskan tahapan Pemilu 2024. Beberapa hal itu, kata Bari, merupakan program prioritas Pj Gubernur yang harus didukung oleh Sekretaris Daerah.

“Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyukseskan tahapan penyusunan APBD 2024. Alhamdulillah untuk perubahan kita sudah selesai. Saya rasa itu yang perlu saya konsentrasikan dalam rangka mendukung kerja Bapak Pj Gubernur,” ujar Bari.

Dari pengamatannya, Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini semuanya bekerja dalam koridornya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program-program kerja yang berhasil. Bahkan mendapatkan penilaian dari Pemerintah Pusat.

“Termasuk akhir-akhir ini kita mendapatkan predikat terbaik wilayah Kalimantan TP2DD Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), ini cukup membanggakan. Di samping kita juga harus menjaga stabilitas pendapatan keuangan daerah dan tentu serapan belanja yang tidak boleh kurang dari 85 persen,” kata Bari.

Karena itu Bari menekankan agar seluruh jajaran perangkat daerah untuk bekerjasama dan saling menguatkan koordinasi satu sama lain. Koordinasi yang dimaksudnya itu pun diharapkan dapat lebih terarah dalam rangka mendukung program kerja Pj Gubernur.

“Alangkah lucu dan anehnya kalau misalnya gubernur menanyakan sesuatu kepada sekda, sekda justru tidak mengetahui. Ke depan memang saya berharap kerja sama dari semua kepala OPD dan instansi teknis untuk selalu berkoordinasi dan menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan sebelum sampai kepada gubernur, terlebih dahulu kepada sekda agar koordinasinya lebih terarah,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut turut dirangkaikan dengan serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalbar dari Windy Prihastari kepada Efy Masfiaty yang diamanahkan sebagai Penjabat Ketua DWP. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News