Kalbar Keluar dari 10 Besar Daerah dengan Inflasi Tertinggi

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian secara daring dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (09/10/2023).

Hadir mendampingi Harisson Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar, Ignasius dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar, Harry Ronaldi Mahaputrawan.

Pada kesempatan itu,  Harisson menjelaskan, bahwa inflasi di Kalimantan Barat cenderung stabil, dari yang sebelumnya daerah itu berada di rangking 8 tertinggi di Indonesia, namun sekarang sudah turun di posisi ke 19.

“Hanya yang jadi masalah adanya peningkatan harga beras di beberapa daerah khususnya di Putussibau, dan hal ini akan dikoordinasikan kembali Supaya harga beras ini tidak meningkat di beberapa daerah,” tuturnya.

Selain itu, untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), lanjut Harisson, bahwa itu merupakan tanggungjawab bulog, dan mereka sudah membagikan SPHP kepada penduduk-penduduk atau keluarga prioritas sasaran, dan hal ini juga dalam rangka menekan inflasi dan menyediakan ketersediaan beras di pasaran.

Di hadapan Mendagri Tito Karnavian, Harisson juga melaporkan, untuk beras di Kalbar, dari laporan bulog cukup aman dan sudah memenuhi stok untuk sampai bulan Desember, dan harga beras berkisar di harga  Rp 11.500 hingga Rp 18.000.

“Kemudian selain beras, komoditi yang mengalami kenaikan berikutnya adalah daging ayam ras dan cabe rawit, dan hal tersebut biasanya adanya permasalahan pada ketersediaan pakan ternak,” terang Harisson.

Sebelumnya, pada rapat ini, Mendagri Tito menjelaskan, bahwa Inflasi di Indonesia relatif terkendali di angka 2,28 % year-on-year (y-o-y), namun ia berharap jangan terlena karena angka mount to mount maupun angka dari bulan Desember relatif naik.

Untuk produk-produk yang mengalami kenaikan itu adalah beras, bawang putih, gula pasir, meskipun kenaikan itu masih relatif harga dari pemerintah seperti beras, gula pasir, jagung, cabai yang bervariasi harganya, termasuk minyak goreng dan bawang merah relatif terkendali.

“Dan ada 286 dari 512 kabupaten kota yang secara umum harga rata-rata komoditasnya diatas harga jual pemerintah,” katanya.

Selain itu, Tito menjelaskan, bahwa puncak El Nino terjadi di bulan Oktober ini, sebelumnya dari bulan September, Oktober dan November, meskipun telah terjadi hujan akan tetapi di daerah-daerah selatan masih terjadi kekeringan.

Namun ada beberapa langkah intervensi yang telah dilakukan diantaranya memberikan bantuan pangan dari pemerintah pusat, Bulog, Badan Pangan Nasional untuk 21 juta lebih keluarga penerima manfaat, dan bantuan keluarga penerima bantuan dalam bentuk telur dan daging ayam ras dalam rangka untuk memerangi stunting, kekurangan gizi pada anak.

Selain itu, pemerintah pusat mendukung distribusi dan juga memperkuat stok terutama pada beras, jagung dan sudah melakukan gerakan panen murah, terutama yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional secara langsung maupun dari bantuan dana dekonsentrasi dan masih banyak daerah yang penyerapannya masih lambat, bahkan ada 5 provinsi yang masih nol belum menggunakannya dana tersebut.

Pada rakor tersebut Tito Karnavian meminta kepada daerah—sejalan dengan perintah Presiden RI—untuk menggenjot pada bulan Oktober dan November melalui aktivitas yang ada melalui belanja tidak terduga maupun belanja dari cost reguler bansos misalkan, untuk melakukan gerakan pasar murah dan bantuan pangan berupa paket-paket sembako kepada masyarakat tidak mampu secara masif, dan hal itu dilakukan terus menerus supaya dapat membantu masyarakat dan menekan kenaikan harga.

Kemudian mantan Kapolri ini juga meminta untuk melakukan modifikasi cuaca dalam rangka untuk hujan buatan, sehingga bisa memerangi Karhutla, maupun mengatasi kekeringan air, supaya daerah yang kekeringan menjadi basah.

“Selain itu juga akan dilaksanakan Rakor khusus rekonsiliasi data kepada stakeholder khusus yaitu dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan RI, Bulog, untuk mengetahui di mana saja titik-titik produksi beras yang ada,” katanya.

“Dan perlu kita lakukan uji sampel cross checking di daerah-daerah itu apakah betul atau tidak sehingga bisa mengambil langkah bagaimana kedepannya,” jelas Tito.

Dirinya juga menyampaikan agar setiap daerah terus berkreasi dan berinovasi untuk menurunkan harga beras di wilayah masing-masing, dan nanti pihaknya akan mengevaluasi pada waktu tertentu dan meminta kerjasama dari BPS, Bulog, Badan Pangan Nasional untuk menentukan daerah mana dalam waktu sebulan ini yang mampu menurunkan harga beras dengan baik dan akan diberikan penghargaan baik oleh Presiden RI maupun Menteri Keuangan RI dalam bentuk Dana Insentif Daerah. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News