Tekan Prevalensi Stunting ke Angka 17 Persen, PKK Kalbar Teken MoU bersama Organisasi Wanita dan Istri Forkopimda

KalbarOnline, Pontianak  – Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penurunan angka stunting, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Barat menginisiasi kerjasama dengan organisasi wanita dari istri Forkopimda Kalbar.

Sinergitas itu ditandai dengan penekenan MoU antara TP-PKK Kalbar dengan organisasi wanita dan istri Forkopimda Kalbar dami sela-sela acara “Temu Kader PKK se-Kalbar”, di GOR Pangsuma Pontianak, Kamis (09/11/2023).

Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian yang menyaksikan penekenan MoU tersebut mengapresiasi TP-PKK Kalbar yang berinisiatif menggandeng organisasi wanita dari istri Forkopimda Kalbar. Meski bukan yang pertama di Indonesia, namun dia berharap besar, TP-PKK Kalbar bisa menjadi pionir yang lebih aktif dari Tim Penggerak PKK di provinsi lainnya.

“Kaitan dengan kerjasama ini, Tim Penggerak PKK Kalbar memang bukan yang pertama di Indonesia, banyak juga dari provinsi lain, cuma saya minta Kalbar harus jadi pionir yang lebih aktif dan hasilnya lebih baik dari provinsi lain,” ucapnya.

Tri mengakui, untuk mensukseskan program kerja, selain memanfaatkan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, juga harus memanfaatkan sumber daya dari potensi organisasi lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama.

“Seperti yang tadi sudah dilaksanakan itu merupakan kreativitas Tim Penggerak PKK Kalbar untuk meningkatkan keberhasilan upaya penurunan stunting lebih cepat karena bekerjasama, menggandeng organisasi lain,” ujarnya.

Istri Menteri Dalam Negeri ini pun berharap, TP-PKK Kalbar sebagai leading sector bisa bergerak lebih cepat untuk memotivasi organisasi-organisasi yang digandeng.

“Karena otomatis keaktifan dari leader-nya ini juga harus maksimum supaya yang digandeng juga termotivasi tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, Windy Prihastari menjelaskan, penandatangan kesepakatan bersama ini merupakan inovasi dari TP-PKK Kalbar untuk mengajak seluruh organisasi wanita ikut berperan serta dalam pencegahan stunting di Kalimantan Barat.

“Inovasi tersebut kami namakan Sinita Penjaga Ibujari atau ‘Sinergitas Organisasi Wanita dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Keluarga dan Remaja Putri’. Pada saat pelaksanaanya nanti, kami bersama organisasi wanita akan melakukan edukasi kepada para ibu dan remaja putri tentang pengetahuan gizi yang benar dan tepat, sehingga dengan pemberian gizi yang tepat dapat mencegah peningkatan angka stunting dari kelompok terkecil yaitu keluarga,” papar Windy.

Dirinya menyampaikan, sinergi ini juga selaras dengan yang dilakukan TP-PKK Kalbar selama ini dalam rangka memperkuat upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kalbar.

“Kami berharap, melalui kerjasama ini, upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kalbar dapat semakin masif,” tutup Windy.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Kalbar, Harisson turut mengapresiasi inovasi Sinita Penjaga Ibujari yang diluncurkan TP-PKK. Langkah tersebut diharapkannya dapat memperlancar dan mempermudah proses koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting terpadu di Kalimantan Barat.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Presiden RI telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 yakni di angka 14 persen secara nasional. Sementara itu, pada tingkat provinsi, Kalimantan Barat diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi menjadi 17.07 persen.

“Kalimantan Barat sendiri baru berhasil menurunkan angka prevalensi sebesar 2 persen dari angka 29,8 persen pada tahun 2021 menjadi 27,8 persen pada tahun 2022. Dengan sisa waktu efektif yang hanya sekitar satu tahun ini maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak serta didukung dengan sumber daya yang memadai,” ujarnya.

Melalui Sinita Penjaga Ibujari ini, Harisson berharap, berbagai upaya penurunan stunting dimulai dari kampanye publik berkelanjutan, pemberian gizi tambahan, pelaksanaan sosialisasi hingga sinkronisasi data dan informasi terkait pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting dapat terlaksana dengan baik.

“Dan diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang optimal sehingga upaya penurunan stunting di Kalimantan Barat dapat tercapai,” pungkasnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News