Pj Gubernur Harisson Dorong Realisasi Belanja Pemerintah yang Cepat dan Tepat

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memberikan kata sambutan dalam acara penyerahan Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) APBN dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (05/12/2023).

Harisson menyebut, kegiatan penyerahan DIPA APBN dan TKD yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan TKD yang dilakukan oleh Presiden kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 29 November 2023, juga sebagai momentum dimulainya pelaksanaan program pembangunan untuk tahun 2024.

“Pertumbuhan ekonomi nasional itu 4,9 persen, sementara di Kalimantan Barat ini masih dibawah nasional sebesar 4,27 persen. Ini menjadi perhatian kita semua dan salah satu sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah belanja pemerintah,” katanya.

“Saya harapkan bahwa jadi perhatian bagi kita semua agar belanja pemerintah ini dikebut, jadi tidak berlama-lama ada di KAS pemerintah, harus cepat dibelanjakan dan ingat, tepat sasaran,” tambahnya.

Harisson menambahkan, percepatan itu penting dilakukan karena memang belanja ini menjadi harapan bagi berputarnya ekonomi di Kalimantan Barat. Sebaliknya, tanpa belanja pemerintah, perekonomian di Kalimantan Barat akan susah bergerak.

“Saya menekankan itu dan saya juga menekankan bahwa belanja itu perlu dilakukan, di samping cepat tapi juga harus transparan, akuntabel, efektif, efisien,” ujarnya.

Selain itu Harisson juga meminta agar outcome dari anggaran tersebut dapat berdampak terhadp Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

“Ini harus menjadi perhatian bagi para bupati/wali kota dan perhatian bagi kita semua organisasi vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Ia juga berharap untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras.

“Manfaatkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Terakhir laksanakan monitoring dan sinergitas pelaksanaan dana desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi,” pintanya.

Sebagai informasi, total APBN yang masuk ke Kalimantan Barat sebesar Rp 31,06 triliun, terdiri atas Rp 10,38 triliun adalah alokasi DIPA Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat dan Rp 20,68 triliun adalah total alokasi transfer ke daerah. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News