Sebut Kondisi Global Tak Jelas, Harisson Minta Kepala Daerah Harus Benar-benar Perhatikan Masalah Inflasi

KalbarOnline, Ketapang – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson secara blak-blakan mengungkapkan kalau kondisi global saat ini sedang tidak menentu baik dari segi politik maupun iklim, yang dampaknya bisa sangat mengganggu rantai pasok atau distribusi bahan pokok, baik antar negara maupun provinsi.

Oleh karenanya ia meminta kepada kepala daerah di kabupaten dan kota untuk serius dan benar-benar memperhatikan masalah inflasi di daerahnya masing-masing.

Pernyataan itu ditegaskan Harisson saat memimpin langsung Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Ketapang di Kantor Bupati Ketapang, Selasa (16/01/2024).

“Perang-perang itu sebentar lagi setidaknya akan meningkatkan harga BBM, tentu akan berpengaruh, begitu juga bahan pokok, itu pasti akan mempengaruhi dan juga sudah berpengaruh,” jelas Harisson.

Dirinya kembali menekankan, beruntung bahwa pemerintah Indonesia serius memperhatikan pengendalian inflasi sehingga kondusivitas tetap bisa terjaga.

“Inflasi inikan sebenarnya biaya hidup. kalau pendapatan masyarakat itu tetap atau bahkan mungkin berkurang karena situasi ekonomi dunia yang kacau, sementara harga-harga kebutuhan hidup itu meningkat, ini pasti membuat kegaduhan terutama bahan makanan,” katanya.

“Kalau masyarakat kita kesusahan membeli makanan karena duitnya tidak cukup, tentu ini akan jadi keributan. kalau sudah soal perut, lapar, terjadi di masyarakat kita, ini gampang dibakar. Tidak dibakar pun akan terbakar sendiri kalau soal perut,” tegas Harisson menambahkan.

Harisson menilai, bahwa persoalan stabilitas inflasi daerah sangat lah penting untuk diseriusi. Dirinya tak ingin terjadi kekacauan di daerah hanya gara-gara kepala daerahnya abai memperhatikan persoalan pokok yang satu ini.

“Ini akan terjadi yang dikhawatirkan keributan-keributan bahkan kerusuhan sosial. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai menjelang pemilu atau setelahnya di masa perhitungan sampai terpilih presiden berikutnya terjadi kegaduhan, kerusuhan karena masyarakat kita mudah dibakar gara-gara lapar,” tegasnya.

Termasuk di Kabupaten Ketapang selaku tuan rumah pertemuan, dirinya berharap Pemprov Kalbar bersama pemkab Ketapang terus bersinergi dalam menjaga inflasi ini. Kendati by data, inflasi Kalbar kini berada di bawah inflasi nasional, namun Harisson meminta semua pihak tidak lengah.

“Pemprov Kalbar bersama TNI-Polri dan kabupaten/kota bersama stakeholder terkait akan terus koordinasi dengan baik agar inflasi kita tetap terjaga,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Harisson juga menyatakan, bahwa pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memantapkan dua kabupaten yang baru masuk dalam perhitungan inflasi di Kalbar.

“Jadi kalau selama ini hanya Pontianak, Singkawang dan Sintang, sekarang ditambah Kayong Utara dan Ketapang,” kataya.

Kembali, Harisson mengharapkan agar pemerintah kabupaten kota benar-benar mampu mengintervensi harga-harga kebutuhan pokok di wilayahnya. Ia berpesan jangan biarkan harga-harga bahan pokok tersebut sampai naik.

“Jangan diserahkan pada mekanisme pasar, tetap harus ada intervensi-intervensi yang dilakukan,” sebutnya.

Harisson menjelaskan, rumusan. intervensi yang bisa dilakukan itu, setidaknya memuat 4K, yaitu pertama menjaga Ketersediaan pasokan, dengan memperbanyak atau mengintensifikasikan. Kemudian Keterjangkauan harga, misalnya dengan gencar melakukan operasi pasar, gelar pangan murah, pembagian sembako dan seterusnya.

Kemudian berikutnya, menjaga Ketersediaan pasokan, dengan memperluas intensifikasi produk-produk atau bahan makanan, lalu menjaga Kelancaran distribusi, yakni dengan terus memperhatikan jalur-jalur yang ada, bagi kelancaran transportasi, infrastruktur dan lainnya.

Selain itu, rumusan itu dapat disempurnakan dengan adanya Komunikasi efektif, yang salah satunya bagaimana agar masyarakat tidak belanja berlebihan apalagi saat nanti menjelang hari-hari besar. Menjaga bagaimana rantai pasok itu kita bicarakan dengan distributor, dengan pemerintah provinsi lain yang memproduksi barang-barang pokok yang bisa kita masukan ke Kalbar.

“Jadi benar-benar harus setiap Senin kita selesai rapat dengan mendagri itu harus kita diskusikan lagi. Pak Sekda harus sering-sering ke pasar. Sering-sering tuh Pak. Saya kalau kunjungan itu pasti masuk ke pasar-pasar, dari situlah kita tahu ada masalah apa,” katanya.

“Kalau kita hanya dengar dari staf baik kepala perangkat daerah, justru kadang-kadang kepala perangkat daerah pun dapat kabar dari staf, tidak benar-benar bisa nyambung masalahnya itu,” tambahnya.

Ia mencontohkan seperti di Kabupaten Melawi, di mana harga beras di sana sempat mengalami kenaikan beberapa bulan yang lalu.

“Kita cari tahu, bisa jadi karena suplainya. Bulog kita minta tingkatkan suplai, masih tetap tinggi. ternyata setelah saya ke Melawi, ngobrol dengan pedagang, ternyata masyarakat dari kabupaten sebelah Melawi di Provinsi Kalteng itu belanjanya di Melawi. Jadi banyak masyarakat di sana itu lebih mudah menjangkau Melawi. Makanya melonjak harga beras di Melawi karena permintaan besar, sementara kita memperkirakan suplainya hanya untuk Melawi ternyata kabupaten sebelah juga,” paparnya.

Maksud Harisson hal-hal seperti itu memerlukan intervensi segera dari pemerintah. Karena menurutnya tidak mungkin melarang orang untuk belanja ke pasar.

“Sekarang sudah kita intervensi, tapi tidak mungkin juga kita melarang warga Kalteng beli beras di Melawi. Jadi suplainya kita perbesar,” katanya.

Contoh lainnya di Kabupaten Bengkayang, di mana harga ayam ras di sana sempat menembus angka Rp 50 ribu per kilonya, padahal di situ terdapat perusahaan peternakan ayam terbesar di Kalbar.

Setelah usut punya usut, ternyata pedagang ayam di Bengkayang itu harus membeli ayam dari Pontianak—walaupun Bengkayang sebenarnya merupakan lumbung produksi ayam dan telur—tapi perusahaan tersebut mengirim produknya ke Pontianak, sehingga pedagang di Bengkayang sendiri beli dari Pontianak untuk dibawa lagi ke Bengkayang.

“Jadi kalau sekda tidak turun, tidak akan tahu itu masalahnya. Kalau saya turun, dari pada saya dipecat oleh mendagri, lebih bagus saya turun capek-capek sekarang. Artinya ada yang tidak beres kerja kita, malulah kita,” kata Harisson.

Alhasil, setelah mengetahui akar persoalan, dirinya meminta perusahaan tersebut agar memberikan kuota kepada pedagang agar produknya jangan langsung dibawa ke Pontianak semua.

“Harus ada kuota untuk Bengkayang dan Singkawang sehingga harganya turun,” katanya.

Harisson juga menyebutkan, kalau berdasarkan informasi yang ia terima, bahwa IPH Ketapang saat ini masuk nomor 3 dengan IPH tinggi, sehingga berimbas pada harga ayam, bawang merah dan bawang putih.

“Tapi tadi saya cek ke pasar tidak juga. harga ayam Rp 45 ribu tapi harga rata-rata provinsi memang Rp 45 ribu. Tapi kalau data BPS, harga rata-rata ayam di Ketapang Rp 51 ribu, mungkin ini data Minggu lalu, tapi yang jelas tadi saya cek memang Rp 45 ribu, ini harusnya bisa turun lagi,” katanya.

“Pak Sekda (Ketapang) pelajari data ini, begitu ada data IPH Ketapang, cek harga pasar, lalu cocokkan dengan data BPS. Ini harus diperhatikan, jangan sampai kabupaten kita itu masuk dalam bahasan IPH tinggi. Ini yang harus jadi perhatian kita,” pintanya.

Dalam pertemuan itu, Harisson juga menyinggung tentang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kalau soal sistem pemerintah berbasis elektronik ini, kata dia, Pemprov Kalbar kini memang berada di ranking 2 nasional. Cuman lagi-lagi, Harisson tak mau pemda pemkot terbuat dengan posisi tersebut.

“Cuma memang harus lebih terasa lagi di masyarakat. Tadi saya lihat di pasar, salah satu upayanya di pasar itu sudah banyak pedagang yang pakai layanan QRIS. Jadi ibu-ibu belanja sekarang tidak perlu lagi membawa uang, kecuali bawa uang untuk bayar parkir saja, cukup pakai handphone saja transaksi, kan lebih aman,” katanya.

Sejalan dengan itu, Pemprov Kalbar pun akan terus memperkuat Bank Kalbar guna lebih memasifkan lagi urusan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ini.

“Kemarin benar-benar, memang kemarin saya sudah bertemu dengan OJK dan Bank Indonesia, kalau soal digitalisasi Bank Kalbar memang ketinggalan. Jadi memang harus dikebut. Nanti kalau kita mengarahkan masyarakat cashless, tapi sistem kita tidak bagus, orang jadi malas,” katanya.

Makanya tambah dia, bank daerah ini harus terus diperkuat digitalisasinya, terutama dalam hal penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, sehingga mampu memperkecil peluang penyelewengan.

“Dengan Digitalisasi tentu akan terbaca jejak digitalnya dan lebih transparan,” katanya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Ketapang, Martin Rantan, Wakil Bupati Ketapang, Farhan, Sekda Ketapang, Alexander Wilyo serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News