Harisson Temukan Fakta Berbeda dari Data BPS Soal IPH Ketapang, Ada yang Tak Becus Kerja?

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson menyoroti perbedaan angka pelaporan harga bahan pokok pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kondisi riil di pasaran. Fakta itu didapatinya ketika turun langsung ke Pasar Tradisional Ratu Melati di Kabupaten Ketapang, pada Selasa 16 Januari 2024.

Sebagai informasi, menurut data BPS, Kabupaten Ketapang menempati posisi IPH tertinggi se Kalbar pada minggu kedua Januari 2024 ini. Namun ia justru mendapati jomplangnya data IPH itu dengan kondisi di Pasar Ratu Melati. 

“Dalam laporan BPS satu kilogram ayam seharga 51 ribu rupiah, lalu saya cek di pasar ternyata harga ayam di Pasar Ratu Melati Ketapang dijual 45 ribu rupiah per kilogram,” beber Harisson.

Hal serupa juga terjadi terhadap komoditas bawang merah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, harga satu kilogram bawang merah Rp 45 ribu. Sementara saat dilakukan pengecekan oleh Harisson di Pasar Ratu Melati Ketapang, bawang merah hanya dijual Rp 39 ribu per kilogram.

“Lalu bawang putih juga berdasarkan data BPS itu 45 ribu rupiah, setelah saya cek di pasar 38 ribu rupiah, jadi harga BPS lebih tinggi daripada harga di pasaran saat saya turun ke lapangan,” ungkapnya.

Jomplangnya data tersebut langsung dikonfirmasi Pj Gubernur Harisson kepada BPS saat pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, dari BPS menyebut kalau data IPH yang mereka peroleh juga berdasarkan pelaporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Ketapang.

Dirinya memprediksi, perbedaan data itu akibat pelaporan yang tidak diupdate oleh Disperindag Kabupaten Ketapang. Lalu kedua kemungkinan petugas Disperindag Kabupaten Ketapang tidak turun langsung ke pasar untuk mengecek harga.

“Kesalahan bisa saja dua, pertama data tidak diupdate pada saat melaporkan, lalu kedua bisa saja petugas Disperindag Ketapang tidak turun,” jelas Harisson.

Harisson meminta para bupati wali kota untuk teliti dalam memperhatikan pelaporan data dari dinas perdagangan kabupaten kota masing-masing. Lantaran data tersebut akan disampaikan ke BPS. Pelaporan data yang tidak update bahkan tidak sesuai akan berpengaruh kepada IPH.

“Bupati wali kota harus teliti melihat pelaporan disperindag masing-masing jangan sampai mereka melaporkan harga dari belakang meja tidak turun langsung ke pasaran,” kata Harisson.

Dirinya pun menekankan, dari data IPH, para bupati wali kota sebenarnya sudah bisa memprediksi bahan pokok yang harganya akan meningkat, untuk kemudian bisa di intervensi agar tidak semakin meningkat.

“Cek harga pasar, lalu cocokkan dengan data BPS. Ini harus diperhatikan, jangan sampai kabupaten kota kita itu masuk dalam bahasan IPH tinggi. Ini yang harus jadi perhatian kita,” pintanya.

“Ini nanti harus dicari penyebabnya lalu dilakukan intervensi sehingga minggu depannya lagi tidak akan naik,” tambah Harisson.

Harisson mengharapkan, agar pemerintah kabupaten kota benar-benar mampu mengintervensi harga-harga kebutuhan pokok di wilayahnya. Ia berpesan jangan biarkan harga-harga bahan pokok tersebut sampai naik.

“Jangan diserahkan pada mekanisme pasar, tetap harus ada intervensi-intervensi yang dilakukan,” sebutnya.

Ia menjelaskan, rumusan intervensi yang bisa dilakukan itu, setidaknya memuat 4K, yaitu pertama menjaga Ketersediaan pasokan, dengan memperbanyak atau mengintensifikasikan. Kemudian Keterjangkauan harga, misalnya dengan gencar melakukan operasi pasar, gelar pangan murah, pembagian sembako dan seterusnya.

Kemudian, menjaga Ketersediaan pasokan, dengan memperluas intensifikasi produk-produk atau bahan makanan, lalu menjaga Kelancaran distribusi, yakni dengan terus memperhatikan jalur-jalur yang ada, bagi kelancaran transportasi, infrastruktur dan lainnya.

Selain itu, rumusan itu dapat disempurnakan dengan adanya Komunikasi efektif, yang salah satunya bagaimana agar masyarakat tidak belanja berlebihan apalagi saat nanti menjelang hari-hari besar.

“Menjaga bagaimana rantai pasok itu kita bicarakan dengan distributor, dengan pemerintah provinsi lain yang memproduksi barang-barang pokok yang bisa kita masukan ke Kalbar,” ujarnya.

“Jadi benar-benar harus setiap Senin kita selesai rapat dengan mendagri itu harus kita diskusikan lagi. Bupati wali kota harus sering-sering ke pasar. Saya kalau kunjungan itu pasti masuk ke pasar-pasar, dari situlah kita tahu ada masalah apa,” katanya.

“Kalau kita hanya dengar dari staf baik kepala perangkat daerah, justru kadang-kadang kepala perangkat daerah pun dapat kabar dari staf, tidak benar-benar bisa nyambung masalahnya itu,” tutup Harisson. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News