Usulan Musrenbang 2025 Pontianak Kota Didominasi Infrastruktur

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk segera melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan, khususnya yang berkaitan dengan percepatan pembangunan hasil usulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Dirinya ingin elemen warga, baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang senantiasa semangat menanti pembangunan di lingkungan rumah masing-masing.

“Kita perlu menciptakan ke depan adalah bagaimana komunikasi antar OPD dengan anggota dewan dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk melaksanakan pembangunan hasil usulan Musrenbang tetap baik,” katanya usai membuka Musrenbang Pontianak Kota 2025 di Hotel Grand Mahkota, Selasa (06/02/2024).

Ani menerangkan, prioritas pembangunan di Kecamatan Pontianak Kota masih berfokus pada sektor perdagangan dan jasa. Selain itu ia menilai, pembangunan kawasan permukiman terpadu dapat menjadi potensi wilayah jika dikembangkan lebih lanjut. 

Dari 179 usulan masyarakat Pontianak Kota, 89 di antaranya adalah usulan di bidang infrastruktur. Bidang SDA 47 usulan dan bidang SDM 43 usulan. Ani berharap, koordinasi seluruh elemen stakeholder terus berlanjut.

“Terkait dengan komitmen bersama pemerintah pusat yang harus kita realisasikan sebetulnya ada tiga aspek yang diseriusi di tahun 2025. Yang pertama menghilangkan angka stunting, kemudian menekan inflasi hingga pengentasan kemiskinan ekstrim,” ucapnya.

Masih terdapat beberapa persoalan administrasi di Kecamatan Pontianak Kota, seperti pencatatan kependudukan. Contoh kasus adalah warga yang memiliki KTP Kota Pontianak tetapi berdomisili di luar Pontianak. Ia khawatir jika persoalan ini mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan.

“Jadi kita khawatir nanti ketika ada warga prasejahtera penerima manfaat malah tidak mendapatkan bantuan dari dua daerah. Kita tawarkan pilihan kepada yang bersangkutan, apakah identitasnya ingin tetap di Pontianak saja atau ingin pindah,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in juga turut menekankan tentang percepatan pembangunan. Pihaknya berharap realisasi pembangunan dari hasil usulan musrenbang dapat dikejar.

“Warga nanti protes, kenapa belum kunjung dibangun. Dari tahun ke tahun usulannya sudah dibuat,” katanya.

Dirinya berpesan kepada OPD yang memegang program pembangunan untuk mengumumkan di setiap musrenbang tentang pembangunan yang telah terealisasi maupun yang belum. Hal itu dilakukan guna transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

“Jadi masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tahu, mana yang sudah dan mana yang belum (dibangun),” tutupnya. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News