Pj Sekda Kalbar Dorong Pemkab Pemkot Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, mewakili Penjabat Gubernur Kalbar menghadiri acara Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 serta Penyerahan Penghargaan Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar di Aula Garuda Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (20/02/2024).

Sosialisasi PEKPPP dan Penyerahan Penghargaan Pelayanan Publik 2024 merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kalbar harus terus bergerak maju menuju pelayanan publik yang prima dan berkualitas.

Pada kesempatan tersebut Mohammad Bari mengapresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mendapatkan penghargaan pengelolaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun ini.

“Semoga kedepannya lebih baik lagi, terutama untuk SAKIP-nya Kalimantan Barat secara keseluruhan,” ucapnya.

Bari menjelaskan, bahwa upaya peningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalbar menjadi perhatian serius Pemprov Kalbar dengan melakukan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, tidak hanya unit kerja untuk sampel penilaian, tetapi juga seluruh unit kerja dilingkungan Pemprov Kalbar maupun kabupaten kota se-Kalimantan Barat.

“Hal tersebut dilakukan karena hakikatnya seluruh unit kerja yang berada di pemerintahan daerah dibentuk untuk memberikan pelayanan, baik itu pelayanan publik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang berupa pelayanan administratif, jasa maupun barang, dengan harapan agar pelayanan publik yang diberikan dapat mudah, murah, cepat dan berkualitas,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, bahwa dengan pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat dan berkualitas tersebut akan memberikan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian pria kelahiran Pontianak ini mengungkapkan, bahwa dari hasil PEKPPP yang oleh Kementerian PAN-RB RI pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalbar berada pada peringkat tujuh nasional, dengan indeks pelayanan publik sebesar 4,32 dengan kategori sangat baik atau di lever A minus.

Sedangkan untuk kabupaten kota se Kalimantan Barat, terdapat tiga kabupaten/kota dengan kategori sangat baik atau A minus, dan tiga kabupaten kota berada pada kategori baik atau D, serta delapan kabupaten lainnya perlu meningkatkan capaiannya.

“Dengan capaian tersebut, maka indeks pelayanan publik Provinsi Kalimantan Barat  berada pada nilai 3,86 dengan kategori baik, semoga di tahun depan bisa lebih meningkat dan mendapat nilai A,” harapnya.

Kemudian, ia juga menjelaskan tentang capaian kepatuhan standar yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2023,  Provinsi Kalbar berada pada 10 besar nasional dengan nilai 90,30 pada zona hijau kategori A atau kualitas tertinggi.

Sedangkan untuk kabupaten kota se Kalbar terdapat satu kota yaitu Kota Pontianak yang berada pada zona hijau kualitas tertinggi atau A, dan ada 9 kabupaten kota yang berada pada zona hijau dengan kualitas tinggi kategori D. Dengan demikian, masih terdapat empat kabupaten yang perlu meningkatkan capaiannya.

“Dari capaian tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan rata-rata nilai kepatuhan memperoleh nilai 85,48 dengan zona hijau kualitas tinggi atau D. Kemudian Pemprov Kalbar juga telah menyiapkan beberapa transformasi pelayanan publik dengan pelayanan digital yang terintegrasi dan meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah pada kelompok rentan,” katanya.

“(Lalu) meningkatkan kapasitas SDM aparatur pelayanan, dan pembentukan mall pelayanan publik yang sudah terbentuk di 8 kabupaten  kota. Dengan berbagai capaian tersebut diharapkan Pelayanan Publik akan semakin baik  dan berdampak akan meningkatkan investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat,” sambungnya.

Di Akhir arahannya, Bari mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas penyelenggaraan sosialisasi PEKPPP yang diinisiasi oleh Kementerian PAN-RB RI, semoga sosialisasi ini dapat menjadi wahana dalam mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas di Kalbar.

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Kalbar itu meminta seluruh perangkat daerah maupun unit pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah kabupaten/kota se Kalbar tidak hanya mengejar nilai semata, tetapi juga harus diiringi komitmen dengan kualitas pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.

“Sedang untuk penerima penghargaan Saya ucapkan selamat atas pencapaian serta menyampaikan harapan untuk tidak menurunkan kualitasnya tetapi harus lebih ditingkatkan lagi dan menjadi contoh yang baik bagi yang lain,” katanya.

Pada acara tersebut, juga diberikan Penghargaan dari Kementerian PAN RB RI dan dari Ombudsman RI kepada beberapa OPD dan Unit Kerja Pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan juga diberikan Penghargaan kepada beberapa pemerintah kabupaten kota se Kalbar dengan kategori penghargaan unit locus evaluasi yang memperoleh indeks pelayanan publik sangat baik dari Kementerian PAN RB RI, dan kategori predikat kepatuhan pelayanan publik pada zona Hijau dari Ombudsman RI, serta penghargaan kategori pelayanan sarana dan prasarana pada kelompok rentan.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PAN RB RI, Muhammad Yusuf Kurniawan, Kepala Perwakilan Ombudsman  Kalbar, Tariyah, Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Alfian Salam, para Asisten Administrasi se Kalbar, para perangkat daerah dilingkungan Provinsi Kalbar, dan kepala perangkat daerah yang menjadi locus penilaian kabupaten/kota se-Kalbar. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News