Harisson: Pekerjaan Rumah TPAKD Masih Belum Selesai

KalbarOnline, Pontianak – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memimpin rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 pada hari Senin (25/03/2024) bertempat di Hotel Mercure Pontianak.

Pleno ini merupakan rapat evaluasi implementasi Tim TPKAD Tahun Anggaran (TA) 2023 dan pematangan program TPKAD yang akan dicapai pada TA 2024.

“Agenda pleno hari ini hasil kerja semua pihak ini, secara khusus merupakan kontribusi industri jasa keuangan, OJK, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah kabupaten/kota se-Kalbar dalam mengimplementasikan pilar-pilar strategi nasional keuangan inklusif yakni edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan sektor pemerintah serta perlindungan konsumen,” ujarnya.

Namun begitu, Harisson mengungkapkan, bahwa pekerjaan rumah TPAKD masih belum selesai, karena pemerintah pusat menargetkan angka Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, serta adanya sasaran khusus perluasan layanan tersebut bagi masyarakat berpendapatan rendah, UMKM serta masyarakat lintas kelompok.

Harisson menjelaskan, pembentukan TPAKD dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk keperluan pribadi, keluarga maupun usaha. TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pada hakikatnya, kesejahteraan dalam kehidupan manusia dan keluarga erat kaitannya dengan kemampuan finansial setiap orang. Kapasitas finansial bukan hanya kemampuan memperoleh penghasilan yang cukup, namun juga kemampuan mengelola keuangan secara bijak dan wajar. Pengelolaan keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

TPAKD sendiri memiliki fungsi penting dalam implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) seiring semakin banyaknya TPAKD yang dikukuhkan di Indonesia. Selain itu, di bawah kepemimpinan kepala daerah sebagai pengarah TPAKD, program keuangan inklusif akan semakin relevan dan ramah untuk menjangkau seluruh segmen sasaran, karena didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Pentingnya literasi dan inklusi keuangan yang berdasarkan studi OJK bahwa setiap peningkatan 1% inklusi keuangan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,16%, karena salah satu indikator dari IPM adalah standar hidup layak (ekonomi).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan Tahun 2022, Indeks Literasi Keuangan Nasional (knowledge, skill, confidence, attitude, behaviour seseorang dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan) sebesar 49,68% (Kalbar = 51,95%) serta Indeks Inklusi Keuangan Nasional (ketersediaan akses layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal bagi masyarakat) sebesar 85,10% (Kalbar = 84,16%).

Pada tahun 2023 TPAKD Provinsi Kalbar telah menetapkan 6 (enam) tema program kerja, yakni Pemberdayaan UMKM Kalimantan Barat Menuju Berdaya Saing Nasional dan Global, Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) Provinsi Kalimantan Barat, Perluasan Titik Akses Keuangan (Delivery Chanel) Provinsi Kalimantan Barat, Digitalisasi UMKM, Optimalisasi Program Proteksi Pelaku Usaha Pertanian dan Peternakan dan Ayo Cerdas Berinvestasi dengan capaian KUM Peduli 132,38%, Kredit usaha Rakyat 102,91%, Pembiayaan Ultra Mikro 153,98%, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 152,04%, Simpanan Pelajar 127,31%, Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan 135,05%, Laku Pandai 119,83%, Agen Pegadaian 151,75%, QRIS 307,07%, Ayo Cerdas Berinvestasi/Yuk Nabung saham 519,65% serta Program Proteksi Pelaku Usaha Pertanian dan Peternakan masih 0%.

“Saya mengapresiasi capaian-capaian TPAKD. Di mana semua capaiannya melampaui target. Namun, kita jangan cepat berpuas diri. Harus ada inovasi-inovasi dari capaian yang sudah diraih agar bisa ditingkatkan. Saya juga berharap target yang ditetapkan nantinya lebih relevan, sehingga lebih memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja dalam meningkatkan akses keuangan daerah bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ucap Harisson.

Inklusi keuangan telah menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal. Inklusi keuangan pada dasarnya merupakan suatu kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, merujuk pada program tematik TPAKD tahun 2024 yakni Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan IKNB (Industri Keuangan Non Bank) yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat, maka program kerja TPAKD diarahkan untuk mendukung produk/layanan IKNB antara lain program asuransi sektor prioritas (asuransi usaha tani padi, ternak sapi/kerbau, tani jagung, serta asuransi nelayan), program dana pensiun bagi pekerja non formal, program pembiayaan (fintech, topindoku dll), serta program tabungan (pegadaian, tapera, BMT, dll).

Sehingga untuk program 2024, TPAKD Kalbar akan mengangkat tema Business Matching “Pengembangan Ekonomi Prioritas” serta program unggulan yang masih similar melanjutkan program tahun sebelumnya yakni meningkatkan jumlah delivery channel sektor IKNB, optimalisasi kelembagaan TPAKD kab/kota se Kalbar, publikasi/sosialisasi pemanfaatan program TPAKD bersinergi dengan program kerja pada lembaga/perangkat daerah anggota TPAKD bagi ASN Pemerintah Daerah, peningkatan kapasitas anggota dan penguatan TPAKD (menyiapkan modul workshop/training TPAKD) serta mengoptimalkan kepatuhan pelaporan online rencana dan realisasi program kerja triwulanan serta tahunan pada Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SiTPAKD).

Program TPAKD seyogyanya juga dapat diperkuat dengan strategi yang berkelanjutan dan memaksimalkan penggunaan teknologi agar dapat lebih banyak menjangkau dan memudahkan akses layanan keuangan masyarakat. Namun, untuk di Kalimantan Barat menghadapi sedikit kendala yang mana masih banyak daerah-daerah yang masuk kategori daerah blankspot (tanpa internet).

“Ini juga tak dapat dipisahkan. Kemudahan akses keuangan misalnya berbelanja dengan QRIS/caseless sangat dimudahkan untuk kita tanpa harus menggunakan uang tunai. Namun, terkendala di daerah-daerah yang masih tidak tersedia jaringan internet. Ini juga PR kita bersama. Kita atur strategi dari aspek lainnya, misalnya mengoptimalkan Agen Laku Pandai di setiap desa/kelurahan. Oleh karenanya saya optimis target yang ditetapkan akan mampu kita capai sesuai harapan,” tutur Harisson. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News