Hilirisasi Jadi Tema Utama Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya

KalbarOnline, Kubu Raya – Musrenbang RPJPD dan RKPD Kabupaten Kubu Raya kali ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 – 2045 dan penyusunan RKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2025.

Musrenbang RPJPD dan RKPD sendiri merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa peraturan pelaksanaannya.

“Saya berharap terus ada percepatan pembangunan di wilayah Kubu Raya ini, terutama akses-akses yang menghubungkan antar desa dan kecamatan. Ada beberapa yang perlu kita percepat akselerasinya, terutama jembatan,” kata Pj Sekda Kalbar, Mohammad Bari, usai memberikan arahannya mewakili Pj Gubernur Kalbar pada acara Musrenbang RPJPD Tahun 2025 – 2026, di Aula Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (25/03/2024).

Melalui musrenbang kali ini, proses penyusunan perencanaan tidak lagi digambarkan hanya bersifat top down namun juga bersifat partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Dalam musrenbang ini juga akan disepakati program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Kubu Raya pada tahun 2025 nanti, selain juga akan menyepakati visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk periode 20 tahun ke depan.

“Untuk itu, saya berpesan agar dalam menyusun program dan kegiatan prioritas tersebut agar memperhatikan prioritas kebutuhan daerah,” terang Bari.

Dirinya menyebutkan, bahwa Pemprov Kalbar akan terus bersinergi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten termuda di Kalbar tersebut. Termasuk beberapa intervensi dari pemerintah pusat, baik itu persoalan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi.

“Jadi bentuk sinergi dan kolaborasi kita (pemprov) dan Pemkab Kubu Raya itu sangat jelas ya, di mana kita selalu berkoordinasi dalam hal permasalahan yang ada di lapangan, termasuk persoalan anggaran, baik itu Dana Bagi Hasil (DBH) yang bisa kita bagikan dan itu selalu ada setiap tahunnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bari juga mengajak semua untuk memperhatikan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat saat ini. Di mana berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2023 tumbuh sebesar 4,46 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,07 persen, dan juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,05 persen pada tahun 2023.

Hal itu ditengarai oleh terkontraksinya kinerja ekspor sebesar 23,93 persen dan sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami perlambatan atau pertumbuhan negatif sebesar 15,81 persen sebagai akibat dari adanya kebijakan larangan ekspor bauksit mentah yang menyebabkan berhentinya pengiriman bauksit yang selama tujuh tahun telah berjalan. Hal ini berdampak pada sektor pertambangan kembali seperti kondisi awal di tahun 2016.

Di sisi lain, pertumbuhan sektor unggulan lainnya yakni pertanian, kehutanan dan perikanan hanya tumbuh hanya sebesar 1,59 persen di tahun 2023, sebagai akibat adanya gagal panen atau penurunan produksi pada sektor pertanian tanaman pangan dikarenakan dampak dari gejala la nina dan juga turunnya harga CPO dunia yang menyebabkan rendahnya produksi sawit di Kalbar.

“Kondisi ini perlu diwaspadai oleh kita bersama. Orientasi pembangunan yang berbasis sumber daya alam sudah mulai harus bertransformasi ke arah hilirisasi yang ke depan diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Kemudian, jika melihat capaian nilai IPM, maka Kabupaten Kubu Raya termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai capaian IPM pada tahun 2023 sebesar 70,50 meningkat dari kondisi tahun 2022 yang sebesar 69,83.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri terus berupaya meningkatkan nilai IPM melalui intervensi beberapa program unggulan seperti penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK Negeri, pembangunan unit sekolah baru untuk tingkatan SMA dan SMK serta SLB guna meningkatkan akses pendidikan,” ucapnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 tumbuh sebesar 4,98 persen menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5.48 persen, namun lebih baik dari kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar secara keseluruhan.

“Kondisi ini tetap harus diwaspadai mengingat ketergantungan Kalimantan Barat akan sumber daya alam masih cukup tinggi. Rumusan program yang mengarah kepada transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam ke arah hilirisasi tentunya harus menjadi prioritas,” katanya.

Kesiapan infrastruktur guna mendukung transformasi ekonomi dimaksud mulai dari kesiapan infrastruktur jalan, energi, konektivitas antar wilayah serta infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat tentu harus menjadi prioritas bersama, baik level provinsi maupun kabupaten/kota.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri akan terus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang didanai melalui APBD provinsi maupun kewenangan pemerintah pusat yang terus didorong melalui usulan forum musrenbang tingkat nasional,” katanya.

Selain itu, peningkatan sektor perekonomian tentunya diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Pada tahun 2023, Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, di mana sebelumnya nilai capaian IPM Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar 69,71 dengan kategori sedang, meningkat menjadi 70,47 pada tahun 2023 dengan status pembangunan manusia kategori tinggi,” jelas Bari. (Jau)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News