Pj Gubernur Harisson Beberkan Capaian Pembangunan ke Wantannas RI

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menerima kunjungan Tim Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) RI di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Senin (10/06/2024).

Pertemuan itu bertujuan untuk membahas perumusan kebijakan ekonomi nasional di Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Harisson memaparkan keunggulan geografis Kalbar yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini membuka peluang besar bagi Kalbar untuk menjadi provinsi unggulan dan mandiri, khususnya di bidang pangan.

“Dengan penduduk 5,6 juta jiwa dan luas wilayah 14,6 juta hektar, Kalbar memiliki potensi besar untuk berkembang. Data BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 7,77 persen di tahun 2018 menjadi 6,71 persen di tahun 2023,” ungkap Harisson.

Dirinya juga menjelaskan terkait capaian kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kalbar pun mengalami penurunan.

“Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kalbar berada pada angka 7,77 persen (387,08 jiwa) dari seluruh penduduk Kalbar. Angka ini menurun pada tahun 2023, dimana persentase penduduk miskin turun menjadi 6,71 persen (353,35 ribu jiwa),” ungkapnya.

Dilihat dari perkembangan lapangan pada sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Kalbar, pada periode 2020 hingga 2023 melalui PDRB menunjukkan tren yang fluktuatif.

“Tahun 2020 PDRB sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 7,926 triliun dan meningkat menjadi Rp 8,333 triliun di tahun 2022. Jumlah kemudian menurun kembali menjadi Rp 7,016 triliun pada tahun 2023,” ujar Pj Gubernur di hadapan Tim Setjen Wantannas RI.

Selanjutnya PDRB sektor industri pengolahan, juga mengalami tren positif. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai Rp 21,677 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 24,252 triliun pada tahun 2023.

“Melihat perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hilirisasi usaha pertambangan mineral di Kalbar harus semakin didorong untuk memaksimalkan nilai tambah keluaran kegiatan pertambangan mineral dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian di Kalbar,” tuturnya.

Sementara itu, guna mempercepat hilirisasi usaha pertambangan mineral, Harisson menyebutkan bahwa Pemprov Kalbar telah melakukan beberapa upaya seperti penerbitan izin usaha pertambangan bauksit, mendorong pembangunan Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing sebagai pintu keluar hasil pengelolaan komoditas, menerbitkan perda, serta mendorong penyediaan energi terjangkau dan berkelanjutan bagi industri pengolahan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir oleh Pemprov Kalbar.

Agenda tersebut turut dihadiri kepala perangkat daerah terkait di Pemprov Kalbar, Koordinator Tim Setjen Wantannas RI, Maman Suherman beserta jajarannya. (Jau)