Pj Gubernur Harisson Paparkan Capaian Hasil Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara daring, dari Ruang Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (21/06/2024).

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan intervensi pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (balita), dan calon pengantin (catin) secara berkelanjutan.

Dalam paparannya, Pj Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa progres pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak Pencegahan Stunting di Kalbar pada 21 Juni 2024. Dimana per 20 Juni 2024 mencapai 20,62%.

“Sampai per 20 Juni 2024, sasaran balita 416.854, kalau menurut Pusdatin 497.753, yang diukur 85.970 balita atau persentasenya 20,62 persen,” kata Harisson.

Diterangkannya, bahwa balita yang bermasalah gizi itu ada 37.858 orang, meliputi berat badan tidak naik 16.170 balita, gizi kurang 2.760, stunting 14.632. Sementara yang diintervensi hasilnya kemarin ada 152, sebelumnya juga balita stunting yang sudah diintervensi sebanyak 14.892 balita se-Kalbar.

Pelaksanaan intervensi ini dilakukan di 14 kabupaten/kota. Untuk kendala intervensi diantaranya tenaga kader yang belum faham alat antropometri, kemudian pelaksanaan pelayanan timbang pagi hari menyulitkan ibu-ibu datang serta ada juga kalangan ibu yang memeriksakan balitanya ke rumah sakit swasta.

“Rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan adalah pertama terus koordinasi, kolaborasi antara dinkes, faskes dengan dinas terkait kompetensi kader untuk gunakan antropometri,” katanya.

“Selain itu, mempermudah fasilitas alur Antropometri. Kemudian mengupayakan adanya kesepakatan bersama antara orang tua dengan petugas kesehatan atau posyandu untuk waktu pelayanan sore hari atau diluar jam kerja, serta  melakukan kerjasama antara kepala daerah dengan klinik swasta, terkait penimbangan balita yang berkunjung,” tutur Harisson. (Jau)