Pj Bupati Kubu Raya Raih Penghargaan Pengentasan Desa Tertinggal

KalbarOnline, Pontianak – Pj Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzaman baru saja menerima penghargaan bergengsi dari Pj Gubernur Kalimantan Barat atas prestasinya dalam mengentaskan desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kabupaten Kubu Raya. Penghargaan tersebut diserahkan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (02/07/2024).

Kamaruzaman menyambut baik penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan capaian Indeks Desa Membangun (IDM).

“Penghargaan ini memacu kami untuk memastikan bahwa sekarang tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan tertinggal. Yang ada sekarang adalah desa berkembang, maju, dan mandiri,” ujar Kamaruzaman usai menerima penghargaan.

Dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan status desa dari berkembang menjadi maju dan mandiri. Pemerintah kabupaten terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan memanfaatkan anggaran dana desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi desa.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar, Harisson menyatakan, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan.

“Kita patut berbangga bahwa Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil mengentaskan desa tertinggal tahun ini. Ini menunjukkan sinergitas yang terbangun antara semua pihak, dan kita harus mempertahankannya,” kata Harisson.

Harisson juga mengapresiasi para bupati di Kalbar yang telah berkinerja sangat baik dalam mewujudkan desa mandiri dan mengentaskan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Tahun ini, lanjutnya, ada tiga kabupaten—yakni Kubu Raya, Mempawah, dan Landak—yang berhasil mengentaskan desa tertinggal, sementara Kabupaten Melawi sukses menjadi yang tercepat dalam pemutakhiran data IDM tahun 2024.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga ahli profesional P3MD Provinsi Kalimantan Barat yang telah membantu dalam proses update data IDM dari tingkat desa hingga provinsi,” tambah Harisson.

Di akhir acara, Harisson mengingatkan para bupati untuk mengawal penggunaan dana desa dengan prioritas pencegahan dan penurunan angka stunting, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam intervensi stunting di wilayah masing-masing. (Jau)