Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Senin, 15 Juli 2024 |
KalbarOnline, Mempawah - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Mempawah bersama pemerintah daerah setempat menggelar sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), di Ruang Rapat Kantor Bupati Mempawah, Rabu (10/07/2024).
Kepala Kantah Mempawah, Marihot Gultom mengatakan, sidang yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Mempawah ini bertujuan membahas redistribusi tanah terkait dengan pelepasan kawasan hutan.
“Redistribusi tanah ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan memberikan tanda bukti hak sertifikat yang bersumber dari objek Reforma Agraria kepada subjek tora,” terang Gultom usai kegiatan.
Gultom mengungkapkan, kalau pihaknya pada tahun 2024 ini telah menarget pelepasan sebanyak 1000 bidang. Namun pada sidang GTRA kali ini yang dibahas sebanyak 902 bidang.
“902 bidang yang disidangkan hari ini terdiri dari Desa Anjungan Dalam, Desa Bumbun dengan masing masing target tercapai di Desa Anjungan dalam sebanyak 455 bidang, Desa Bumbun 447 bidang,” terang Gultom.
Di tempat yang sama, Pj Bupati Mempawah, Ismail menjelaskan, bahwa Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.755/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023, telah memberikan kepastian terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat, yang selama ini belum dapat dilegalisasi karena masuk dalam kawasan hutan.
“Tahapan pada kegiatan redistribusi tanah telah dilakukan. Mulai dari penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi objek dan subjek, pengukuran dan pemetaan. Saat ini yang akan kita laksanakan menetapkan subjek redistribusi tanah,” katanya.
Redistribusi tanah tersebut, lanjut Ismail, akan ditindaklanjuti dengan memberikan hak atas tanah dalam bentuk sertifikat, yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat.
Dengan seluruh bidang yang telah terukur tersebut, Ismail berharap dapat ditindaklanjuti ke tahap sertifikat redistribusi tanah.
“Sidang GTRA yang kita laksanakan hari ini sangat penting, karena hasil dari sidang ini menjadi dasar dalam menerbitkan sertifikat Redistribusi nantinya. Semoga sidang GTRA ini, dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah,” pungkasnya.
Sidang GTRA Pemkab Mempawah bersama BPN Mempawah tersebut turut diikuti oleh Sekda Kabupaten Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mempawah terkait, serta staf BPN Mempawah. (Jau)
KalbarOnline, Mempawah - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Mempawah bersama pemerintah daerah setempat menggelar sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), di Ruang Rapat Kantor Bupati Mempawah, Rabu (10/07/2024).
Kepala Kantah Mempawah, Marihot Gultom mengatakan, sidang yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Mempawah ini bertujuan membahas redistribusi tanah terkait dengan pelepasan kawasan hutan.
“Redistribusi tanah ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan memberikan tanda bukti hak sertifikat yang bersumber dari objek Reforma Agraria kepada subjek tora,” terang Gultom usai kegiatan.
Gultom mengungkapkan, kalau pihaknya pada tahun 2024 ini telah menarget pelepasan sebanyak 1000 bidang. Namun pada sidang GTRA kali ini yang dibahas sebanyak 902 bidang.
“902 bidang yang disidangkan hari ini terdiri dari Desa Anjungan Dalam, Desa Bumbun dengan masing masing target tercapai di Desa Anjungan dalam sebanyak 455 bidang, Desa Bumbun 447 bidang,” terang Gultom.
Di tempat yang sama, Pj Bupati Mempawah, Ismail menjelaskan, bahwa Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.755/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023, telah memberikan kepastian terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat, yang selama ini belum dapat dilegalisasi karena masuk dalam kawasan hutan.
“Tahapan pada kegiatan redistribusi tanah telah dilakukan. Mulai dari penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi objek dan subjek, pengukuran dan pemetaan. Saat ini yang akan kita laksanakan menetapkan subjek redistribusi tanah,” katanya.
Redistribusi tanah tersebut, lanjut Ismail, akan ditindaklanjuti dengan memberikan hak atas tanah dalam bentuk sertifikat, yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat.
Dengan seluruh bidang yang telah terukur tersebut, Ismail berharap dapat ditindaklanjuti ke tahap sertifikat redistribusi tanah.
“Sidang GTRA yang kita laksanakan hari ini sangat penting, karena hasil dari sidang ini menjadi dasar dalam menerbitkan sertifikat Redistribusi nantinya. Semoga sidang GTRA ini, dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah,” pungkasnya.
Sidang GTRA Pemkab Mempawah bersama BPN Mempawah tersebut turut diikuti oleh Sekda Kabupaten Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mempawah terkait, serta staf BPN Mempawah. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini