Pj Gubernur Kalbar: Pengadaan Barang Jasa Harus Berkualitas dan Transparan

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson secara resmi membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Kalbar Tahun 2024, di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (10/07/2024).

Acara yang dihadiri oleh Perwakilan LKPP RI dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar itu, bertujuan untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Harapannya, kegiatan ini dapat mendukung pertumbuhan perekonomian dan percepatan pembangunan daerah di Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menekankan betapa pentingnya pengadaan barang/jasa dalam pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.

Dia mendorong seluruh Kepala Daerah untuk mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa dengan memprioritaskan produk dalam negeri dan memberdayakan usaha mikro, kecil dan koperasi.

“Peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa sangat penting. Kami harus memastikan mekanisme pengadaan berjalan efektif, efisien, dan transparan, sehingga barang/jasa yang diperoleh memenuhi standar kualitas dan spesifikasi teknis,” ungkap Harisson.

Rakor ini juga menjadi langkah strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pengadaan. Penguatan kelembagaan UKPBJ dengan SDM profesional diharapkan dapat menjadikan UKPBJ semakin profesional, independen, dan terhindar dari intervensi.

“Penguatan kelembagaan UKPBJ yang didukung oleh SDM profesional akan menjadikan UKPBJ lebih unggul, independen, dan bebas dari intervensi. Ini akan menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” tambahnya.

Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan UKPBJ di kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Dia mendorong agar lebih banyak UKPBJ mencapai Kematangan Level 3 (Pro Aktif) sebagai landasan menuju pusat keunggulan.

“Saat ini, baru ada 3 UKPBJ yang mencapai Kematangan Level 3, yaitu UKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, dan Kota Singkawang. Kami berharap kabupaten/kota lain juga bisa segera memenuhi target ini,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Harisson kembali mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mengupayakan secara maksimal agar UKPBJ mereka mencapai Kematangan Level 3.

“Ini adalah bentuk keseriusan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang berkualitas, profesional, dan akuntabel,” tutup Harisson.

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Piagam Penghargaan UKPBJ Pro Aktif oleh Perwakilan LKPP RI kepada Pj Gubernur Kalbar, diikuti dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada UKPBJ Kabupaten Sanggau dan Kota Singkawang. (Jau)