Harisson Ajak Semua Pihak Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Hidup

KalbarOnline – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Kesehatan Tahun 2023 dan 2024”, baru-baru ini.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Barat dan melibatkan berbagai pihak dari pemerintah hingga sektor swasta.

Dalam sambutannya, Harisson menekankan pentingnya memperhatikan indikator-indikator Kualitas Pembangunan Manusia seperti Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran Per Kapita Penduduk (PPP).

Ia juga mencatat, bahwa sejak 2010, UHH di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan, dengan Kabupaten Bengkayang mencatat angka tertinggi yaitu 74,20 tahun pada 2023.

FGD ini dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama, antara Harisson dan beberapa kepala daerah se-Kalimantan Barat. Komitmen tersebut mencakup enam poin utama, termasuk pemenuhan sarana prasarana kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, serta penguatan sistem informasi kesehatan terintegrasi.

Harisson menggarisbawahi, bahwa perbaikan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan. Sektor lain seperti lingkungan hidup, pendidikan, sosial, dan ekonomi juga memegang peranan penting, bahkan bisa menyumbang hingga 60 – 70 persen dari peningkatan kesehatan.

“Faktor genetik dan pelayanan kesehatan memang penting, namun lingkungan dan perilaku memiliki dampak yang jauh lebih besar. Misalnya, pada kasus stunting, faktor lingkungan dan pola asuh dapat mencegah stunting meski faktor genetik juga berperan,” ujar Harisson.

Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perilaku hidup sehat.

“Tidak bisa hanya menyalahkan sektor kesehatan jika derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Selain itu, Harisson juga mengumumkan penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Barat. Berdasarkan survei terbaru, angka kemiskinan menurun dari 6,71 persen pada 2023 menjadi 6,32 persen pada 2024. Kabupaten Kubu Raya mencatat angka kemiskinan terendah sebesar 4,08 persen, sedangkan Kabupaten Melawi mencatat angka tertinggi dengan 10,62 persen.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan layanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan. (Jau)