Harisson Harap Aparatur Desa Mampu Maksimalkan Potensi Demi Kesejahteraan Masyarakat

KalbarOnline, Pontianak – Melalui program P3PD, pemerintah melakukan penguatan kapasitas bagi Aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, agar mereka lebih mampu mengelola pemerintahan, menyelesaikan persoalan, dan memanfaatkan potensi serta aset desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Barat juga telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal kemandirian desa ini.

Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa dan berbagai pihak terkait seperti BPD, PKK, kader posyandu, serta tokoh masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti prevalensi stunting, anak putus sekolah, pernikahan dini, ancaman narkotika, hingga masalah judi online.

“Alhamdulillah, sejak tahun 2023, Kalimantan Barat sudah tidak lagi memiliki desa sangat tertinggal, dan pada tahun 2024, desa tertinggal telah dienyahkan,” kata Harisson saat memberikan arahan kepada aparatur desa dalam rangka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa (P3PD) Tahun 2024, di Hotel Garuda Pontianak, (28/08/2024).

Saat ini, seluruh kabupaten di Provinsi Kalbar sudah tak ada lagi kategori desa sangat tertinggal, melainkan hanya kategori Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.

Kemudian sebagaimana arahan dari pemerintah pusat tentang fokus penggunaan dana desa sangat jelas, terutama dalam menangani masalah stunting, memberikan bantuan langsung tunai, dan meningkatkan ketahanan pangan.

Diharapkannya, kepala desa bersama perangkat desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kepala desa juga diminta memberikan insentif kepada kader posyandu, membentuk tim trantib linmas desa, serta mendukung tenaga pendidik pada PAUD dan kader kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa, sebagaimana tercantum dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

“Kemudian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu sumber pendapatan potensial, di samping aset desa lainnya yang dapat dioptimalkan misalnya disewakan, seperti pasar desa dan fasilitas umum,” tuturnya.

Pj Gubernur juga mengingatkan seluruh anggota BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan membantu kepala desa dalam mengelola APBDes agar tidak terjadi penyimpangan.

“Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan negara kita tercinta. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan pertolongan-Nya kepada kita semua,” tutup Pj Gubernur.

Sementara itu, secara terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Balombo secara resmi membuka P3PD Tahun 2024 secara luring di Hotel Surabaya Suite Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu ia menuturkan, bahwa pelatihan ini dihadiri perwakilan dari 23 provinsi seluruh Indonesia secara virtual, termasuk para kepala desa, perangkat desa, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

La Ode menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan ini, termasuk kepada para gubernur yang telah mendukung acara tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Pelatihan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan LKD, serta memperkuat sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa program ini juga bertujuan untuk menguatkan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi, serta mengembangkan sistem pembelajaran online untuk mempercepat dan memperluas jangkauan peningkatan kapasitas desa.

“Kita telah merancang pengembangan sistem pembelajaran secara online atau yang kita kenal dengan Learning Management System (LMS) untuk mempercepat dan memperluas jangkauan peningkatan kapasitas desa di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Diungkapkannya lagi, pentingnya pemetaan potensi desa melalui riset dan survei yang presisi, sehingga pembangunan desa dapat dilakukan dengan skala prioritas tertentu. Menurutnya desa-desa perlu memiliki fokus yang jelas, apakah menjadi desa wisata, desa industri, atau lainnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki.

“Desa harus memiliki Visi yang jelas. Apakah ingin menjadi desa wisata, desa industri, atau lainnya. Ini penting agar desa dapat berkembang dengan cepat dan tepat,” tegasnya.

Ia berharap, para peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan serius, serta menerapkan ilmu yang didapat untuk memajukan desanya masing-masing. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur desa dan LKD, serta memperkuat kepemimpinan desa dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. (Jau)