Pemerintahan Prabowo-Gibran Targetkan Pembangunan 3 Juta Rumah Per Tahun, Bentuk Kementerian Perumahan Baru

KalbarOnline.com – Pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah mengumumkan rencana ambisius mereka untuk membentuk Kementerian Perumahan dan menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia yang hingga kini masih menjadi masalah besar.

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa dari total 3 juta rumah tersebut, 1 juta unit akan dibangun di perkotaan dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara 2 juta unit lainnya akan dibangun di pedesaan, dengan 1 juta unit di wilayah pesisir.

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka backlog kepemilikan rumah yang, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2023, masih mencapai 9,9 juta unit. Selain itu, setiap tahun ada potensi tambahan backlog sebesar 800.000 unit akibat pertambahan rumah tangga baru.

“Kita akan mendirikan kembali Kementerian Perumahan. RAPBN tahun depan telah memasukkan alokasi anggaran sebesar Rp 53 triliun untuk memulai program ini,” ungkap Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sabtu (31/8).

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyambut baik rencana ini. Menurutnya, pembentukan Kementerian Perumahan sangat dibutuhkan untuk mengatasi backlog perumahan. Dengan adanya kementerian khusus, koordinasi antara kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan pihak swasta akan lebih mudah dilakukan.

Namun, Bambang juga mengingatkan bahwa target 3 juta rumah per tahun membutuhkan upaya besar, termasuk dari sisi anggaran dan kerjasama dengan sektor swasta. Selain itu, ia juga menyarankan agar pembangunan hunian vertikal, yang hemat lahan dan terintegrasi dengan transportasi, menjadi bagian dari solusi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, menambahkan bahwa kesuksesan program ini juga bergantung pada kesiapan pilar-pilar fundamental seperti bank tanah, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), dan dana abadi perumahan. Tanpa kesiapan ini, mencapai target 3 juta rumah akan menjadi tantangan besar. (FikA)