Pj Gubernur Kalbar Dorong Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan dan Bumdes

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menghadiri Workshop dan Coffee Talk Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan dan BUMDesa untuk kontribusi optimal dalam pembangunan Kalimantan Barat, Kamis (10/10/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Harisson menginginkan, agar setiap badan usaha milik desa (bumdes) melalui kepala desa maupun pengurus bumdes benar-benar mampu melihat Potensi yang ada di daerah mereka.

“Mereka harus berjiwa entrepreneurship dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di desa misalnya dapat menarik pendapatan untuk bumdes yang pada akhirnya menjadi besar dan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa itu juga dapat meningkatkan peran serta  masyarakat di desa-desa. Itu yang kita mau sebenarnya,” harapnya.

Tak hanya itu, untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah BLUD juga harus benar-benar memperhatikan dan mempunyai target-target kinerja yang jelas dan harus dicapai.

“Harus konsentrasi di situ. Karena kalau sudah BLUD di BUMD kita harus benar-benar mengoptimalkan sumber daya yang ada di badan usahanya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Terutama kalau BLUD, dengan pengelolaan keuangan yang lebih leluasa, menurutnya dapat menggunakan dana yang di BLUD untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mencontohkan seperti di rumah sakit, dengan dana BLUD-nya, ada margin keuntungan yang bisa digunakan untuk membangun gedung-gedung pelayanan. Kemudian perusahan air minum, Harisson tegaskan, seharusnya dengan berpikir pola bisnis dengan dibantu pemerintah dapat terus melebarkan jaringannya sehingga semua masyarakat terlayani dengan baik dalam fasilitas untuk air bersih sampai kerumah-rumah.

“Dan ini memang diperlukan pemimpin atau manajer yang benar-benar terus berorientasi kepada pelayanan yang terus berupaya meningkatkan pendapatan dalam rangka memanfaatkan pendapatan itu kembali untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M Harahap pada Workshop dan Coffee Talk mengatakan, bahwa penguatan tata kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa untuk kontribusi optimal dalam pembangunan Kalimantan Barat.

“Guna mendorong hal itu, BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalimantan Barat sangat memerlukan penguatan tata kelola korporasi (corporate governance), termasuk dalam hal manajemen risiko (risk management). Dengan demikian, BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa bisa dijalankan secara profesional, semakin akuntabel, dan bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.

Disampaikannya, workshop dan coffeetalk ini dilakukan karena BPKP menemukan kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalimantan Barat dalam pembangunan nasional terbilang rendah. Buktinya, dari 25 BUMD se-Kalimantan Barat, baru 6 BUMD yang mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Bahkan, BPKP menemukan 11 BUMD yang mengalami kerugian dan membebani pemerintah daerah pada tahun 2023.

BLUD Kesehatan seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) juga belum memaksimalkan fleksibilitas yang diberikan dalam penyediaan sumber daya pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan yang masih belum sesuai dengan standar.

Demikian juga dengan BUMDesa. Mereka mayoritas tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes), bahkan malah kebanyakan membebani desa.

“Dari workshop dan coffeetalk ini, komitmen para pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk mengakselerasi kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan dan BUMDesa tersebut melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Rudy juga menyampaikan pentingnya peran stakeholders, dalam hal ini biro/bagian perekonomian dan pembangunan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta inspektorat daerah dalam membina dan mengawasi tata kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUM Desa.

Sebagai informasi, workshop ini dihadiri oleh para kepala biro/bagian perekonomian dan pembangunan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur daerah, direktur BUMD, dan direktur RSUD (BLUD) se-Kalimantan Barat.