Mulut APH Jadi Alat Serang Paslon di Pilkada Kalbar? Jaksa Bantah Cawe-Cawe

KalbarOnline, Pontianak – Kampanye hitam atau black campaign semakin bermunculan dalam pesta demokrasi Pilkada Kalbar, terkhusus di pemilihan gubernur. Aparat penegak hukum seakan dijadikan alat untuk menyudutkan para pasangan calon.

Akhir-akhir ini, statemen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terkait dengan dugaan tipikor pada dana hibah Yayasan Mujahidin, untuk menyudutkan salah satu paslon di Pilkada Kalbar.

Sesuai dengan edaran Jaksa Agung yang menginstruksikan untuk menunda semua proses hukum terhadap para kontestan atau calon kepala daerah yang berlaga selama kontestasi pilkada berlangsung.

Kajati Kalbar melalui Kasipenkum, I Wayan Gedin Arainta membantah atas asumsi yang beredar bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ikut cawe-cawe dalam kontestasi politik di Kalimantan Barat.

Selain itu, Wayan juga membantah pernyataan terkait penyelidikan kasus tipikor oleh pihaknya membuat stabilitas dan kondusifitas terganggu selama Pilkada Kalbar berlangsung.

“Tidak ada cawe-cawe,” kata Wayan yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya belum lama ini.

Menurut Wayan, tidak ada niatan pihaknya mengeluarkan statement untuk kemudian menjatuhkan paslon di ajang Pilgub Kalimantan Barat.

“Kami diminta info terkait perkembangan perkara, kami sampaikan apa adanya, karena memang pernah dipanggil tapi beliau tidak hadir, cuma itu saja dan tidak lebih,” ujar Wayan.

Wayan pun menegaskan, bahwa pihaknya tetap berada dalam netralitas selama Pilkada Kalbar berlangsung, termasuk ajang Pilgub Kalbar.

“Kami tegaskan bahwa kami kejaksaan harus netral,” tegas Wayan.

Wayan memastikan, pihaknya turut serta menjaga stabilitas dan kondusivitas selama proses pilkada berlangsung di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Kapolda Kalbar melalui Kabid Humas Kombes Pol Raden Petit Wijaya menegaskan, bahwa kepolisian dituntut untuk netralitas selama pilkada serentak berlangsung. Di mana stabilitas keamanan dan kondusifitas merupakan hal yang diutamakan dalam pilkada.

Sehingga para pihak, termasuk paslon dan timses untuk tidak melakukan black campaign atau menyudutkan serta menyerang salah satu paslon secara personal dengan tujuan untuk menjatuhkan antara paslon satu dengan paslon lainnya.

“Semua sudah sepakat, deklarasi pilkada damai sudah dilaksanakan, semua sudah berkomitmen, jadi gunakan cara-cara elegan dengan mengutamakan program, bukan menjatuhkan paslon dengan cara menyerang personal atau private calon agar tidak memunculkan kegaduhan,” ujar Raden Petit Wijaya.

Raden Petit menyatakan pula, terkait dengan permasalahan personal paslon diungkit-ungkit di saat pilkada berlangsung, kenapa hal tersebut tidak dimunculkan sebelum pilkada berlangsung.

“Kenapa baru sekarang dikeluarkan semuanya persoalan-persoalan itu,” ucap Petit.

Dalam deklarasi damai, lanjut Petit, bahwa semua pihak telah diundang, termasuk para paslon maupun tim untuk melaksanakan Deklarasi damai. Di mana tujuan deklarasi damai yakni untuk tidak saling menjatuhkan.

Saat disinggung, apakah kepolisian dapat mengeluarkan statement terkait kasus yang melibatkan para paslon selama pilkada berlangsung? Petit menegaskan, bahwa hal tersebut tentulah sesuai dengan instruksi Mabes Polri. Artinya, dalam  memberikan pernyataan tidak serta merta begitu saja, melainkan melihat situasi dan kondisi, sehingga semuanya dipertimbangkan guna menjaga stabilitas dan kondusivitas selama pilkada berlangsung.

“Ya itu tadi, kalau di kami semuanya ada pertimbangan, terutama terkait dengan kondusivitas dalam menjaga stabilitas keamanan, karena apapun dan bagaimanapun semua masih proses, dalam tanda kutip masih proses pembuktian,” jelas Petit.

Petit pun mengimbau kepada semua pihak, termasuk para paslon untuk turut serta dalam menjaga kondusivitas keamanan di Kalimantan Barat selama pilkada berlangsung, yakni dengan cara tidak melakukan black campaign baik itu media sosial maupun media online sehingga terjadi provokasi dan keributan maupun kegaduhan.

“Intinya kami mengimbau kepada semuanya, ayo bersama-sama untuk tidak menggunakan cara-cara menjatuhkan/black campaign, suguhkan program positif kepada masyarakat dan biarkan rakyat yang memilih, bukan saling menjatuhkan,” imbau Petit.

Pastikan Tak Serang Personal Paslon

Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi), Syarif Abdullah Alkadrie turut menyayangkan model kampanye yang tidak mengedepankan visi misi atau program pembangunan masing-masing calon, melainkan malah lebih terkesan untuk menjatuhkan lawan.

“Saya kira kalau kita mau (menjatuhkan lawan) kita tahu kok dengan yang lain-lain tapi kita tidak perlu melakukan itu, silahkan fokus ke program yang harus diutamakan,” ungkap Syarif.

Lebih lanjut Syarif memastikan, bahwa pasangan nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono tidak melakukan kampanye hitam apalagi untuk menjatuhkan lawan. Lantaran menurutnya saat ini masyarakat sudah cerdas dan melihat langsung bukti pembangunan saat Sutarmidji menjabat.

“Selama dua periode wali kota dan satu periode gubernur cukup banyak prestasi yang beliau (Sutarmidji) capai, bisa dilihat dari tanda penghargaan yang didapatkan,” jelasnya.

Syarif menilai, kampanye mengusung program sangat penting untuk dilakukan terutama dalam rangka membangun Kalbar. Dengan melihat visi misi masing-masing pasangan calon kepala daerah. Apalagi yang akan berlaga pada pemilihan gubernur (pilgub) mendatang merupakan para mantan kepala daerah.

“Para calon (gubernur) inikan mantan-mantan kepala daerah semua jadi sejak dia menjadi bupati wali kota bisa dilihat track record-nya bagaimana kemampuannya dalam memimpin berinovasi terhadap untuk kemajuan daerah lompatan-lompatan kemajuan daerah,” kata Syarif.

“Kalau kita lihat Pak Sutarmidji selama mimpin Kalbar lima tahun ini luar biasa baik dari peningkatan infrastruktur kemudian baik penurunan angka kemiskinan, lalu peningkatan PAD artinya dalam beliau memangku walaupun kita kemarin sempat terkena musibah covid dua tahun kita sulit,” sambungnya.

Dikatakannya, dengan prestasi-prestasi yang berhasil diraih oleh Sutarmidji, tentu banyak pihak yang ingin mendongkel popularitas maupun elektabilitasnya. Hal tersebut baginya merupakan sesuatu yang kurang etis untuk dilakukan oleh pesaing. Para kandidat calon kepala daerah harusnya beradu gagasan apalagi mereka merupakan putra terbaik.

“Untuk memimpin daerah tentu harus dengan ukuran tidak asal bunyi (asbun) artinya (dipikirkan) ukuran kemampuan sumber daya manusia dan sebagainya,” tegas Syarif.

Sebagai Ketua Tim Pemenangan Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif mengajak semua baik partai maupun relawan untuk membangun kolaborasi dan solidaritas. Baik relawan maupun partai menurutnya memiliki tujuan yang sama untuk memenangkan pasangan Sutarmidji-Didi Haryono.

“Mari kita bergerak bersama, bagaimana pasangan yang kita usung Sutarmidji-Didi Haryono itu bisa memenangkan kontestasi di 27 November yang akan datang,” pungkasnya.

Jejak Persoalan Hukum Paslon Pilgub Kalbar

Ria Norsan dan Istri pernah diperiksa penyidik kepolisian dan Majelis Hakim dalam kasus korupsi pembangunan BP2TD mempawah dengan kerugian negara Rp 32 Miliar.

Muda Mahendrawan pernah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan proyek PDAM di Kubu Raya.

Sutarmidji dipanggil Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk dilakukan klarifikasi terkait dana Hibah Yayasan Mujahidin Pontianak. (**)