Pemprov Kalbar Lakukan PKS Optimalisasi Pengawasan dan Penyaluran BBM

KalbarOnline, Pontianak – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat akan memperkuat pengawasan serta penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini digelar di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (17/10/2024).

Dalam bentuk kerja sama tersebut, ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan langsung Pj Gubernur Kalbar, Harisson bersama Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Erika Retnowati dengan disaksikan seluruh instansi dan stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Harisson mengatakan, bahwa mengingat pentingnya BBM bagi kehidupan masyarakat dan pergerakan ekonomi, maka pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di Kalimantan Barat agar dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat volume dan menjadi hal yang penting dan mendesak.

Melalui rangkaian komunikasi, koordinasi dan pembahasan yang intens antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, telah disepakati adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi di Kalbar.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya berharap dengan adanya perjanjian kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.

“Pendistribusian BBM khususnya BBM bersubsidi nantinya dapat disalurkan benar-benar tepat sasaran dan tepat volume, golongan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai konsumen pengguna dapat mengakses dan mendapatkan BBM bersubsidi dengan mudah, antrean kendaraan dan truk di SPBU segera dapat diurai dan diselesaikan,” ucap Harisson.

Dirinya menambahkan, bahan bakar minyak (BBM) mempunyai peran penting dalam mendukung perekonomian, dan dibutuhkan untuk mendukung operasional berbagai sektor, antara lain transportasi, distribusi barang dan jasa serta sektor ekonomi. Tanpa BBM, banyak aspek kehidupan akan terhenti, yang akan berdampak negatif pada perekonomian.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM agar harga BBM tetap terjangkau.

“Hal ini penting untuk mengendalikan inflasi dan memastikan bahwa biaya transportasi dan produksi tidak meningkat secara drastis. Pemberian subsidi BBM ini meliputi BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) yaitu solar dan BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yaitu pertalite,” katanya.

Kuota BBM Bersubsidi Tahun 2024 Kalimantan Barat yang disalurkan melalui PT Pertamina Patra Niaga yaitu JBT sebesar 429.459 KL dan JBKP sebesar 770.817 KL yang disalurkan melalui 217 SPBU dan 16 SPBN yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat. Sampai dengan bulan September 2024 realisasi penyaluran JBT sebesar 300.690 KL (70,02%) dan JBKP sebesar 538.074 KL (69,81%).

Kemudian, maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBT dan JBKP pada konsumen pengguna.

Ruang lingkup kerja sama ini antara lain adalah pengendalian dan peningkatan koordinasi terhadap penyaluran JBT dan JBKP, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, pelaksanaan sosialisasi terkait kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

“Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan peran BPH Migas selama ini terutama telah bersinergi dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat dalam pendistribusian BBM ke seluruh pelosok wilayah di Kalimantan Barat sehingga dapat berjalan dengan baik,” ujar Harisson.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, orang nomor satu di Kalbar tersebut mengungkapkan bahwa masih terlihat antrean kendaraan dan truk-truk di beberapa SPBU di Kalimantan Barat, terutama pada jalur-jalur transportasi pengiriman barang-barang pokok sehingga terkadang mengganggu alur lalu lintas.

Masih terdengar para nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidi untuk kebutuhan mereka melaut. Dan masih banyak keluhan dari masyarakat kecil lainnya dalam mendapatkan BBM subsidi. Begitu pula para nelayan bisa mendapat kepastian untuk mendapatkan BBM subsidinya di SPBN.

“Dengan adanya kerjasama ini kedepannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi kebijakan penyaluran BBM, dan hal-hal lain seperti pendampingan teknis terkait peningkatan potensi pendapatan dari bahan bakar minyak agar PAD Kalimantan Barat meningkat,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Erika Retnowati mengungkapkan, PKS ini merupakan salah satu upaya untuk mengawasi secara bersama-sama penyaluran BBM Bersubsidi dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk BBM subsidi dan kompensasi.

“PKS ini dilakukan secara transparan dan kita bersama-sama dalam satu tugas negara, yaitu untuk mengawasi penyaluran BBM Bersubsidi dan menjaga APBN, termasuk didalamnya BBM subsidi dan kompensasi,” kata Erika.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya BPH Migas telah menandatangani PKS dengan beberapa pemprov, dan Kalbar menjadi provinsi melaksanakan yang ke 11 dalam melaksanakan PKS tersebut dan diharapkan nantinya seluruh pemprov dapat menandatangani perjanjian kerja sama serupa.

“BPH Migas sudah menandatangani PKS dengan pemprov lainnya dan kerja sama yang kita laksanakan hari ini sudah yang ke 11. Kedepannya dari PKS ini dapat menjadi referensi pembahasan PKS dengan daerah lainnya. Nanti titik temunya dimana, dapat dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Dengan terjalinnya kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam mengoptimalkan pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Kalimantan Barat.

Langkah strategis ini tidak hanya akan memastikan distribusi BBM yang lebih tepat sasaran dan volume, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses dan efisiensi antrean di SPBU.

Melalui implementasi PKS ini, Pemprov Kalbar dan BPH Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga stabilitas harga BBM demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (Lid)