Pemprov Kalbar Gelar High Level Meeting TP2DD Dalam Rangka Percepatan Digitalisasi Daerah

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank Indonesia menggelar kegiatan High Level Meeting Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Jumat (25/10/2024).

Kegiatan tersebut dalam rangka akselerasi perluasan dan implementasi elektronifikasi pajak dan retribusi daerah di sisa waktu semester IV Tahun 2024 ini, bersama dengan PJP bank dan non bank, serta Bank RKUD melalui berbagai kanal pembayaran non tunai.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Kalbar, Mohammad Bari menyebutkan, High level Meeting ini yang menjadi pijakan penting agar semua memiliki wawasan serta pemahaman yang sama guna memantapkan kembali pengimplementasian ETPD di Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung percepatan perluasan digitalisasi daerah.

“Pemerintah bersama Perbankan secara kolektif telah bekerja sama membangun keamanan transaksi elektronik yang mudah, aman dan handal. Pola transaksi non tunai secara digital ini diharapkan dapat memberikan dampak positif guna terwujudnya pelayanan Publik yang prima serta pemerintahan yang bertanggung jawab dan bersih dari fraud,” kata dia.

Bari menambahkan, elektronifikasi transaksi telah membantu pemerintah mengotomatisasi proses bisnis layanan secara efisien dan akurat.

Pada pendapatan daerah, kami percaya bahwa elektronifikasi berdampak positif pada peningkatan Pajak dan Retribusi serta pendapatan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad untuk terus berupaya menyediakan pilihan kanal-kanal transaksi non tunai pada sisi pendapatan.

Selain itu, Bari menyatakan, bahwa pada sisi belanja daerah, pemerintah daerah juga telah menerapkan kartu kredit pemerintah daerah agar belanja daerah dapat diproses lebih cepat guna mempercepat perputaran perekonomian di wilayah Kalimantan Barat.

“Kami terus menghimbau kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat serta perangkat daerah kabupaten/kota agar senantiasa berupaya mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pada semua jenis belanja daerah dan pendapatan daerah,” ujarnya.

“Kami juga berharap dukungan mitra PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar dapat berjalan seirama dengan perubahan yang dibutuhkan, ketersediaan sistem pembayaran dan kanal pembayaran yang terintegrasi menjadi kunci utama terselenggaranya elektronifikasi transaksi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat,” sambung Bari.

Kemudian menurutnya, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di wilayah Kalimantan Barat secara umum telah berjalan baik, namun tetap perlu menjadi perhatian bersama terutama pada aspek proses di mana rata-rata pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Barat termasuk pemerintah provinsi dinilai aspek prosesnya kurang maksimal.

“Terhadap aspek output, masih terdapat kabupaten/kota yang nilai evaluasinya belum mencapai posisi digital. Kami berharap pihak perbankan agar lebih cepat menyesuaikan tuntutan perubahan dengan membantu fasilitasi pembayaran elektronik terintegrasi pada belanja maupun pendapatan daerah,” terangnya.

“Sedangkan pada aspek outcome seluruh Pemerintah Daerah sudah lumayan baik berada di zona hijau, kami minta untuk dipertahankan hasil ini dan terus lakukan upaya-upaya peningkatan transaksi non tunai,” tambahnya.

Selain itu, Bari mengimbau kepada TPID agar seluruh Kepala daerah kab/kota  menindaklanjuti hasil rekomendasi dari rapat koordinasi TPID se-Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat ini.

“Kami berharap untuk seluruh Sekretaris TP2DD yang hadir pada hari ini agar lebih giat mengagendakan high level meeting, capacity building serta literasi masyarakat,” pungkasnya. (Lid)