Pj Gubernur Harisson Buka Rakor TPID se-Kalimantan

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson membuka secara resmi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPIP dan TPID se-Kalimantan Tahun 2024, di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Selasa (22/10/2024).

Rakor ini mengangkat tema “Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah Mewujudkan The New Kalimantan”.

Rakorwil TPID merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh TPID Regional Kalimantan untuk meningkatkan komunikasi efektif, koordinasi dan sinergi antar TPID di Kalimantan dan TPIP, seiring dengan perkembangan inflasi yang perlu mendapatkan perhatian di tengah dinamika kebijakan moneter global sekaligus turut mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Kalbar, Harisson menerangkan, bahwa angka inflasi provinsi se-Kalimantan bulan September 2024 terjaga stabil dan terkendali pada angka sasaran 2,5±1% yakni Provinsi Kaltim (2,16%), Provinsi Kalsel (1,98%), Kalbar (1,79%), Kaltara (1,74%), dan Kalteng (1,45%), serta dinyatakan oleh BPS bahwa rendahnya tingkat inflasi September 2024 (year to date) ditekan oleh deflasi yang terjadi pada komoditas komponen harga bergejolak.

Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi hasil rakorwil tahun 2022 lalu di Kalimantan Selatan yang mengangkat tema “Meningkatkan Peran Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam Menjaga Ketahanan Pangan dan Mendukung Pengendalian Inflasi Daerah”.

Beberapa kesepakatan hasil rakorwil tahun 2022 tersebut telah terlaksana, khususnya yang merujuk pada himbauan TPIP seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, serta kerjasama antar daerah (KAD), bahkan beberapa Kota Sampel IHK telah memiliki Kios Penyeimbang seperti Kota Palangkaraya (Gerai TPID) dan Kota Bontang (Wartek Inflasi), namun terdapat beberapa langkah yang masih belum terwujud dan perlu mendapatkan dukungan partisipasi dari mitra-mitra pemerintah daerah.

“Oleh karenanya, pada tahun ini rakorwil yang mengangkat tema Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah Mewujudkan The New Kalimantan, semoga dapat menghasilkan rekomendasi dan kebijakan guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan,” ujar Harisson.

Dirinya melanjutkan, pihaknya terus mengembangkan inovasi-inovasi kebijakan baru yang dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh daerah, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan perkembangan teknologi. Serta memaksimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Harisson juga menyebut, salah satu keberhasilan Provinsi Kalimantan Barat dalam mengendalikan inflasi tidak terlepas dari strategi 4K yaitu Ketersediaan Pasokan Bahan Pokok, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi serta Komunikasi yang Efektif.

“Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk terus berupaya agar strategi yang kita terapkan selama ini mampu berjalan dengan baik sehingga inflasi tetap terjaga,” timpal Harisson.

Kemudian, di hadapan para seluruh peserta Tim TPID Kalbar, Harisson menyampaikan pesan penting, bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan berdasarkan etiologi (sumber pertama yang menjadi penyebab inflasi).

“Jadi Inflasi ini harus mengacu pada efisiensi dalam penerapan program-program yang kita siapkan dalam menjaga angka inflasi itu sendiri. Saya berharap kita semua bisa fokus pada sisi efisiensi,” katanya.

Menutup arahannya, Harisson berpesan agar seluruh Tim TPID mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dan sinergi yang lebih erat antara semua pihak untuk menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Kalimantan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BI Kalimantan Kalbar, kepala perangkat daerah anggota TPID Provinsi Kalimantan Barat, para sekretaris daerah dan Ketua Harian TPID Provinsi di Wilayah Kalimantan (Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara), para sekretaris daerah, ketua harian TPID 5 kabupaten/kota IHK se-Kalimantan Barat (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara) dan jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Kalbar serta narasumber dari Direktur Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan dan BPS Provinsi Kalimantan Kalbar. (Lid)