Dukung Investasi Masuk, Menteri Nusron Akan Siapkan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

KalbarOnline, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berupaya menguatkan regulasi di bidang tata ruang dalam rangka mendukung investasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).

“Kami menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045,” ujar Nusron Wahid saat memaparkan Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR sebagai turunan dari RTRWN. Ke depannya, RDTR harus terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah masuknya investasi di Indonesia.

“Zaman saya jadi Anggota DPR di Komisi VI, kita semua sering mengeluhkan lambatnya dokumen PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Setelah duduk di sini, saya tahu jawabannya, ternyata dokumen PKKPR itu meskipun nama kementeriannya adalah ATR/BPN tapi rezim tata ruang itu masih menjadi otoritas pemerintah daerah (Pemda), dan masih banyak pemda yang belum online system dalam tata ruang bahkan belum mempunyai peta dan sebagainya. Ini menjadi salah satu yang harus kita koordinasikan,” jelas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik upaya Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan target RTRWN dan RDTR.

“Kami mendesak Kementerian ATR/BPN menyelesaikan target penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun RDTR di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2024 yang terintegrasi OSS,” pungkasnya.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini diikuti seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI serta sejumlah anggota. (Jau)

adminkalbaronline

Share
Published by
adminkalbaronline

Recent Posts

NCT 127 Bakal Gelar Konser THE MOMENTUM di Jakarta pada Februari 2025

KalbarOnline - Tur konser terbaru NCT 127 bertajuk NEO CITY - THE MOMENTUM bakal digelar pada 2025.…

47 mins ago

Like a Flower Jadi Album Debut Solo Irene Red Velvet

KalbarOnline - Akun media sosial Red Velvet mengubah header dan foto profil mereka dengan tema…

1 hour ago

Yayasan Kehati Luncurkan Buku Tentang Tengkawang dan Peran Hutan Adat dalam Perekonomian Masyarakat

KalbarOnline, Pontianak – Yayasan Kehati baru saja merilis sebuah buku berjudul “Tengkawang: Pohon Kehidupan yang…

2 hours ago

Wakili Bupati Ketapang, Heryandi Buka Kejuaran Voli HUT DPW ke-25

KalbarOnline, Ketapang - Mewakili Bupati Ketapang, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Heryandi membuka kejuaraan…

2 hours ago

Farhan Kunjungi UMKM pada Ajang Grasstrack Championship 2024 Sirkuit Bukit Cangkah Tayap

KalbarOnline, Ketapang - Calon Bupati Ketapang nomor urut 1, Farhan mengunjungi stand UMKM di sela-sela…

2 hours ago

Bawaslu Ketapang Belum Temukan Pelanggaran Kampanye Paslon Pilkada

KalbarOnline, Ketapang - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ketapang, Moh Dofir menyatakan, kalau hingga…

2 hours ago