Pj Gubernur Kalbar Ikuti Rakor Antisipasi PHK dan Persiapan Penetapan Upah Minimum 2025

KalbarOnline, Pontianak – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengikuti rapat koordinasi dalam rangka antisipasi maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual, di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (31/10/2024).

Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian dengan didampingi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli.

Dalam arahannya, Mendagri mengatakan, bahwa rakor tersebut sangat penting, mengingat persiapan penetapan upah minimum berdekatan dengan pilkada serentak, sehingga pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk satu persepsi serta bijaksana dalam menangani persoalan tersebut.

“Rekan-rekan Kepala Daerah harus paham mengenai kebijakan Pemerintah Pusat terkait isu-isu sensitif ini. Rekan-rekan bisa membuat kebijakan terutama upah minimum sesuai kondisi daerah masing-masing,” kata Tito.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Tenaga Kerja RI, Yassierli menuturkan, bahwa rakor ini merupakan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, supaya iklim bekerja dan dunia usaha tetap kondusif dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang strategis, dan pemberdayaan, serta pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

“Tingkat produktivitas kerja Indonesia 29 persen, di bawah Malaysia 4 persen, sedangkan persentase angkatan menurut jenis keterampilan tahun 2024 pekerja dengan pekerjaan keterampilan tinggi 8,49 persen, pekerja dengan pekerjaan keterampilan menengah 32,34 persen, pekerja dengan pekerjaan rendah 59,16 persen Sedangkan persentase angkatan berdasarkan pendidikan tahun 2024 yang berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 53,7 persen dan SMA/SMK ke atas 46,3 persen,” paparnya.

Yassierli berujar, dengan adanya pemberian perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan, terlihat sangat penting melalui status kepesertaan BPJS.

“Saat ini peserta aktif baru mencapai 26,56 persen, sementara peserta non aktif 16,96 persen, dan bukan peserta 55,47 persen,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Menaker RI menuturkan, terdapat beberapa agenda sebelum pemberlakuan upah minimum provinsi, kabupaten/kota pada 1 Januari 2025.

“Memang ada beberapa rangkaian agenda, namun dikhawatirkan akan ada timbul gejolak akibat penolakan hasil keputusan MK terhadap uji materiil UU Cipta Kerja, penolakan hasil penetapan upah minimum 2025 dan PHK,” tuturnya.

Menanggapi arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum dan penanganan potensi PHK.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan gejolak sosial,” ujar Harisson dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar. (Lid)

adminkalbaronline

Share
Published by
adminkalbaronline

Recent Posts

Itwasda Polda Kalbar Gelar Audit Kinerja Tahap II di Polres Kapuas Hulu

KalbarOnline, Putussibau - Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Kalimantan Barat melaksanakan audit kinerja tahap II…

2 hours ago

Sudah Menikah, Mahalini dan Rizky Febian Masih Ajukan Isbat Nikah ke KUA

KalbarOnline – Mahalini dan Rizky Febian dikabarkan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan atau isbat nikah agar pernikahan…

2 hours ago

Puan, Waspadai Ciri-Ciri Nyeri Haid yang Berbahaya

KalbarOnline - Nyeri haid atau dismenore adalah kondisi yang umum dialami oleh sebagian besar perempuan…

3 hours ago

Disporapar Kalbar Berikan Peningkatan SDM Untuk Pengelola Daya Tarik Wisata

KalbarOnline, Pontianak- Disporapar Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk…

4 hours ago

Bersyukur Jalan Mulus, Masyarakat Binjai Hulu Kompak Ingin Sutarmidji Kembali Pimpin Kalbar

KalbarOnline, Sintang - Masyarakat Binjai Hulu Kabupaten Sintang menyatakan siap mendukung pasangan calon Gubernur dan…

4 hours ago

Libatkan Lebih 200 Warga, KPU Kota Pontianak Mulai Sorlip Surat Suara

KalbarOnline, Pontianak - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak sudah mulai melakukan sortir dan lipat…

6 hours ago