Debat Terakhir Pilgub Kalbar, Sutarmidji Sampaikan Capaian Tata Kelola Pemerintahan Selama Memimpin Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi) menyampaikan visi misi dan program secara gamblang dalam debat publik ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Aston Pontianak Hotel, Senin (18/11/2024) malam.

Keduanya turut menyampaikan mengenai berbagai penilaian yang terkait dengan indikator tata kelola pemerintahan yang telah dicapai saat ini, dan target-target peningkatan dalam lima tahun ke depan.

Adapun debat pamungkas yang digelar kali ini mengangkat tema “Menyelaraskan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia(HAM), Serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

Dalam debat ketiga tersebut, Midji-Didi kompak hadir mengenakan setelan jas putih-putih.

“Saat ini indeks reformasi hukum kita sudah mencapai nilai 82,10 artinya dalam kategori baik, dan lima tahun ke depan target kami mencapai nilai 95,” ungkap Cagub Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji saat menyampaikan visi misi dan program dari waktu empat menit yang diberikan.

Selain indeks reformasi hukum, Sutarmidji mengatakan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kalbar sudah masuk kategori eka acalapati, atau kategori tertinggi. Hal itu akan terus dipertahankan dalam masa jabatan lima tahun ke depan.

“Kalau perlu ada nilai yang lebih tinggi kita tingkatkan, kita buat lebih tinggi lagi. Karena yang menilai pemerintah pusat,” katanya.

Sementara terkait indeks pembangunan gender, Midji–sapaan karibnya mengungkapkan, saat ini Kalbar sudah mampu meraih nilai 88,06. Dalam masa jabatan lima tahun ke depan, ia menargetkan nilainya bisa ditingkatkan menjadi 90.

“Kemudian indeks pemberdayaan gender kita (Kalbar) mendapat nilai 73,05, target kita lima tahun ke depan harus sudah mencapai 82. Indeks ketimpangan gender kita sekarang 0,493 – 0,492,” terangnya.

Sedangkan indeks pembangunan kebudayaan Kalbar, dijelaskan dia, saat ini nilainya sebesar 55,15, dan akan ditingkatkan minimal menjadi 65. Termasuk pula indeks reformasi birokrasi di Kalbar yang saat ini nilainya 70,2 (BB), akan ditingkatkan menjadi kategori A. Kemudian indeks pelayanan publik yang sudah mendapat nilai 4,42 dari 5, akan ditingkatkan menjadi nilai tertinggi yakni 5.

“Pelayanan publik (Kalbar) saat ini nilainya sudah -A, kita akan buat menjadi A utuh,” ucapnya.

Juga terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Midji menambahkan, saat ini nilainya sudah 71,54 (BB), akan ditingkatkan menjadi A. Ia juga menyebutkan, bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kalbar yang sudah mendapat nilai 3,58, atau terbaik kedua se-Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian indeks perilaku anti korupsi saat ini nilainya 3,92 akan ditingkatkan menjadi predikat sangat baik (A).

“Yang tak kalah hebatnya, yang menilai ini KPK bukan kita, Monitoring Center for Prevention (MCP) nilai kita sekarang 96,74, dan saya ingin lima tahun ke depan nilai ini menjadi 100. Ini penilaian KPK untuk pencegahan korupsi,” pungkasnya. (**)