Kabupaten Kapuas Hulu Terima Alokasi APBN Rp 2.032,36 Miliar 

KalbarOnline, Putussibau – Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Penyerahan DIPA APBN dan TKD tahun anggaran 2025 di Aula Kantor KPPN Putussibau, Selasa (23/12/2024).

Bupati Fransiskus mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan TKD yang dilakukan oleh Presiden RI kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi pada tanggal 10 desember 2024, yang kemudian ditindaklanjuti penyerahannya oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 Desember 2024 di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

“Penyerahan DIPA ini adalah juga sebagai momentum dimulainya pelaksanaan program pembangunan untuk tahun 2025,” ujarnya.

Fransiskus menjelaskan, APBN tahun 2025 sendiri merupakan pelaksanaan pembangunan tahun pertama dari Kabinet Merah Putih dan mempunyai peran yang strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam menopang perekonomian Indonesia.

“APBN tahun 2025 masih menjadi instrumen guna menjawab tantangan yang disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju yang membuat kita harus tetap waspada,” ungkapnya.

Oleh karena itu, APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati- hatian yang ditujukan untuk melindungi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan nasional.

Dari sisi kebijakan fiskal pada APBN tahun 2025, total belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.621,3 triliun yang terdiri atas Rp 2.701,4 triliun merupakan alokasi belanja pemerintah pusat yang diarahkan mendukung beberapa program unggulan yang meliputi program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah dan desa.

Sedangkan sebesar Rp 919,9 triliun merupakan alokasi transfer ke daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang inklusif di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antara pemerintah daerah dan daerah serta antar pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Bagi Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, peran alokasi APBN dan TKD tahun anggaran 2025 sangat diperlukan dalam mendukung agenda pembangunan di daerah,” ucapnya.

Fransiskus juga menyampaikan, bahwa dari total APBN yang masuk melalui KPPN Putussibau untuk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar Rp 2.032,36 miliar yang terdiri atas Rp 271,51 miliar alokasi DIPA Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Kabupaten Kapuas Hulu, dan Rp 1.760,84 miliar merupakan alokasi transfer ke daerah.

“Uang kita di APBN dan APBD diharapkan mampu mendukung pencapaian target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,2 persen. Di sisi lain melalui alokasi anggaran tersebut juga diharapkan tingkat kemiskinan terus turun dan tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, hal yang tidak kalah pentingnya yakni melalui alokasi anggaran tersebut diharapkan juga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menghilangkan kemiskinan ekstrem, hingga mendekati nol persen, menurunkan prevalensi stunting serta mengendalikan inflasi pada kisaran angka 1,5 – 3,5 persen.

Kondisi tersebut pun dapat tercapai apabila semua pihak dalam penggunaan alokasi anggaran tersebut dialokasikan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan intervensi program.

“Saya sebagai bupati, selaku kepala daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, meminta kepada seluruh aparatur Pemerintah agar dapat menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan, serta mensejahterakan rakyat,” jabarnya.

Selanjutnya, Fransiskus juga mengharapkan beberapa hal kepada para KPA Satuan Kerja Instansi Vertikal dan pimpinan/kepala SKPD, diantaranya:

1. Meningkatkan efisiensi belanja melalui penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan, menghilangkan mark-up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Kita harus memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan.
2. Mensinergikan program pembangunan di daerah dengan program unggulan tahun 2025 yang meliputi program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa di daerahnya masing-masing.
3. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melakukan pemantauan efektivitas kegiatan dan anggaran secara berkala (bulanan atau triwulanan) untuk menyakini semua program K/L dan Pemerintah Daerah berjalan maksimal dan terus melakukan perbaikan. (Haq)