BPKP Kalbar Akan Evaluasi Rencana Anggaran Pemda 2025, Antisipasi Program Tak Efektif

KalbarOnline.com – BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024,telah melakukan evaluasi rencana dan anggaran kegiatan serta program pada beberapa pemerintah daerah di Kalimantan Barat.

Diantaranya pada dua sektor, yaitu sektor pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Pada tahun 2025, evaluasi ini akan diperluas ke seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat atas lima sektor.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M Harahap mengatakan, dari total anggaran senilai Rp 6,69 triliun, yang dievaluasi tahun 2024 senilai Rp 1,11 triliun. Hasilnya, bersesuaian dengan kinerja makro Pemprov Kalbar.

“Hasil evaluasi sebelumnya menemukan rencana program/kegiatan pada sektor stunting berisiko tidak efektif sebesar 15,54%, dan kemudian kinerja makro penanganan stunting Provinsi Kalimantan Barat tidak terlalu tercapai,” ungkapnya dalam Rapat Persiapan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, pada Jumat lalu.

Rencana program di sektor kemiskinan berisiko tidak efektif hanya sebesar 2,69% dan kinerja makro pengentasan kemiskinan banyak yang tercapai.

“Harusnya, pada awal tahun lalu, risiko tersebut segera dimitigasi dengan revisi rencana dan anggaran sehingga kinerja makro penanganan stunting bisa lebih tercapai,” jelas Rudy.

Program kegiatan pada sektor penanganan stunting sebenarnya juga terkait dengan sektor kesehatan. Sebab, anak-anak yang stunting akan meningkatkan risiko kesehatan.

Rudy menyampaikan, di awal tahun 2025 ini, lima sektor akan menjadi fokus evaluasi rencana dan anggaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan ketahanan pangan.

Ia menegaskan, evaluasi tahun 2025 tersebut juga akan menguji rencana dan anggaran pemerintah daerah terkait asta cita Presiden Prabowo, terutama dalam mencapai delapan quick win.

Quick win tersebut adalah, pertama, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kedua, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan membangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.

Keenam, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Ketujuh, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara. Kedelapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen. (Lid)