KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya keras dalam menekan angka kemiskinan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mempermudah proses perizinan usaha. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Hal ini diungkapkan Pj Gubernur Kalbar, Harisson dalam kunjungan kerjanya ke Kota Singkawang untuk meninjau langsung proses perizinan berusaha bersama Tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Zahrul Islami, Kamis (16/01/2025).
Harisson menekankan pentingnya percepatan proses perizinan, terutama dalam mendukung program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka salah satunya terkait penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya sudah melihat langsung bagaimana prosesnya di Kota Singkawang, dan saya yakin bisa dipercepat. Ini sejalan dengan program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Harisson.
Di tempat tersebut, Ketua Tim BSKDN Kemendagri Wilayah Kalbar, Zahrul Islami turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam menyederhanakan proses perizinan.
“Singkawang telah menunjukkan progres yang sangat baik dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan upaya integrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission). Ini adalah langkah yang sangat penting untuk mempercepat proses perizinan,” kata Zahrul.
Lebih lanjut Zahrul juga menyampaikan, bahwa timnya akan terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, khususnya dalam bidang perizinan.
Harapannya, dengan adanya kemudahan dalam mengurus perizinan, semakin banyak pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kalimantan Barat, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Lid)
Comment