Kinerja BUMD Ketapang Disorot, Direktur KPM: Sampai Saat Ini Bisnis Kami Belum Ada

KALBARONLINE.com – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ketapang Pangan Mandiri (KPM) tengah menjadi sorotan publik. Sebab sejak didirikan hingga awal tahun 2025, informasi tentang perkembangan PT KPM yang beralamat di Jalan M Tohir, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan terkesan jalan di tempat.

BUMD ini diketahui telah mendapat penyertaan modal dari Pemkab Ketapang hingga Rp 16 miliar. Sejatinya BUMD ini didirikan dengan tujuan meningkatkan PAD di sektor pertanian.

Direktur BUMD PT KPM, Alkap Pasti saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan, kalau penyertaan modal yang diterima pihaknya itu terakhir pada tahun 2022 lalu. Karena BUMD ini berdiri bukan berorientasi pada produk jadi, maka investasi pemda itu lebih banyak digunakan untuk membangun komunikasi dalam rangka menjajaki kerjasama bisnis dengan mitra usaha swasta.

“Pada 2024 lalu kita sudah menjajakan proposal kerja sama kepada perusahaan yang ada di Ketapang. Kita juga sudah menjajaki kerjasama pupuk dengan perusahaan di Surabaya dan perwakilan di Ketapang. Semua kegiatan belum ada yang terealisasi,” jelas Alkap kepada wartawan di Ketapang, Rabu (22/01/2025).

Alkap mengatakan, pihaknya memiliki misi khusus di bidang perdagangan, trading hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Saat ini menurut dia, perusahaan sudah memiliki aset berupa lahan kosong di Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan seluas 1.400 hektare. Lahan ini diplot menjadi kebun sawit. Tetapi karena nilai investasinya besar, rencana bisnis itu belum dijalankan.

“Hutan itu berstatus HPL, belum pernah digarap. Kami masih mencari investor. Kalau sawit kan per hektare sampai buah pasir itu kurang lebih Rp 70 juta per hektare modalnya, tidak cukup lah modal kita,” ungkap dia.

Diakuinya, seluruh rencana bisnis yang terkonsep sampai saat ini belum ada yang jalan, baru sampai penjajakan penjajakan kerja sama dengan sejumlah investor.

“Sampai saat ini bisnis kami belum ada yang jalan, baru sebatas penjajakan kerjasama kepada perusahaan,” kata Alkap. (Adi LC)